PENGELUARAN PEMERINTAH

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Y = C + I + G + X - M

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Dapat dilihat dari Format dan Komposisi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Contohnya pada saat krisis ekonomi tahun 1997, keuangan negara diarahkan pada alokasi belanja rutin untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok rakyat

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Sedangkan pengeluaran pembangunan di arahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja dan penyediaan sarana sosial untuk memulihkan perekonomian nasional

Fungsi Pemerintah Memelihara pertahanan dan keamanan negara Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan Menyediakan barang-barang publik (public goods) yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta

Peranan Pemerintah Peranan Alokatif Peranan Distributif Peranan Stabilitatif Peranan Dinamisatif

Peran Alokatif Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Contohnya, adanya barang-barang sosial yang tidak bisa dihasilkan oleh swasta seperti jembatan, jalan, fasilitas umum lainnya.

Peran Distributif Yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelintir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yg berpendapatan rendah. Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya

Peran Stabilitatif Yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium Contohnya adalah ketidakmampuan pihak swasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuan barang-barang impor, tingkat bunga yang tinggi

Peran Dinamisatif Yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju Contohnya adalah dengan perintisan kegiatan kegiatan ekonomi tertentu yang mana pihak swasta tidak berani memasuki karena resiko yng terlalu besar seperti merintis jalur-jalur penerbangan baru, dll

Cakupan Statistik Keuangan Negara Keuangan Pemerintah Pusat Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah Desa

Kebijakan Di Bidang Anggaran Anggaran belanja dipertahankan seimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total baik yg berasal dari dalam maupun dari luar Tabungan pemerintah didorong meningkat dari waktu kewaktu Peningkatan intensifikasi perpajakan dengan memperluas basis pajak Prioritas pengeluaran diberikan pada pengeluaran pembangunan yang produktif Kebijakan anggaran diarahkan utk mendorong pemanfaatan maksimal sumber-sumber dalam negeri

Penerimaan Negara (Milyar Rp) Sumber Penerimaan 2002 2004 I. Penerimaan Dlm Negeri 298.527 349.300 1. Penerimaan pajak 210.067 272.176 a.Pjk Dlm Negeri 199.512 260.225 i.Pjk Penghasilan 101.873 133.968 ii.Pjk Pertambahan Nilai 65.153 86.272 iii.Pjk Bumi & bangunan 6.228 8.031 iv.Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan 1.600 2.666 v.Cukai 23.189 27.671 b. Pajak Perdg Internasional 10.575 11.951 i. Bea masuk 10.344 11.636 ii.Pajak Ekspor 231 315 2. Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan Negara (Milyar Rp) 2. Penerimaan Bukan Pajak 88.440 77.124 a. Penrmaan smber daya alam 64.755 47.240 i.Minyak bumi 47.686 28.248 ii.Gas alam 12.325 15.754 iii.Sumber alam lainnya 4.744 3.238 b. Bagian laba BUMN 9.760 11.454 c. Penerimaan bkn pajak 13.925 18.430 II. Hibah 78 834

Belanja/Pengeluaran Negara Jenis Pengeluaran 2002 2004 I. Belanja Pemerintah pusat 223.976 255.309 1. Pengeluaran rutin 188.651 184.438 a. Belanja pegawai 39.480 56.738 b. Belanja barang 12.777 17.280 c. Pembayaran bunga htg 87.667 65.651 d. Subsidi 43.628 26.362 e. Pengeluaran rutin lainnya 3.099 2. Pengeluaran Pembangunan 37.325 70.871 f.Pembiayaan pembangunan 25.608 50.500 g.Pembiayaan proyek 11.717 20.371

Belanja/Pengeluaran Negara II. Anggaran Belanja Utk Daerah 98.204 119.042 1. Dana Perimbangan 94.656 112.187 a. Dana bagi hasil 24.884 26.928 b. Dana alokasi umum 69.159 82.131 c. Dana alokasi khusus 613 3.128 2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang 3.548 6.855