Pedoman Teknis Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM 4 November 20174 November 2017 1

Mengapa Harus Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Alat Ukur Jalannya Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia Mengapa Harus Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mengukur Proses, bukan output….Proses adalah penentu Output

Partisipasi (participation) Keberlanjutan (Sustainability) 5 Dimensi Partisipasi (participation) Keberlanjutan (Sustainability) Pemihakan kepada rakyat (pro people) Integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan (Population integration) Kesetaraan (Equity) 4 November 2017

Empat Tahap Penting yang harus dilakukan Data apa saja yang dibutuhkan Bagaimana Mencari Data Bagaimana Indeks disusun Kapan data dikumpulkan 4 November 2017

Data Apa saja yang harus dicari 11/4/2017 Data Apa saja yang harus dicari 4 November 2017

Mengapa Harus Indeks Partisipasi 1 Data Penyusun Indeks Partisipasi Penduduk adalah Penggerak dan Penerima Pembangunan Rasio Posyandu terhadap penduduk Rasio kader terhadap penduduk Contraceptive Prevalence Rate Persentase bayi < 1 th yang memperoleh Imunisasi Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, SLTA Tingkat Partisipasi Kerja (Employment rate) Rasio KSM (kelompok swadaya masyarakat) terhadap penduduk miskin Rasio UKM terhadap penduduk Rasio Pekerja Sosial Rasio NGOs terhadap penduduk Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Rasio pengguna sarana fasilitas kesehatan modern Mengapa Harus Indeks Partisipasi Indikator kepedulian dan Keaktifan Seluruh Masyarakt

Mengapa Harus Indeks Keberlanjutan 2 Data Penyusun Indeks Keberlanjutan Persentase area hutan terhadap total area Persentase anggaran untuk konservasi lingkungan Persentase desa dengan pencemaran Kepadatan Penduduk yang bekerja di sector pertanian terhadap luas lahan pertanian Persentase luas lahan pertanian terhadap luas lahan Persentase kawasan konservasi Pembangunan tidak hanya untuk saat ini, tapi juga masa depan Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih Persentase luas kawasan tangkapan dan/atau cadangan air Persentase rumah tangga dengan pembuangan limbah tradisional Mengapa Harus Indeks Keberlanjutan Indikator perencanaan pembangunan berkelanjutan

Mengapa Harus Indeks Keberlanjutan 2 Data Penyusun Indeks Keberlanjutan Persentase area hutan terhadap total area Persentase anggaran untuk konservasi lingkungan Persentase desa dengan pencemaran Kepadatan Penduduk yang bekerja di sector pertanian terhadap luas lahan pertanian Persentase luas lahan pertanian terhadap luas lahan Persentase kawasan konservasi Pembangunan tidak hanya untuk saat ini, tapi juga masa depan Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih Persentase luas kawasan tangkapan dan/atau cadangan air Persentase rumah tangga dengan pembuangan limbah tradisional Mengapa Harus Indeks Keberlanjutan Indikator perencanaan pembangunan berkelanjutan

Mengapa Harus Indeks Pemihakan 3 Data Penyusun Indeks Pemihakan Inti Pembangunan adalah Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Persentase APBD untuk pendidikan 2. Persentase APBD untuk kesehatan 3. Persentase APBD untuk penanggulangan kemiskinan Mengapa Harus Indeks Pemihakan Indikator Penghapusan Kemiskinan di Indonesia

Mengapa Harus Indeks Integrasi 4 Data Penyusun Indeks Integrasi Pembangunan harus berbasis dari data kependudukan yang lengkap dan akurat Persentase sektor yang memanfaatkan proyeksi penduduk dalam RPJMD Mengapa Harus Indeks Integrasi Sektor ekonomi dan ketenagakerjaan Sektor pendidikan Sektor kesehatan Membangun Data itu Sulit, tetapi lebih sulit Membangun Tanpa Data

Mengapa Harus Indeks Kesetaraan 5 Data Penyusun Indeks Kesetaraan Sasaran Pembangunan untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan Partisipasi sekolah bagi perempuan Partisipasi kerja perempuan Alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan Mengapa Harus Indeks Kesetaraan

Bagaimana Penyusunan IPBK ? 11/4/2017 Bagaimana Penyusunan IPBK ? 4 November 20174 November 2017

Langkah Penyusunan Indeks komposit yang diukur Indices Variabel-variabel penyusun Indeks Perhitungan, validasi variabel Inventarisasi data dasar di tingkat kabupaten/kota 4 November 2017

11/4/2017 Dimensi Partisipasi 4 November 20174 November 2017

Data dasar dan Metode Pengukuran Persoalan dan upaya penanganan Indikator Data dasar dan Metode Pengukuran Persoalan dan upaya penanganan   Rasio Posyandu terhadap penduduk Data Dasar Jumlah Penduduk Jumlah Posyandu Metode Pengukuran Jumlah posyandu dibagi dengan jumlah penduduk Perlu ditambahkan di dokumen posyandu tidak hanya utk ibu dan anak, Sumber data : Dinas Kesehatan data jumlah penduduk menurut BPS Data terakhir sebelum tahun pengumpulan data IPBK (Satu tahun sebelumnya), jika pengumpulan data dilakukan tahun 2013 maka yang dicakup adalah tahun 2012 Rasio kader terhadap penduduk Jumlah Kader KB Jumlah kader terhadap jumlah penduduk BKKBN dan/atau SKPD KB Kabupaten/Kota; Contraceptive Prevalence Rate Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah pengguna kontrasepsi dibagi dengan Pasangan usia subur BKKBN

Data dasar dan Metode Pengukuran Persoalan dan upaya penanganan Indikator Data dasar dan Metode Pengukuran Persoalan dan upaya penanganan Persentase bayi < 1 th yang memperoleh Imunisasi Data Dasar Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang mendapatkan Imunisasi Jumlah bayi (umur kurang dari 1 tahun) yang mendapatkan imunisasi sesuai umur Perlu ditambahkan di batasan operasional Ini mengacu pada imunisasi lengkap untuk bayi kurang dari 1 tahun sesuai umur Dinas Kesehatan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, SLTA Jumlah anak usia sekolah Jumlah anak pada tingkat pendidikan (SD, SLTP, SLTA) Jumlah anak pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dibagi dengan jumlah anak keseluruhan sesuai umur pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Dinas Pendidikan, Tingkat /Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Employment rate) Jumlah Penduduk Usia Kerja Jumlah Penduduk Bekerja dan mencari pekerjaan Jumlah penduduk yang bekerja dibagi penduduk usia kerja Disnakertrans

Data dasar dan Metode Pengukuran Indikator Data dasar dan Metode Pengukuran Rasio Kelompok Usaha Masyarakat (KSM, UKM, UB, UPPKS) terhadap penduduk miskin Data Dasar Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Jumlah Penduduk Miskin Jumlah kelompok Swadaya Masyarakat dibagi jumlah penduduk miskin Perlu tambahan batasan operasional KSM Data KSM dari Dinas Sosial Data UKM dari Disperindagkop Data KSM dari Bapermas Data UB dari Dinas Sosial UPPKS dari BKKBN dll Rasio Pekerja Sosial Jumlah Penduduk Jumlah Pekerja Sosial Jumlah pekerja sosial dibagi dengan jumlah penduduk Batasan pekerja sosial = yang tercatat di Dinas Sosial Sumber : Dinas sosial

Rasio LSM terhadap penduduk Data Dasar Jumlah Penduduk Indikator Metode Pengukuran Rasio LSM terhadap penduduk Data Dasar Jumlah Penduduk Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibagi dengan jumlah penduduk Datanya dari Kesbanglinmas Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Jumlah Ibu bersalin Jumlah tenaga terlatih (dokter, bidan, mantri kesehatan dll) Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, mantri, dll) dibagi jumlah persalinan total Data dari Dinas Kesehatan 4 November 20174 November 2017

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Data Dasar Indikator Metode Pengukuran Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Data Dasar Jumlah Ibu hamil Jumlah Ibu hamil dengan pelayanan antenatal Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal dibagi seluruh ibu hamil Data dari Dinkes (data bisa langsung diperoleh persentasenya) Rasio Penduduk terhadap sarana fasilitas kesehatan modern Jumlah Penduduk Jumlah fasilitas kesehatan modern Jumlah fasilitas kesehatan modern (rumah sakit, puskesmas/pustu, dll) dibagi jumlah penduduk Dinas Kesehatan 4 November 20174 November 2017

Dimensi Keberlanjutan 11/4/2017 Dimensi Keberlanjutan 4 November 20174 November 2017

Data Dasar/ Metode Pengukuran Indikator Data Dasar/ Metode Pengukuran   Persentase area hutan terhadap total area Data Dasar Luas total area/wilayah Luas hutan Luas area hutan dibagi total luas area Dinas kehutanan Persentase anggaran untuk konservasi lingkungan Total APBD Anggaran untuk konservasi lingkungan Besarnya anggaran untuk konservasi lingkungan dibagi total anggaran daerah Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan di http/www/djpk.depkeu.go.id Persentase desa dengan pencemaran Jumlah total desa Jumlah desa dengan pencemaran Jumlah desa dengan pencemaran dibagi dengan jumlah total desa Kimpraswil 4 November 20174 November 2017

Persentase luas lahan pertanian terhadap luas lahan Luas lahan Total Indikator Metode Pengukuran   Kepadatan Penduduk yang bekerja di sector pertanian terhadap luas lahan pertanian Data Dasar Jumlah petani Luas Lahan Pertanian Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dibagi luas lahan pertanian Dinas pertanian Persentase luas lahan pertanian terhadap luas lahan Luas lahan Total Luas lahan Pertanian Luas lahan pertanian dibagi luas lahan total Persentase kawasan konservasi Luas lahan konservasi Luas lahan konservasi dibagi luas lahan total Dinas Kehutanan 4 November 20174 November 2017

Indikator Metode Pengukuran Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih dibagi total penduduk Bappeda, Dinas Kesehatan Persentase rumah tangga dengan pembuangan limbah tradisional Jumlah rumah tangga dengan pembuangan limbah tradisional dibagi dengan jumlah total rumah tangga Dinas kesehatan 4 November 20174 November 2017

11/4/2017 Dimensi Pemihakan 4 November 20174 November 2017

Indikator Metode Pengukuran   Persentase APBD untuk pendidikan Alokasi anggaran untuk pendidikan dibagi dengan total APBD Bappeda Persentase APBD untuk kesehatan Alokasi anggaran untuk kesehatan dibagi dengan total APBD Persentase APBD untuk penanggulangan kemiskinan Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dibagi dengan total APBD 4 November 20174 November 2017

11/4/2017 Dimensi Integrasi 4 November 20174 November 2017

Indikator Metode Pengukuran Sumber Data   Persentase sektor yang memanfaatkan proyeksi penduduk dalam RPJMD Sektor yang mendasarkan perencanaan dari data hasil proyeksi penduduk dalam RPJMD terhadap jumlah keseluruhan sektor Dokumen RPJMD, Bappeda 4 November 20174 November 2017

11/4/2017 Dimensi Kesetaraan 4 November 20174 November 2017

Indikator Metode Pengukuran Sumber Data   Partisipasi sekolah bagi perempuan Jumlah perempuan yang bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk Dinas Pendidikan Alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan Jumlah anggaran pemberdayaan perempuan dibagi dengan total anggaran Bappeda Partisipasi kerja perempuan Jumlah perempuan yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja Disnakertrans 4 November 20174 November 2017

4 November 2017

IPBK = 1/5 (IR+IK+IT+IP+IK) 11/4/2017 Penyusunan Indeks Indeks Partisipasi (IR) Indeks Keberlanjutan (IK) Indeks Integrasi (IT) Indeks Pemihakan (IP) Indeks Kesetaraan (IK) IPBK = 1/5 (IR+IK+IT+IP+IK) 4 November 2017

IPBK = (0.5IR+0.2IK+0.1IT+0.1IP+0.1IK) 11/4/2017 Penyusunan Indeks dengan Weighting Indeks Partisipasi (IR) => 0.5 Indeks Keberlanjutan (IK) = 0.2 Indeks Integrasi (IT) = 0.1 Indeks Pemihakan (IP) = 0.1 Indeks Kesetaraan (IK) = 0.1 IPBK = (0.5IR+0.2IK+0.1IT+0.1IP+0.1IK) 4 November 2017

Indeks = (Nactual – NMinimum)/(Nmaksimum – Nminimum) Contoh: Penyusunan Indeks Pro Rakyat , maka langkahnya adalah Membuat Tabel dummy untuk dimensi Pro Rakyat; Jumlah kolom sesuai dengan jumlah variabel penyusun Jumlah baris sesuai dengan jumlah kabupaten/kota Sebaiknya dibuat dalam format excell Menentukan batas maksimum dan minimum pada tiap variabel sebagai dasar besarnya indeks Melakukan reversing nilai variabel (untuk variabel yang arah nilainya negatif) Menjumlahkan ketiga variabel penyusun dimensi Pro Rakyat Menentukan indeks Pro Rakyat 4 November 2017

Apa langkah Berikutnya ? 11/4/2017 Apa langkah Berikutnya ? Kapan dilakukan ? 4 November 2017

Dimensi Indeks Partisipasi, 13 variabel Mengumpulkan data untuk semua variabel pada tiap dimensi penyusun indeks, terdiri dari : Dimensi Indeks Partisipasi, 13 variabel Indeks Keberlanjutan, 9 variabel Indeks Integrasi, 1 variabel Indeks Pemihakan, 3 variabel Indeks Kesetaraan, 3 variabel Menyusun distribusi variabel penyusun indeks dalam format excell dibuat untuk tiap kabupaten/kota Membuat resume kelengkapan data dan permasalahannya untuk kepentingan evaluasi dan pelacakan Menyusun Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 4 November 2017