Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA
Penduduk dan Ketenagakerjaan
PEMBEKALAN BERSAMA MAGANG KERJA TAHUN 2013 WIDYALOKA, 26 JUNI 2013
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
KELOMPOK 8 RETNO ASIH m. ROFI AMALIA SENDY CHRISTINA K.
ASPEK DALAM SKEP Aspek Pasar Aspek Pemasaran Aspek Teknik n Teknologi
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
THE EMPLOYMENT AND WAGE
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
WULANDARI PURWANINGSIH, ANALISIS PENCARI KERJA MENURUT KELOMPOK UMUR, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN GOLONGAN POKOK JABATAN DI KABUPATEN KUDUS.
SEBAGAI SUMBER DAYA DALAM
PENGADAAN PEGAWAI Endah Setyowati.
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
PENARIKAN TENAGA KERJA
PENARIKAN TENAGA KERJA
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Kegiatan Perekonomian di Indonesia
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS SECARA PROFESIONAL
Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
Sistem Antar Kerja DISAJIKAN DALAM RANGKA DIKLAT PENGANTAR KERJA
Mata Pelajaran Ekonomi 2 SMA/MA Kelas XI
PERAN BURSA KERJA ONLINE DALAM PELAYANAN ANTAR KERJA
KESEMPATAN KERJA PERKOTAAN “Perkembangan Yang Sangat Merisaukan”
PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS)
PASAR TENAGA KERJA.
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Perekrutan dan Seleksi
KETENAGAKERJAAN DAN MASALAH TENAGA KERJA DI INDONESIA
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
PENYULUHAN dan BIMBINGAN JABATAN
PASAR TENAGA KERJA Disusun oleh : M. Rifaldi Arenda
Dasar-Dasar Perencanaan Tenagakerja
Rekrutmen dan Seleksi Komunikasi Bisnis.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEMASAN /PAKET KOMPETENSI
PASAR TENAGA KERJA KELOMPOK 3.
KETENAGAKERJAAN.
SURAT LAMARAN KERJA Pertemuan IV Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
KETENAGA KERJAAN DAN PENGANGGURAN
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PENARIKAN SDM DAN SELEKSI
ANTAR KERJA KHUSUS.
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
PASAR TENAGA KERJA KELOMPOK 3.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
LAMPIRAN JAKARTA, 31 JULI BURSA KERJA KHUSUS STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PENGELOLA BKK KETERANGAN MEMILIKI SEKRETARIAT / KANTOR BKK RENCANA PENYALURAN.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INOVASI BURSA KERJA KHUSUS (BKK) ONLINE DISNAKERTRANS PROV. SUMBAR bkkonline.sumbarprov.go.id Disampaikan oleh ; WAHENDRA.W, ST.,MM Disnakertrans Prov.
Transcript presentasi:

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK INFORMASI PASAR KERJA Disampaikan pada : Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanduan Pengelola BKK DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH Desember 2012

Kenapa harus ada INFORMASI PASAR KERJA ? 1. S > D : pengangguran, kenapa bisa menganggur ? a. KK < dr AK b. Informasi tdk jalan dan mahal c. Tingkat pertumbuhan ekonomi kecil d. Lokasi pencaker berbeda dg lokasi lowongan e. Kualitas/keterampilan TK rendah f. Syarat jabatan yg diminta perusahaan tinggi g. keahlian yg dimilki pencaker berbeda dg yg diminta perusahaan h. kurangnya permintaan TK

Lanjutan …………. 2. S < D, kapan S < D : sektor tertentu (mis : ahli pemetaan), pengangguran ada 3. S = D, apakah pengangguran tidak ada ?

PENGERTIAN INFORMASI PASAR KERJA adalah keterangan mengenai karakteristik persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja

IPK dalam arti sempit IPK dalam arti luas Merupakan informasi yang berkaitan dengan Bursa Kesempatan Kerja ( Employment Service ) dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan. IPK dalam arti luas Merupakan informasi tentang situasi dan kecenderungan penawaran dan permintaan tenaga kerja diberbagai sektor, jabatan, pendidikan, kondisi daerah / wilayah dalam hal ini menyangkut informasi tentang Tenaga Kerja dan struktur kesempatan kerja dan kecenderungan perubahannya.

MODEL KETERPADUAN PERENCANAAN Perencanaan Pendidikan Perencanaan Tenaga Kerja Informasi Pasar Kerja Perencanaan Pelatihan Perencanaan Pembangunan

Bahwa : 1. Perencanaan TK memerlukan informasi baik menyangkut kegiatan ekonomi untuk menentukan kebutuhan TK, maupun kependudukan, ketenagakerjaan serta pendidikan dan latihan untuk menyusun perkiraan penyediaan. 2. Penyediaan TK dipengaruhi oleh jumlah penduduk, AK, struktur umur, jumlah penduduk yg bersekolah dan mengurus rumah tangga, TPAK (umur, JK), penyebaran penduduk, jenis dan tingkat pendidikan, jenis latihan, pengalaman kerja, kualitas kesehatan dll.

LANDASAN HUKUM 1. UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 7 / 1981 ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Keppres No. 36 / 2002 ttg Pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 4. Keppres No. 4 / 1980 ttg Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan 5. Kepmenaker No. 7 / 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja 6. Kepdirjenbinapenta No. 99 / DPPTK / IV /2009 ttg Tata cara Pelaporan Bagi LPTKS, Pemberi Kerja, BKK dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja 7. Kepdirjenbinapenta Kep. No. 100 / DPPTK / IV /2009 ttg Tata cara Sanksi Administratif Bagi LPTKS, Pemberi Kerja, BKK dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja

KOMPOSISI PENDUDUK DAN TENAGA KERJA PENDUDUK USIA KERJA (15 +) BUKAN PENDUDK USIA KERJA BUKAN ANGKATAN KERJA ANGKATAN KERJA MENGANGGUR BEKERJA SEKOLAH MENGURUS RUMAH TANGGA PENERIMA PENDAPATAN, PENSIUN, DLL.

TUJUAN IPK Pasar kerja nasional dan regional dapat berlangsung lebih efisien Pencari kerja dapat memperpendek lama mencari kerja (memperpendek lama menganggur) Mengurangi jumlah penganggur friksional Memperkecil ketidaksesuaian antara persediaan (supply) dengan tingkat pelatihan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan perusahaan

Lanjutan…… Mempercepat pengisian lowongan yang diiklankan oleh perusahaan Memberikan pelayanan tentang pasar kerja secara cepat, tepat waktu dan akurat kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, assosiasi, organisasi profesi dan pemerintah. Menciptakan kondisi Pasar Kerja yang lebih baik sehingga pencari kerja mudah dalam menemukan pekerjaan dgn mengisi lowongan kerja secara tepat, cepat dan benar.

Lanjutan…… Bagi pelajar/siswa/alumni dapat mengetahui apa yang harus dipelajari Bagi pengambil keputusan dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

FUNGSI IPK Memberi informasi kepada Pencaker dan Siswa Memberikan informasi kepad Pengguna TK Memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan lembaga pelatihan Memberikan informasi kepada Pengambil kebijakan dan Analis ketenagekerjaan Menyebarluaskan informasi ke seluruh indonesia secara terus menerus

MANA LAPORANNYA KAWAN…..

JENIS DATA, terdiri dari : Pencari Kerja Lowongan Kerja Penempatan Tenaga Kerja

PENGGUNA IPK PEMERINTAH Kegiatan Antar Kerja (Employment Service) Penyusunan Perencanaan Program dan Proyek Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Kursus / Diklat

Lanjutan….. SWASTA Bagi perusahaan / lembaga/ instansi swasta, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan ekonomi dan penyusunan pengadaan pegawai dan pengadaan pelatihan kerja Bagi perorangan, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemilihan jurusan pendidikan dan pelatihan kerja atau menyusun kegiatan lain yang menggunakan tenaga kerja

BENTUK PENYAJIAN IPK Ø Berita Pasar Kerja (Analisis Pasar Kerja) Ø Lembar Pasar Kerja. Ø Buletin, Leaflet. Ø Melalui Radio, TV, Mass Media. Ø Melalui Internet. Ø Melalui Job Fair.

MEKANISME IPK PENCARI KERJA a. Jumlah alumni didata sebagai pencari kerja b. Untuk mendapatkan AK-I dari Dinas Nakertrans setempat, Pencaker mendaftarkan diri b.  Terlebih dahulu diwawancarai oleh Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja untuk mendapatkan data pribadi dan menggali potensi diri, dimuat dalam AK-II yang disimpan dalam bak bergerak. c. Setelah itu maka Pencaker diberikan AK- I.

Lanjutan ….. LOWONGAN KERJA Perusahaan memberitahukan lowongan ke BKK melalui: kunjungan langsung, telepon, fax dan surat Pengelola BKK kunjungan langsung ke perusahaan, dalam rangka pencarian lowongan maupun penawaran persediaan tenaga kerja (Job Canvassing) Lowongan itu diinformasikan ke pencari kerja dan datanya dicatat sebagai bahan IPK

Lanjutan ….. MATCHING Diberikan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja atau berusaha mandiri Ketika terjadi seleksi dan rekruit dari Perusahaan, BKK wajib menginformasikan kepada Dinas Naker setempat Ketika terjadi pengiriman dan penempatan tenaga kerja, BKK wajib melaporkan kepada Dinas Naker setempat sekaligus mengurus administrasinya

HARAPAN IPK MASA DEPAN Dalam pelayanan informasi diharapkan adanya suatu jaringan yang baik antar pengelola BKK sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Butuh IPK yang baku dan arus pelayanan yg benar antar pengelola BKK dan pengguna tenaga kerja sehingga informasi tersebut dapat digunakan.

Terima Kasih…