LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH Jakarta, 16 September 2015

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdesa, PDT dan Transmigrasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 1 s.d. 5 terkait Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2009; PP No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian; Permennakertrans Nomor Per.15/MEN/VI/2007 Tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi

ANGGARAN KEMDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI   UNIT ORGANISASI ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rupiah) 1 SEKRETARIAT JENDERAL 544.09 2 INSPEKTORAT JENDERAL 2,748.22 3 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1,302.13 4 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 1,496.67 5 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 843.64 6 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 763.55 7 DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 1,026.37 8 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 217.68 9 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI 55.00  JUMLAH 8,997.34

BELANJA BANTUAN SOSIAL PAGU ANGGARAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL TOTAL JUMLAH 230,373,612,000 7,250,699,526,000 873,160,438,000 643,110,154,000 8,997,343,730,000 Alokasi terbesar untuk Belanja Barang, dan terkecil untuk Belanja Pegawai.

MEKANISME USULAN PROGRAM (Permenakertrans No MEKANISME USULAN PROGRAM (Permenakertrans No. 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian) Instansi kabupaten/kota mengusulkan program kepada instansi provinsi; Usulan program, sebelum disetujui oleh instansi provinsi terlebih dahulu dilakukan penilaian secara teknis oleh Tim Teknis Provinsi; Usulan program yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas, akan dihimpun oleh instansi provinsi untuk dijadikan usulan program provinsi.

SYARAT USULAN PROGRAM Usulan program yang disampaikan oleh instansi kabupaten/kota ke Gubernur harus memenuhi persyaratan usulan program ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan dilengkapi kerangka acuan (term of reference) dan rencana anggaran biaya. Usulan program yang disampaikan oleh instansi PROVINSI ke Menteri harus memenuhi persyaratan usulan proram ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan dilengkapi kerangka acuan (term of reference) dan rencana anggaran biaya.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO.12/MEN/VI/2006, TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN T – 2 T - 1 J F M A S O N D USULAN KAB./KOTA OLEH SEKDA KE GUBERNUR PROVINSI PENILAIAN OLEH TIM TEKNIS DI PROVINSI USULAN PROV. OLEH SEKDA KE MENTERI Cq. DIRJEN (PJ. PROGRAM) PENILAIAN DAN PEMANTAPAN USULAN PROGRAM DAERAH OLEH TIM DITJEN (PJ. PROGRAM) PENYUSUNAN RKA-KL RENJA REVISI RENJA Pra Musrenbang

JADWAL IDEAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK KDPDTT PENGUMUMAN LELANG PENYERAHAN PROYEK KONTRAK DITANDATANGANI 0 % EVALUASI BANGK II (REALISASI FISIK s/d AGUSTUS) DOKUMEN PELELANGAN EVALUASI BANGK I (KESIAPAN LAPANGAN) PENUNJ. PPK PROGJA PANITIA PBJ PELAKSANAAN PELELANGAN 100 % RKAKL/ DIPA Sosialisasi, Bintek, Advokasi, Monev SEPT MARET IV JUNI MARET III JAN I JAN III MARET I APRIL AGST OKT JAN II DES EVALUASI PBJ DITJEN TERKAIT EVALUASI AKHIR DITJEN TERKAIT MIDTERM REVIEW DITJEN TERKAIT

MATRIKS LOKASI DAN ALOKASI TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH

DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN DITJEN PKP NO DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp) UNIT: DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN   Rp 302.125.000,00 Direktorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Bantuan Pengadaan Alat Pengolah Air Bersih 80.000.000 1 Sabang 1 PKT 2.918.400 2.918.400,00 2 Aceh Barat 3 Nias Selatan 4 Karimun 5 Bintan 6 Pesisir Selatan 7 Mentawai 8 Pati 704.000 704.000,00 9 Klaten 10 Gunung Kidul 11 Ponorogo 12 Pacitan 13 Rote Ndao 14 Alor 15 Belu 16 Kapuas Hulu 17 Murung Raya

DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN DITJEN PKP NO DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp) 18 Kutai Barat 1 PKT 704.000 704.000,00 19 Mahakam Ulu 20 Nunukan 2.918.400 2.918.400,00 21 Malinau 22 Kepulauan Sanguhe 23 Bolaang Mongondow 24 Toraja Utara 25 Jeneponto 26 Takalar 27 Banggai Kepulauan 28 Konawe 29 Wakatobi 30 Pulau Morotai 31 Halmahera Timur 32 Supiori 33 Waropen 34 Raja Ampat 35 Tambraw

DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN DITJEN PKP NO DIREKTORAT/KABUPATEN/URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp) Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas   3.000.000 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan 1 Garut 1 PKT 300.000 300.000,00 2 Kuningan 3 Pati 4 Bantul 5 Gunung Kidul 6 Serdang Bedagai 7 Lima Puluh Kota 8 Tanah Datar 9 Tanggamus 10 Bantaeng

DIREKTORAT/KABUPATEN DITJEN PDT NO DIREKTORAT/KABUPATEN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp) UNIT: DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL   Rp 843.642.000,00 Direktorat Pengembangan SDM Bantuan pemberdayaan masyarakat terhadap penyediaan sanitasi di daerah tertinggal 1 Lebak 2 PKT 100.000 200.000 2 Pandeglang 2 PKT 3 Lombok Barat 4 Lombok Timur 5 Halmahera Barat 6 Pesisir Barat Bantuan Stimulan Models Sarana Air Bersih di Daerah Tertinggal 1 PKT Lombok Tengah Kupang

DIREKTORAT/KABUPATEN DITJEN PDT NO DIREKTORAT/KABUPATEN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp)   Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Prasarana Air Bersih 1 Sumba Timur 1 PKT 1.500.000 2 Pandeglang 3 Gorontalo Utara 4 Lebak 5 Bombana 6 Lombok Barat 7 Tambraw 8 Toli Toli 9 Mamuju Tengah Pembangunan Jaringan Irigasi Kayong Utara 3.837.000 Ketapang Melawi Donggala Pesisir Barat Musi Rawas

DIREKTORAT/KABUPATEN PDTu NO DIREKTORAT/KABUPATEN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp) UNIT: DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU   496.655.000 Direktorat Pengembangan Wilayah Perbatasan Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 Kepulauan Anambas 1 PKT 1.500.000 2 Natuna 3 Kapuas Hulu 4 Saba raijiwa 5 Mahakam hulu 6 Bengkayang 7 Sintang 8 Sanggau 9 Nunukan 10 Sambas 11 Kepulauan Aru 3 PKT 4.500.000 12 Raja Ampat 13 Boven Digoel 14 Kepulauan Talaud 15 Pulau Morotai 16 Supiori 17 Keerom 18 Pegunungan Bintang 19 Merauke

DIREKTORAT/KABUPATEN PDTu NO DIREKTORAT/KABUPATEN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMALAH (Rp)   Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Pengadaan Air Bersih 1 Bangka Selatan 1 PKT 2.000.000 2 Bengkayang 3 Banggai Kepulauan 4 Mamuju Utara 5 Bombana 6 Konawe 7 Donggala 8 Nabire 9 Merauke 10 Supiori 11 Raja Ampat 12 Yapen 13 Teluk Bintani 14 Teluk Wondama 15 Kaimana

TERIMA KASIH

Arah Kebijakan Transmigrasi (berdasarkan UU No. 29/2009 dan RPJMN 2015-2019) kebutuhan daerah MEMBANGUN DARI PINGGIRAN kewajiban pemerintah Memperkuat Desa mengelola ruang kawasan perdesaan terintegrasi dg kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah MASALAH Kesenjangan antar - wilayah, antar - kawasan, perdesaan dan perkotaan dll Persebaran (jumlah dan mutu) penduduk tidak seimbang Keterbatasan akses serta SARPRAS Peluang kerja dan berusaha terbatas transmigrasi PKP2Trans & PKTrans kepentingan nasional Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dlm rangka Mendekatkan Keterkaitan Kota-Desa Sebagai Pusat Pertumbuah Baru PKTrans 19