HASIL DISKUSI KELOMPOK TANGGUH ANGGOTA : Prov. Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau Kab. Kapuas Kab. Barito Timur Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Muna Kab. Kolaka Utara Kab. Kolaka Kab. Bombana Kab. Buton WHO Dit. Obat Publik dan Perbekkes MPBI
HAMBATAN Upaya PKK belum menjadi program prioritas Pemerintah Kab Kota, dampaknya : Sulitnya penganggaran untuk PKK PKK Tidak Masuk ke dalam indikator/SPM pemerintah Pola pikir pemerintah yang masih menekankan pada upaya tanggap darurat Belum ada unit/struktur organisasi penanggungjawab PKK BPBD sebagai koordinator PB masih perlu diperkuat (leadership dan koordinator) Seringnya mutasi di lingkungan pemerintah daerah Distribusi Tenaga Kesehatan di daerah belum merata Adanya UU No 23 Tentang Pemda dimana menyebabkan pemerintah pusat tidak dapatlangsung melakukan intervensi kepada kab/kota , hanya boleh sampai provinsi.
PELUANG Dapat memanfaatkan LSM yang bergerak di Bidang PB TATTS di Sulawesi Tenggara dan HAPE CRED di Kalimantan Tengah Dapat melakuakn advokasi pada partai politik dan calon pemimpin daerah memanfaatkan momen pilkada
RENCANA JANGKA PENDEK Dinkes Kab/Kota dapat melakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan SOP, MoU, inventaris data bencana Melakukan Advokasi kepada pemerintah daerah terkait pengadaan tenaga dan sarana prasarana, kebijakan
RENCANA JANGKA PANJANG Penambahan Fasyankes Penambahan Tenaga Kesehatan Perubahan kebijakan Menjadikan Krisis Kesehatan sebagai salah satu indikator/SPM yang ditetapkan oleh Kemendagri sehingga dapat dibentuk unit khusus yang menangani krisis kesehatan
TERIMA KASIH