Pertemuan 15 Keuangan Desa.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Advertisements

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
MANAJEMEN KEUANGAN DESA
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
APBN DAN APBD.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Pengantar Pendapatan Daerah
Unduh bahan dari Internet
Pelaksana Teknis Pengelolaan
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
Tentang Keuangan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Doden FE Untag Banyuwangi
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi NTT Waibakul. 06 April 2015.
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

Pertemuan 15 Keuangan Desa

Definisi Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sumber Pendapatan Sumber pendapatan keuangan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kades yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBdesa. Dasar hukumnya Permendagrinomor37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari: Pendapatan asli desa Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Pengelolaan keuangan desa Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Berdasarkanhal tsb maka kades mempunyai kewenangan: Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalamkepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkanhal tsb maka kades mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa Menetapkan bendahara desa Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terditi dari: sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perangkat desa lainnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa APB desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Kepala desa bersama BPD menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa.