ANALISA HASIL POLLING HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) Studi di 6 ibukota propinsi (Jakarta, Denpasar, Lombok, Pontianak, Bandar Lampung dan Manado) (Desember 2014 - Januari 2015)
Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Subsidi BBM Data menunjukkan bahwa hampir separuh responden (298 orang) menyatakan bahwa pemberian subsidi BBM telah tepat sasaran, selebihnya sebanyak 253 orang menyatakan “tidak” dan sisanya sebanyak 49 orang menyatakan tidak tahu. Jika dilihat sebarannya berdasarkan wilayahnya, maka dapat diketahui bahwa proporsi terbesar masyarakat yang menilai bahwa kebijakan pemberian subsidi BBM tersebut telah tepat sasaran adalam Kota Pontianak dan Manado yang masing-masing berjumlah 84 dan 81 orang. Sementara itu masyarakat Kota Denpasar dan Jakarta merupakan yang terkecil proporsinya, yakni masing-masing hanya 19 dan 28 orang yang menyatakan telah tepat sasaran.
Tabel Persepsi masyarakat
Sikap Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah bidang BBM Kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan kebijakan yang paling assesible dalam hal ini karena disetujui oleh lebih dari 2/3 reponden sementara kebijakan penghapusan premium / Bensin merupakan kebijakan yang paling banyak tidak disetujui masyarakat
Sikap Masyarakat terhadap Berbagai Kebijakan Pemerintah bidang BBM Berdasarkan Kota Domisili Pengalihan Subsidi BBM Fluktuasi Harga BBM Penghapusan Premium Jumlah Jakarta Setuju 83 249 Tidak Setuju 11 51 70 132 Tidak Tahu 6 5 22 B. Lampung 69 35 30 134 28 55 60 143 3 10 23 Mataram 84 33 21 138 12 65 67 144 4 2 18 Pontianak 13 8 31 88 81 82 251 Denpasar 76 58 52 186 27 36 15 38 Manado 95 49 152 50 91 146 1
Sikap Masyarakat terhadap Berbagai Kebjakan Pemerintah bidang BBM
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang paling banyak mendapatkan apresiasi ada di bidang pendidikan dan kesehatan serta BBM (setelah kenaikan kemudian ada penurunan harga BBM). Sementara langkah-langkah pemerintah dalam mengendalikan harga dan ketersediaan sembako, pemenuhan kebutuhan pokok lainnya dan secara umum kesejahteraan masyarakat masih mendapatkan rapor “merah” di mata masyarakat.
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah