(elektronik-Partisipasi Regulasi)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN

Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan

DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERHADAP Yayu Meylani

SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.

EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

Direktorat Kompensasi ASN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.

PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN

INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN

Pembangunan OwnCloud System

RANCANGAN PERKA KEPALA BKN

E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)

PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Unit/Satker : Biro Perencanaan Inovasi : Aplikasi SIAP

Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015

PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA

Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS

Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada

ISU STRATEGIS (BIROKRASI)

Badan Kepegawaian Negara

SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI

ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.

MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)

AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.

DIAN INDAH PERMATASARI

SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015

MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016

KATALOG ELEKTRONIK DAERAH

PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019

Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.

Kebijakan Penyelenggaraan

SISTEM INFORMASI DESA MENJADI BAGIAN PROSES PEMBANGUNAN DESA

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR

TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.

Contoh penyusunan skp.

IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.

OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE

Transcript presentasi:

(elektronik-Partisipasi Regulasi) e-SIPASI (elektronik-Partisipasi Regulasi) DIT. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2017

TUGAS DAN FUNGSI DIT.PPU 2 Penyusunan Regulasi Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi

LATAR BELAKANG Asas keterbukaan: Sesuai ketentuan dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Landasan sosiologis: pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2016 (Perka RIA): pembentukan Perka BKN harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat. Pemanfaatan TI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menuntut kesiapan BKN dalam Pembentukan Peraturan Pelaksanaannya.

KONDISI SAAT INI PEMBAHASAN TEKNIS PARTISIPASI PUBLIK PENGUNDANGAN PERENCANAAN PEMBAHASAN TEKNIS PARTISIPASI PUBLIK PENGUNDANGAN

RANCANGAN INOVASI Membangun suatu aplikasi yang bersifat elektronik dimana masyarakat, kementerian/ lembaga, atau para pihak yang terkait dapat menyampaikan partisipasinya secara online. YOUR FUTURE YOUR VOICE

BENTUK e-SIPASI Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah disiapkan sekaligus sebagai Uji Publik. Masyarakat dapat mengusulkan rencana perubahan Perka BKN yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan; atau Masyarakat dapat mengusulkan suatu pengaturan baru terhadap kekosongan hukum di bidang kepegawaian.

BENTUK e-SIPASI [2] Sistem ini dapat mengetahui jumlah partisipan. Partisipasi melalui aplikasi ini dapat terbuka untuk seluruh masyarakat (Akademisi/LSM/dan Lainnya) atau khusus untuk pegawai ASN Terdapat fitur feedback/tanggapan terhadap usulan yang masuk. Terdapat batas waktu penyampaian partisipasi.

MENU BERANDA

I. MENU PERATURAN

II. MENU RANCANGAN PERKA BKN

III. MENU USULAN PERKA BKN/INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

RENCANA WAKTU DAN ANGGARAN Aplikasi e-SIPASI direncanakan selesai dibuat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Sumber Anggaran berasal dari POK Direktorat Peraturan Perundang- undangan.

TERIMA KASIH