Memangkas Konflik Menegakkan Kebhinekaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Advertisements

BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
PLURALISME CALIADI, SH.MH.
SIKAP KWI TERHADAP RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI UPAYA DISINTEGRASI BANGSA
Media Massa, Keterbukaan Informasi dan Kekuasaan Negara Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENGEMBANGAN BUDAYA KOTA TANGERANG Fakultas Ilmu Komunikasi
Dinamika Pendidikan Komunikasi
Konferensi Nasional Komunikasi
Pendidikan Kewarganegaraan
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESETARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Bela Negara “
MANUSIA KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN
MEDIA DAN IDENTITAS Pandangan Media Tentang Ras dan Kesukuan Dalam Pemantapan & Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Prof. Erman Anom, Ph.D.
PANCASILA Sebagai Alat Pemersatu Bangsa
Fungsi Komunikasi dalam Penanganan Bencana Dr
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN2014
Universitas Sumatera Utara Medan
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
Memangkas Konflik Menegakkan Kebhinekaan
PENGENDALIAN SOSIAL Pertemuan 15 SMA Kelas X.
MANUSIA KERAGAMAN dan KESETARAAN.
Bela Negara: KONSEP dan praktek
Oleh : Piki Setri Pernantah
Komunikasi Tradisional Versus Keterbukaan Informasi
LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Presented By: Lailatul Hikmah
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
TEKNIK KOMUNIKSA EFEKTIF
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN
Oleh : Dr. Eko Harry Susanto
KEBEBASAN BERAGAMA DAN HAK MINORITAS DI INDONESIA
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
Indonesia, 225 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan,  KDRT.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
Sejarah Perjuangan HAM Di Indonesia
Kasus penyimpangan pancasila sila pertama Disusun oleh: Adi Prasetyo (K ) Agung Nugroho (K ) Alvian Novitasari (K ) Andysty Andryaningrum.
Transcript presentasi:

Memangkas Konflik Menegakkan Kebhinekaan Oleh : Dr. Eko Harry Susanto ekoharry@tarumanagara.ac.id Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara Jakarta Disampaikan dalam Seminar Nasional ”Komunikasi Hindu Dalam Budaya Multikultur” di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar , Bali 26 Maret 2015

Konflik Bernuansa Perbedaan Keberingasan massa masih mewarnai konflik bernuansa perbedaan agama dan kepercayaan. Mayoritas warga negara Indonesia sebenarnya masih tinggi toleransinya ( Kompas,11 Agustus 2010)

Pancasila UUD 1945 Pilar Kebangsaan NKRI Bhineka Tunggal Ika

Multikulturalisme Secara substantif, menegakkan keberagaman berkeyakinan dalam koridor heteroginitas, pluralisme dan multikulturalisme menjadi masalah penting untuk keberlanjutan Indonesia yang beradab

Gambaran Konflik The Wahid Institute : Intoleransi Meningkat Tajam - Kompas, 30/12/2011)

Catatan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) Pada tahun 2011, terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan. (Susanto dalam Suara Pembaruan, 5 Januari 2012).

Laporan Tahunan The Wahid Institutte Kebebasan Beragama Butuh Pemimpin yang Melindungi (Kompas, 29 Desember 2012) Hal. 8 Laporan Tahunan The Wahid Institutte No Tahun Jumlah Kasus Keterangan 1 2009 121 Peristiwa 2 2010 184 Peristiwa 3 2011 267 Peristiwa 4 2012 274 Peristiwa 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama Lima orang terbunuh. Paling banyak di Jawa Barat. 166 tindakan pelanggaran dilakukan oleh

166 197 Laporan TWI : 363 Tindakan Pelanggaran terdiri dari : Kebebasan Beragama Butuh Pemimpin yang Melindungi (Kompas, 29 Desember 2012) Hal. 8 Laporan TWI : 363 Tindakan Pelanggaran terdiri dari : Jumlah Tindakan Pelaku Keterangan 166 Aparat Negara, terutama polisi, Satpol PP, militer, bupati/walikota, camat Penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan dan intimidasi 197 Non Aparat Negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu dan majelis Ulama Indonesia (MUI)

Superior Konflik sektarianisme - nilai-nilai budaya diri sendiri merupakan yang paling baik (superior) dibandingkan dengan budaya kelompok lain (Samovar dan Porter 1988, 55).

Tahun 2014 konflik menurun sekitar 42 persen. Frekuensi Menurun Tahun 2014 konflik menurun sekitar 42 persen. Kontestan berlomba-lomba untuk menunjukkan diri sebagai pihak yang pro pada isu toleransi dan anti kekerasan

Pemicu Konflik Antar Kelompok Ketergantungan kepada kekuatan pihak - pihak yang bertikai Politisasi agama dan kepercayaan birokrasi

Pengabaian Penyebab Konflik Ketimpangan dalam politik global Menyalahkan Emosi Masyarakat

Hambatan Komunikasi Antar Kelompok (Samovar, Porter dan Jain 1981, 192 -200). Perbedaan tujuan Komunikasi Etnosentrisme Ketidak percayaan (Lack of trust) Penarikan diri (Withdrawl) Tidak empati Stereotip Jarak Kekuasaan

Perwujuadan Prasangka Antilocution Avoidance, Discrimanation Violence Extermination

Peran Pemerintah dan Elite Politik UU No. 7 Tahun 20125, tentang Penanganan Konflik Sosial Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan (Kompas, 10 Desember 2012) Kepuasan Terhadap Pemerintah dalam Hal sbb (%) : No Tindakan Pemerintah Puas Tdk Puas Tdk Tahu/ Tdk Jawab 1 Menjaga Kebinekaan 32,3 60,8 6,9 2 Mencegah ancaman Kerukunan umat beragama 31,2 65,5 3,3 3 Mencegah Potensi Konflik Perbedaan Etnis 29,5 67,4 3,1

Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan (Kompas, 10 Desember 2012) Sudah Terlindungi atau Belum hak – hak kelompok ini? (%) No Tindakan Pemerintah Sudah Belum Tdk Tahu/ Tdk Jawab 1 Warga minoritas agama dalam kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah 39,1 54,7 6,2 2 Masyarakat adat mengekspresikan kepercayaan dan adat istidat mereka 50,7 43,2 6,1 3 Warga Tionghoa dalam kebebasan berekspresi dan menjalankan adat istiadat 64,3 26,5 9,2

Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan (Kompas, 10 Desember 2012) Peran Institusi dalam penyelesaian kasus kekerasan (%) No Institusi, Kelompok Sudah melindungi kelompok minoritas agama Belum melindungi Tdk Tahu/ Tdk Jawab 1 Pemerintah 31,4 59,8 8,8 2 Pemimpin Agama 49,3 42,1 8,6 3 Masyarakat 40,5 59,5 13,8

Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan (Kompas, 10 Desember 2012) Apakah Kebijakan pemerintah ini mengelola perbedaan atau memicu konflik? (%) No Kebijakan Mengelola Perbedaan Memicu Konflik Tdk Tahu/ Tdk Jawab 1 Surat Keputusan Bersama 2 Menteri 45,5 33,2 21,3 2 Keputusan Menteri Agama terhadap Ahmadiyah 23,3 54,4 22,3 3 Sikap pembiaran aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas 15,2 74,1 10,7 4 Penggunaan Sentimen Primordial dalam Pilkada 26,7 59,5 13,8

Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan (Kompas, 10 Desember 2012) Jumlah Kasus Intoleransi/ Diskriminasi 2011 No Tindakan Jumlah 1 Intimidasi dan Ancaman Kekerasan 48 2 Pernyataan dan Penyebaran Kebencian 27 3 Pembakaran dan Perusakan Properti 4 Diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan 26 5 Penyerangan Fisik/ Penganiayaan 23 6 Penolakan rumah ibadah agama lain 14 7 Pemaksaan keyakinan 12 8 Pelarangan ibadah dan kebebasan berekspresi 9 Pembunuhan/ teror 10 Tuduhan sesat

Penyelesaian Konflik Kelemahan Penyelesaian Retorika klise di ruang publik Penafsiran demokrasi dan kebebasan yang ditafsirkan sepihak Perbedaan untuk mencari dukungan Dampak internet dan teknologi komunikasi

Strategi Membangun Kebhinekaan Kemajemukan dalam Pancasila Ir. Soekarno Negara Integralistik Mr. Soepomo

Komunikasi Antar Kelompok Efektif (Samovar dan Porter 1988, 331) Menghargai budaya kelompok lain Tidak memaksakan pendapat Pengetahuan pribadi emahami orang lain Empati Bersikap fleksibel Menjaga hubungan Mengembangkan sikap toleransi

Strategi Komunikasi antar kelompok (Samovar, Porter dan Jain 1981, 202-210). Pahamilah diri kita sendiri (know yourself) Penggunaan bahasa yang sama dalam komunikasi dan interaksi Sediakan waktu (take time) Perhitungan Setting Tingkatkan kemampuan berkomunikasi Umpan Balik (Feedback) Kembangkan empati Perhatikan kesamaan Tanggung jawab Etis

Kesimpulan Strategi Komunikasi Antar Kelom pok Konflik masih terus terjadi Penyelesaian konflik masuk dalam kalkulasi politik Pendekatan formal berpacu dengan kekuatan komunalisme Strategi Komunikasi Antar Kelom pok

Saran Meningkatkan tindakan menjaga kebhinekaan Transparan menyikapi konflik Menyuarakan keamjemukan di kelompok homogin Perlu strategi komunikasi antar kelompok

Referensi Samovar, Larry A and Richard E. Porter.1988. “ Approaching Intercultural Communication“. eds. Samovar and Porter, Intercultural Communication : A Reader, Belmont – California : Wadsworth Publishing Company. Samovar, Larry A, Richard E. Porter & Edwin R.Mc.Daniel.2010. Communication Between Culture. Seventh Edition, Australia : Thomson – Wadsworth International Student Edition. Samovar, Larry A, Richard E.Porter dan Nemi Jain.1981. Understanding Intercultural Communication. Wadsworth Publishing Co, Belmont : California

Referensi Soekarno.1988.”Pancasila”, dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. editor Herbert Feith dan Lance Castles. Jakarta : Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Soepomo.1988.”Negara Integralis”.dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. editor Herbert Feith dan Lance Castles. Jakarta : Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Referensi Supriatna, Antonius Made Tony.2012. “ Menguatnya Kartel Politik Para Boss” , dalam Majalah Prisma Vol.28. Oktober 2009, Penerbit LP3ES, Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012.Tentang Penanganan Konflik Sosial Wood, Julia T. 2006. Communication Theories in Action. Third Edition, Canada: Thomson – Wadsworth Publishing.

Terimakasih IHDN, 26 Maret 2015 Dr. Eko Harry Susanto Dewan Pakar Aspikom Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara Jakarta www.tarumanagara.ac.id IHDN, 26 Maret 2015