PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
Advertisements

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
1 Instruksional PELATIHAN SERASI JAKARTA, 13 – 15 FEBRUARI 2013 BALAI PENDIDIKAN dan PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Pembiayaan Pembangunan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
BMN Universitas Jember
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2008
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Pembiayaan Pembangunan
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
KEMENTERIAN KESEHATAN
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
SERAPAN ANGGARAN PLN DAN PDN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
KETERLIBATAN PIMPINAN
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
Transcript presentasi:

PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013 S/D 31 MARET 2013

a. Perkembangan Realisasi Per Unit Eselon1

d. Perkembangan realisasi pada bulan yang sama TA. 2010-2013

Masih Rendahnya Realisasi dikarenakan: Besarnya Anggaran yang dibintangi sebagai akibat perencanaan anggaran yang kurang matang ketidaksiapan data pendukung sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan. Kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang besar pada beberapa Unit Eselon 1 belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan . Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit/satuan kerja : Mempercepat pertanggungjawaban anggaran dan menginput kedalam e-mon bersamaan dengan pengajuan SPP sebagai data realisasi yang dilaporkan tim tiap bulan. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan swakelola. Mempercepat kelengkapan data dukung untuk pencairan bintang