Keynote Speech Ketua IAI KAPd: Prof.Dr.Hj.Nunuy Nur Afiah,SE,Ak,MSi,CA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
Advertisements

KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
AKUNTANSI PAJAK Pertemuan 1
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN.
Perspektif Ekonomi Makro
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak SEKILAS PAJAK UMUM.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Materi 8.
KETENTUAN UMUM DAN TATA-CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TAX AMNESTY agustus 2016 Jakarta Ver 2.0.
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Peranan Daerah dalam Strategi Optimalisasi Penghimpunan Pajak
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
MENGKAJI KEBERHASILAN
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
Materi 12.
Pembetulan SPT Apabila SPT yang telah disampaikan terdapat kesalahan yang menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan kurang dari semestinya atau sebaliknya,
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Penetapan dan Ketetapan Pajak
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
Manajemen Pajak Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiaban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk.
Materi 11.
Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2004
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
STP dan Ketetapan Pajak
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK.
Sanksi Pajak Hafiez Sofyani.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi 8.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
Perspektif Ekonomi Makro
Surat Pemberitahuan (SPT)
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
DASAR AKUNTANSI PAJAK.
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
Materi 12.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Materi 11.
PERLAWANAN PAJAK Hafiez Sofyani, SE. M.Sc.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
LATARBELAKANG MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER.
KEBERATAN.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Transparansi dan pertukaran Informasi sebagai upaya Kerjasama Tax Treaty Indonesia dengan berbagai Negara Oleh: Dr. Hiqma Nur Agustiningsih., SE., M.Si.,
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

Keynote Speech Ketua IAI KAPd: Prof.Dr.Hj.Nunuy Nur Afiah,SE,Ak,MSi,CA SEMINAR TAX AMNESTY: DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PSAK 70 Jakarta, 28 Oktober 2016

LATAR BELAKANG Perlambatan pertumbuhan ekonomi global Perekonomian global yang belum stabil Risiko geopolitik yang berkonflik Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah Pencapaian pendapatan pajak yang belum sesuai harapan

DAMPAK Perlambatan ekonomi Indonesia Defisit neraca perdagangan Defisit anggaran membesar Penurunan laju pertumbuhan sektor industri/ manufaktur Infrastructure gap yang masih tinggi Pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan semakin meningkat

SOLUSI Menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru Tax Amnesty salah satu caranya

DEFINISI AMNESTI PAJAK PENGHAPUSAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG, TIDAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN CARA MENGUNGKAP HARTA DAN MEMBAYAR UANG TEBUSAN

WAKTUNYA UNTUK KEMBALI SEKARANG ! Negara membutuhkan banyak dana untuk pembangunan berkelanjutan……..

Rencananya paling lambat mulai 2018 akan diberlakukan ketentuan mengenai Automatic Exchange Of Information (AEOI) Akan dilakukan revisi UU perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan Dengan berlakunya dua ketentuan tersebut WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak

FOUR CANON’S OF TAXATION Pemungutan pajak harus berlandaskan: Equality Convenience Economy Certainty

ASPEK PEMUNGUTAN PAJAK LAIN Productivity Visibility Political consideration

Tujuan Tax Amnesty: Peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan negara Sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset Perluasan basis data perpajakan

Kesuksesan Tax Amnesty jangka panjang: Berbagai negara yang menerapkan Tax Amnesty ada yang berhasil dan gagal Kesuksesan Tax Amnesty jangka panjang: Meningkatnya jumlah WP yang memiliki NPWP Meningkatnya jumlah WP aktif yang menyampaikan SPT secara benar, jelas, dan lengkap

Pelaksanaan Tax Amnesty tiga bulan pertama : Deklarasi dan repatriasi aset mencapai Rp 3.279 T Pembayaran uang tebusan mencapai Rp 94,6 T Diklaim sebagai salah satu negara tersukses dalam menyelenggarakan Tax Amnesty

MENSUKSESKAN TAX AMNESTY Berbagai komponen harus turut mensukseskan, termasuk profesi akuntan UU NO 11 tentang Pengampunan Pajak yang saat ini sudah berlaku hanya mengatur ketentuan perpajakan, tidak mengatur perlakuan akuntansi aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak PSAK 70 mengatur hal tersebut

PSAK 70 merupakan solusi untuk implementasi Tax Amnesty di perusahaan PSAK 70 sudah mengalami berbagai proses pembahasan dan diskusi publik sebelum dikeluarkan