On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
Advertisements

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
Matriks BHMN, BLU, PTN.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PERAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATKER LINGKUP BBP2TP Workshop Konsolidasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan dan Tata Kelola BMN dalam.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI - BPPT KONFIRMASI DAN PERTANYAAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
© Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
© Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
Kementerian Kesehatan RI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
Sistem Informasi Perencanaan dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN)

Trend Penyerapan Belanja 2014-2015

Contoh: Transaksi Belanja suatu K/L TA 2015 JUMLAH TRANSAKSI SPM KEMENTERIAN PDT 18.346 16.846 1.500 Bulan

Deskripsi OM-SPAN Aplikasi yang digunakan oleh K/L, Eselon I, dan Satker untuk memonitoring transaksi pelaksanaan APBN, dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Dapat memberikan tools kepada stakeholder lainnya, sesuai kebutuhan, termasuk untuk melakukan monitoring pengelolaan keuangan negara Aplikasi ini berbasis WEB, dapat diakses melalui jaringan internet maupun intranet Kemenkeu

Scope Data OM-SPAN Data OMSPAN berasal dari data DB di Kemenkeu khususnya dari DB - SPAN, dan diperbaharui secara periodik Untuk data transaksi (khususnya kontrak, suplier, SPM/SP2D), updating data antara 30 menit sampai 60 menit Untuk data GL (data realisasi belanja maupun penerimaan), updating data antara 6 jam sampai 24 jam Secara aplikasi, reporting menampilkan data 2 tahun anggaran.

Akses dan Jumlah User OM-SPAN OMSPAN dapat diakses melalui URL : http://spanint.kemenkeu.go.id melalui komputer, tablet, smartphone, maupun gadget Lainya. Jumlah user aktif saat ini: Level Jumlah Kementrian/Lembaga 102 Eselon I 311 Satker 34.027

Manfaat OM SPAN Satker / KL dapat memantau data realisasi secara cepat sehingga Memonitor kontrak, termasuk yang masih belum tereksekusi SPM yang belum/dalam proses eksekusi di KPPN dapat terpantau oleh satker Proses revisi DIPA dapat diketahui secara cepat Identifikasi pagu minus dan penolakan revisi dapat diketahui sampai ke level akun Status SP2D dapat dimonitor dengan cepat Kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan

Data Ketersediaan Dana (Kemenhub)

Data Pagu dan Realisasi (Kemenhub)

Realisasi Pendapatan per Akun (Kemenhub)

Realisasi Pendapatan per Akun (Kemenhub)

Data Kontrak Satker 498667 (Pelaksana Jalan Nasional Wil.II Sulbar)

Kedepan… APIP masing-masing K/L dapat menggunakan data dari DB-SPAN untuk masing-masing K/Lnya, baik melalui OM-SPAN atau lainnya, tapi perlu pembicaraan tentang jenis, struktur data, ataupun mekanisme pertukaran datanya Perlu dukungan APIP agar Satker tertib dalam menyampaikan dokumen kontrak dan SPM sesuai dengan kententuan yang ada (PP 45/2013, PMK 190/2012 dan peraturan terkait lainnya), termasuk upaya pencegahan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Terima Kasih