E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Advertisements

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
Disampaikan pada acara
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SASARAN KERJA PEGAWAI.
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGEMBANGAN PROFESI Disampaikan pada Diklat Pengawas TK/SD
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Sistem Kepangkatan Tenaga Dosen (SIPATEN)
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
Direktorat Kompensasi ASN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
SISTEMATIKA TUGAS AKHIR
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bogor, November 2017.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PROFESI DI BIDANG PERBENDAHARAAN
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Contoh penyusunan skp.
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Transcript presentasi:

E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK) DIREKTORAT JABATAN ASN

BAGIAN I PENDAHULUAN Latar Belakang Penilaian prestasi kerja jabatan fungsional ditetapkan dengan angka kredit. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir- butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional. Kegiatan validasi hasil uji petik/validasi angka kredit adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas angka kredit yang dilakukan oleh instansi pengusul.

Lanjutan Kondisi saat Ini Saat ini telah ditetapkan 147 jabatan fungsional, dari 45 instansi pembina. Dalam tahun 2016 Direktorat Jabatan ASN telah melakukan kegiatan validasi hasil uji petik/validasi angka kredit, sebanyak 9 kali untuk jabatan fungsional (baru dan revisi). Aplikasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validasi angka kredit saat ini, masih bersifat manual dengan menggunakan program excel, harapan kedepan sudah dapat menggunakan aplikasi yang dibuat secara khusus.

PROSEDUR PENETAPAN JAFUNG BAGIAN II PROSEDUR PENETAPAN JAFUNG Tahap Pengusulan Usul pembentukan atau revisi jabatan fungsional dan angka kredit dilakukan oleh pimpinan instansi pembina dalam bentuk Naskah Akademik yang disampaikan ke Menteri PAN-RB tembusan ke Kepala BKN. Pemaparan Naskah Akademik dilakukan oleh instansi pembina. Kemenpan RB dan BKN mengikritisi usulan naskah akademik. Kemenpan RB memberi persetujuan/penolakan dan rekomendasi Naskah Akademik yang disusun oleh instansi pembina. Dalam hal MenPANRB menyetujui NA, instansi pembina menyusun butir kegiatan dan hasil kerja tiap jenjang. Untuk menentukan angka kredit setiap butir kegiatan, dilakukan kegiatan uji petik beban kerja.

Tahap Uji Petik Beban Kerja Lanjutan Tahap Uji Petik Beban Kerja Kemenpan RB memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul untuk: Melakukan uji petik beban kerja terhadap butir kegiatan yang telah disusun dalam bentuk kuisioner, Uji petik beban kerja dilakukan di daerah yang mewakili dan memiliki volume kerja tinggi, sedang dan rendah, Responden yang ditentukan mewakili jenjang jabatan sesuai butir kegiatan yang diujikan.

Tahap Pengolahan Data Lanjutan Data yang diperoleh dari hasil uji petik beban kerja diolah menggunakan tabel yang terdiri atas: Tabel I : Data Hasil Uji Petik Beban Kerja Tabel II : Rekapitulasi Data Hasil Uji Petik beban Kerja Tabel III : Rekapitulasi Rata-rata Hasil Uji Coba Dan Validasi Tabel IV : Penghitungan Angka Kredit Tabel V : Butir Kegiatan Beserta Angka Kredit Tiap Jenjang Hasil akhir pengolahan data berupa angka kredit tiap butir-butir kegiatan.

Tahap Perumusan Rancangan Permenpan RB Lanjutan Tahap Perumusan Rancangan Permenpan RB Instansi pengusul menyusun rumusan naskah Rancangan Permenpan RB, Pembahasan penyusunan rumusan naskah Rancangan Permenpan RB melibatkan Kemenpan RB dan BKN, Substansi rumusan meliputi konsideran, batang tubuh dan lampiran, Naskah Final Rancangan Permenpan RB disampikan instansi pengusul ke Menpan RB dan tembusan ke Kepala BKN.

Tahap Penetapan Pertimbangan Teknis Lanjutan Tahap Penetapan Pertimbangan Teknis Direktorat Jabatan ASN melakukan harmonisasi naskah Rancangan Permenpan RB, dengan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, Pertimbangan teknis disampaikan kepada Kepala BKN melalui Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Pertimbangan teknis yang telah ditetapkan dan naskah Rancangan Permenpan RB di sampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Perencanaan Inovasi

Timeline dan Anggaran Pembangunan e-VAK BAGIAN III INOVASI 2017 Timeline dan Anggaran Pembangunan e-VAK Pembangunan aplikasi direncanakan pada bulan Februari s/d Juni 2017 Alokasi anggaran software dan hardware sebesar Rp. 120.000.000,-

TERIMA KASIH