Ilmu Politik I & II Materi elearning

Memahami Dimensi Politik Perspektif ilmu politik sangat tergantung pada dimensi apa kita melihatnya. Ada beberapa dimensi dalam ilmu politik, diantaranya : Pendekatan Institusionalis – Roger F. Soltau; * Ilmu politik adalah kajian tentang negara, tujuan – tujuan negara, dan lembaga – lembaga yang melaksanakan tujuan – tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara – negara lain.

2. Pendekatan Kekuasaan – Harold Laswel ; 2. Pendekatan Kekuasaan – Harold Laswel ; * Ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan

3. Pendekatan Pengambilan Keputusan – Joyce Mitchell ; 3. Pendekatan Pengambilan Keputusan – Joyce Mitchell ; * Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat * Deutsch ; politik adalah pembuatan keputusan oleh alat – alat publik

4. Pendekatan kebijakan publik – Hogerwerf ; 4. Pendekatan kebijakan publik – Hogerwerf ; * Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses serta akibatnya. Pengertian kebijakan di sini adalah membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan. * Easton ; Ilmu politik adalah studi tentang kebijakan umum

5. Pendekatan Pembagian (distribution approach) – Laswel ; 5. Pendekatan Pembagian (distribution approach) – Laswel ; * Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ? * Easton ; sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama rakyat.

Ruang Lingkup Pemikiran Ilmu Politik Pemikiran Politik : * Merupakan akumulasi bangunan teks dan tulisan para filsuf yang membingkai pendidikan intelektual pada mahasiswa. Karya – karya para pemikir diantaranya Aquinas,Agustine, Hobbes, Locke, Rousseasu, Montsquie. * Tugas pemikiran politik adalah untuk menemukan makna dan konteks asli dari wacana klasik.

2. Teori Politik ; * Ada beberapa perspektif dari teori politik, cenderung memiliki ciri umum yang bersifat normatif. * Teori politik Anglo-Amerika kontemporer- memiliki pendekatan deduktif dan analisis. Tugas mereka menjelaskan konseptual tentang makna – makna konsep kunci yang kemungkinan kontradiktif, seperti demokrasi, kebebasan, hukum legitimasi, persamaan, HAM, dsb.

3. Lembaga – lembaga politik ; 3. Lembaga – lembaga politik ; * Kajian terhadap lembaga politik, khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan. * Sebagaian besar tertarik pada penelusuran asal – usul dan perkembangan lembaga – lembaga politik dan memberikan deskripsi fenomenologis, memetakan konsekuensi – konsekuensi formal serta prosedural dan institusi politik

4. Sejarah Politik ; * High politics – mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elite, mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisasi para elite politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elite. * Low politics – mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode – episode politik utama, seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu, bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai – nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas.

5. Politik Perbandingan ; * Lembaga – lembaga politik perbandingan telah berkembang menjadi suatu disiplin yang meliputi konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. * Perbandingan politik tersebut berkembang sebagai bagian dari gerakan behaviorisme, ilmu sosial yang mengkritik sifat formalistik dan legalistik dari ilmu politik yang institusional (kelembagaan) tahun 1950an – 1960an.

6. Ekonomi Politik ; * Bidang ini bertolak dari pemikiran teori perilaku politik sebagaimana teori perilaku ekonomi. Bagi para ekponen pilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, bukan pada kebenaran asumsinya. * Secara umum, para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan ; “siapa yang siuntungkan ?” dan “siapa yang membayar?” dalam mencaru penjelasan hasil politik

7. Administrasi Publik dan Kebijakan Umum ; * Bidang ini merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang tindih dengan hukum dan ekonomi. Karena administrasi publik memusatkan perhatiannya pada susunan intitusional provinsi pelayanan publik. * Pada tataran analisis kebijakan publik konvensional, khususnya negara – negara barat merupakan suatu kuantitatif, yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi, analisis keputusan, serta kebijakan sosial.

8. Teori Kenegaraan ; * Teori ini dianggap merupakan teori politik yang paling padu dalam memberikan perhatian bagi teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, sosiologi politik dan hubungan internasional * Dalam kaitannya dengan bangunan pemikiran tersebut, terdapat dua masalah tentang demokrasi : 1. Sejauh mana demokrasi dikontrol oleh rakyatnya 2. Negara cukup otonom sehingga dapat mengarahkan kembali ke tekanan yang datang dari masyarakatnya ataupun yang paling kuat dalam masyarakatnya.

9. Hubungan Internasional ; * Asal – usul hubungan internasional terdapat dalam karya teolog, yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil * Subbidang ilmu politik ini memfokuskan pada masalah yang beragam, menyangkut organisasi internasional, ekonomi-politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri.

Secara normatif, hubungan internasional, terbagi dalam dua mazhab ; 1. Pemikiran idealis – mempercayai negara dapat dan harus melaksanakan urusan – urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. 2. Realis – mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya, hubungan antara negaradiatur bukan oleh kebaikan, tetapi kepentingan, perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normatif dan kooperatif fungsional.

Sejarah Perkembangan Politik Ada beberapa perspektif tentang lahirnya ilmu politik; * Menurut Budiarjo, secara resmi politik diakui sebagai disiplin ilmu sejak berdirinya Ecole Libre des Science Politiques di Paris tahun 1870 dan di London School of Economic and Political Science tahun 1895 * David E. Apter – Ilmu politik adalah konstitusi, orang Amerika memiliki keyakinan bahwa mereka tidak hanya mampu merancang konstitusi yang sempurna bagi pemerintahan mereka sendiri, tapi senantiasa dapat memperbaiki cara – cara kerjanya

Tradisi Amerika lebih merupakan disiplin ilmu terapan, alat dan praktik dari pemerintahan rakyat. Eropa lebih menekankan pada filsafat moral dan praktik yurisprudensi. Praktik politik di Eropa dan Amerika demikian berjauhan karena tidak adanya lembaga tradisional di Amerika seperti monarki. Orang Amerika selalu mengaitkan politik dengan asas – asas pemerintahan yang universal, masuk akal dan karena itu sudah nyata dengan sendirinya

Filsafat politik tidak berawal dari ilmu pengetahuan, melainkan bertolok dari pemakaian common sense dalam tujuan – tujuan manusia. Dalam paradigma politik waktu itu yang terpenting adalah bagaimana suatu keselarasan atau keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai. Dengan demikian, masing – masing akan melayani tujuan pihak lain sebagaimana tujuan bersama.

Akhir abad Pertengahan , ada 2 prinsip penting yang mendorong masa transisi ke masa pencerahan: * Bahwa penguasa atau raja merupakan wakil rakyat, dengan lingkup kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi yang sifatnya terbatas * Bahwa komunitas politik bukan terdiri dari hak – hak pribadi semua individu, melainkan hak – hak dewan perwakilan.

* Rakyat diwakili bukan dalam kedudukan perorangan mereka, tetapi dalam kedudukan politik sebagai warga negara. * Sebuah dewan perwakilan menjalankan pengawasan terhadap penguasa. Hal itu merupakan dasar hak – hak individu dan perwakilan.

Mazhab – Mazhab Politik Paham Institusinalisme atau Kelembagaan * Bagi penganut paham ini, teori – teori politik libertarian timbul dari sejarah sebagai tujuan moral yang akan dimantapkan dalam praktek politik * Lembaga – lembaga pemerintahan tersebut terbagi dalam 3 wewenang, legislatif, eksekutif dan yudikatif

2. Paham Behavioralisme * Paham ini memandang kebenaran sebagaimana tersusun dan teruji dalam pengalaman * Kecenderungan umum terhadap proses belajar dari tindakan mengaitkan filsafat dengan disiplin psikologi yang sedang berkembang menjadi usaha pencarian ilmiah yang dapat diamati dan terukur dalam mengamati tingkah laku

* Instrumentalis behavioral seolah – olah memberikan inspirasi baru mengani kehidupan politik sebagai cara belajar bermasyarakat yang dicapai melalui pengalaman – pengalaman eksperimen * Perhatian utama paham ini terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa politik

3. Paham Pluralisme atau Kemajemukan 3. Paham Pluralisme atau Kemajemukan * Paham ini dibangun atas dasar perpaduan paham kelembagaan dan paham tingkah laku * Pluralisme menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. * Dari sudut ini politik dipandang sebagai proses interaksi dimana warga yang terlibat mempengaruhi jalannya kebijaksanaan

4. Paham Strukturalis * Paham ini berasal dari linguistik, antropologi, filsafat dan sosiologi * Ada tiga bentuk strukturalisme dari banyak bentuk yang ada : a. Strukturalisme metode kontradiksi, yang menekankan tentang konflik bersifat dialektis b. Metode keseimbangan, yang bersifat fungsional, menekankan pada kesimbangan c. Berkaitan dengan linguistik, kaidah – kaidah yang mengatur penggunaan isyarat, mirip kaidah permainan catur, tata bahasa adalah struktur

5. Paham Developmentalisme 5. Paham Developmentalisme * Mencakup suatu kemajuan ke arah sasaran melalui pertumbuhan ekonomi * Di Barat mereka memandang perkembangan sebagai pengulangan tahap – tahap kemajuan sejarah, umumnya menganggap tujuan bukan semata – mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai realisasi demokrasi politik.

Teori – Teori Ilmu Politik Teori Politik Empiris * Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian – bagian teoritis ilmu politik, menjelaskan peristiwa – peristiwa politik tertentu 2. Teori Politik Formal * Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku – pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan – tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah – olah mereka tersusun dari pelaku – pelaku dalam berbagai peran politik

3. Teori Politik Normatif 3. Teori Politik Normatif * Tujuannya adalah meletakkan prinsip – prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, mengkhususkan tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsip – prinsip tsb. * Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah menjelajah apa makna gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah – masalah praktis

4. Teori Politik Kekuasaan (Machiavelli) : 4. Teori Politik Kekuasaan (Machiavelli) : * Seorang penguasa yang bijak, hendaknya mengikuti jalur berdasarkan kebutuhan, kejayaan dan kebaikan negara. * Penguasa bijak hendaknya memiliki kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk. Watak ketegsan, kekejaman, kemandirian, disiplin dan sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan dapat dipercaya, tulus.

5. Teori Negara Berdaulat Jean Bodin 5. Teori Negara Berdaulat Jean Bodin * Watak dan tujuan negara merupakan hal yang penting untuk diketahui sebelum beralih pada cara mencapai tujuan negara. * Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat

Keluarga merupakan unit dasar negara, bukan individu * Keluarga merupakan unit dasar negara, bukan individu. Keluarga harmonis citra sejati commonwealth * Keluarga seperti bernegara, hanya ada stu penguasa, satu pemimpin dan satu tuan. * Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan

6. Teori Kekuasaan Negara Terbatas John Locke 6. Teori Kekuasaan Negara Terbatas John Locke * Manusia hidup pada awalnya adalah dalam kondisi alamiah. Dalam masyarakat prapolitik ini orang bebas, sederajat dan merdeka * Setiap orang memiliki kemerdekaan alamiah untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di atas bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia * Meski keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia tidak memiliki kemerdekaan untuk menghancurkan dirinya atau apa yang menjadi miliknya.

* Untuk menanggulangi kelemahan dalam hukum alam, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah * Individu tidak menyerahkan kepada komunitasnya tersebut hak – hak alamiahnya yang substansial * Hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu

Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk masyarakat politik * Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk masyarakat politik. Ketika masyarakat terbentuk, maka harus membentuk pemerintahan yang dilanjutkan dengan membentuk lembaga * Masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai pembuat, ia menetapkan batas – batas kekuasaan, sedangkan sebagai pewaris ia adalah penerima manfaat yang bersal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut

7. Teori Pemisahan Kekuasaan (Montesquieu) 7. Teori Pemisahan Kekuasaan (Montesquieu) * Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan sejarah, geografi, dan iklim dimana orang – orang tinggal * Bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karkater orang – orang yang mendiami wilayah itu

* Dalam klasifikasi pemerintahan, terdapat tiga jenis, yaitu republik, monarki dan despotik * Untuk menghindari ketegangan politik dan perang, maka hukum dibutuhkan baik itu hukum bangsa – bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa atau negara merdeka * Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara dimana legislatif, yudikatif dan eksekutif dipisahkan sendiri - sendiri

8. Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick 8. Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick * Mereka menentang penggunaan negara sebagai kebijakan sosial * Nozick mengklaim bahwa dengan meningkatnya kekayaan sosial, akan terjadi proefisiensi secara maksimal. * Ada tiga prinsip utama dalam teori ini ; a. Prinsip transfer – apapun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas

b. Prinsip perolehan awal yang adil, penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama c. Prinsip pembenaran keadilan, bagaimana berhubungan dengan pemilikan, jika hal itu diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil * Dari prinsip tersebut, dapat dilihat bahwa distribusi yang adil “setiap orang memberikan sesuai dengan pilihannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan pilihannya”

TUGAS Bacalah materi tentang masalah sosial dan Ilmu Politik Klipinglah artikel dari media cetak terkait dengan masalah sosial dalam aspek politik (minimal 10 artikel). Sertakan sumber medianya Analisislah secara umum permasalahan tersebut dengan menggunakan salah satu dari mazhab atau teori – teori politik yang ada Carilah referensi lain untuk membantu analisis Saudara