Tipe dan Argumen Desentralisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Administrasi Pelayanan Publik
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
FORMAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  Asas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Sentralisasi, konsentrasi,
Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Politik menjadi tergantung pada mediasi media sehingga media & politik menjadi institusi komplementer. (saling isi-saling melengkapi) 1970 : Media membangun.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
BAB 7 Otonomi Daerah.
Demokratisasi Lokal Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
GOOD GOVERNANCE.
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK dalam Konteks The Administration of Development Irfan Ridwan Maksum.
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI KESEHATAN
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
REVIEW KEBIJAKAN PUBLIK
Public Management & Administration
KEY ISSUES.
The New Public Service.
Good Governance Etika Bisnis.
TEORI DESENTRALISASI I
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Eka Yuli Astuti, MH
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
TEORI DESENTRALISASI II
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Desentralisasi.
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN – KELAS H
OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Oleh : Bambang Supriyono
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Prerequisites for Decentralization
J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
Berasal dari kata de- central (menjauh dari pusat)
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
What is Public Choice Theory
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
KAJIAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DISUSUN OLEH KELOMPOK 1 1. NOVITA HAIRANI SANDI WIJAYA TALITHA SYUBASTHISNA
Oleh : Erick E Abednego 11/315703/EK/18501
Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Daerah
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
Otonomi Daerah dan Good Governace
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Hubungan antar pemerintahan
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
New Media & New Politic.
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Tipe dan Argumen Desentralisasi Pertemuan VI Tipe dan Argumen Desentralisasi Heru Syah Putra, SE,. MA Banda Aceh, 13 April 2017

Review Prerequisites For Decentralization Recent analyses that studied decentralization reforms suggest that decentralization requires a significant set of prerequisites that are often lacking in developing countries (Bardhan and Mookherjee, 2006). Prerequisites: Educated and politically aware voters The prevalence of law and order, Fair election and effective political competition, A capable local administration, and The prevalence of effective oversight mechanisms. Loayza, N. V., Rigolini, J., & Calvo-González, O. (2014). More than you can handle: Decentralization and spending ability of peruvian municipalities. Economics and Politics, 26(1), 56–78. http://doi.org/10.1111/ecpo.12026

Jenis Desentralisasi Creema dan Rondinelli (1983) membagi desentralisasi menjadi empat tipe yaitu: Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Argumen Positif tentang Desentralisasi Administratif Desentralisasi (baik yang vertikal maupun horizontal) akan mempercepat pengambilan keputusan dengan mengurangi informasi yang berlebihan. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dianggap lebih esien. Desentralisasi berarti bahwa pengambilan keputusan-keputusan dilakukan lebih dekat pada pengguna/konsumen sebuah produk atau pelayanan. Itu bisa berarti bahwa pilihan (atas keputusan) tersebut menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mempertimbangkan perbedaan antara kondisi lokal yang satu dengan yang lainnya. Pelayanan bisa lebih baik bila sesuai dengan kondisi lokal (masing-masing tempat) Desentralisasi bisa digunakan sebagai sebuah cara untuk mengurangi intervensi politik bila manajer/pimpinan terbaiknya memang benar-benar bekerja diluar politik. Desentralisasi mendorong adanya inovasi (karena ide-ide baru tidak lagi harus atas persetujuan pusat) Desentralisasi dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan pegawai dalam mengidentikasi sesuatu

Argumen Positif tentang Desentralisasi Politik Devolusi kekuasaan politik akan membuat organisasi menjadi lebih dekat pada warga negara Devolusi kekuasaan politik membuat kontrol politisi (pimpinan politik) menjadi lebih lemah, sehingga menjadi lebih transparan dan lebih akuntabel. Devolusi kekuasaan akan mendorong warga negara untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi (bisa melalui voting, ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan dan lain-lain) Devolusi kekuasaan politik akan meningkatkan legitimasi ditingkat lokal bahkan regional

Articles for Group Discussion Decentralising To Villages In Indonesia: Money (And Other) Mistakes Do the poor count in fiscal decentralization policy? A comparative analysis of the general grant allocation systems in Indonesia and Thailand Fiscal decentralisation, local institutions and public good provision: evidence from Indonesia Is Central Government Intervention Bad for Local Outcomes? Mixed Messages from Indonesia Violence, Decentralization, and Resource Access in Indonesia