Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Advertisements

Selamat Datang pada Lokakarya Penguatan Pokja AMPL Kab. Mimika....
STANDAR 6.
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Lokakarya Exit Strategy dan Pembelajaran Waspola Facility
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
Prasetijono Widjojo MJ
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
Kick-Off Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Prasetijono Widjojo MJ
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
Posisi, PERAN dan fungsi STUDI EHRA untuk proses PEMUTAKHIRAN SSK (updating ssk) Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Pembaruan Studi EHRA Kabupaten.
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
B A P P E D A Provinsi Jawa Tengah
Kementerian PPN/ Bappenas
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas

Menuju Universal Access Kondisi sanitasi saat ini Target RPJMN 15-19: Universal Access Peraturan Presiden No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Sustainabilitas Pokja di Kab/Kota Diakuinya SSK, Roadmap Nasional/Provinsi, sekaligus sebagai dasar penganggaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaaan percepatan PPSP 2015-2019: From Planning to Implementation Peningkatan dan pemantapan kualitas dokumen perencanaan Konsolidasi pendanaan dan peningkatan investasi Keberlanjutan dan pengembangan kelembagaan dan peraturan MODAL SAAT INI Dokumen perencanan sanitasi (444 SSK; 346-MPS/rencana investasi) Alokasi 1,2% APBD untuk pembangunan sanitasi Peningkatan koordinasi melalui Pokja Kab/Kota, Provinsi AKKOPSI – advokasi kebijakan

Kondisi sanitasi saat ini Perlu Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kondisi sanitasi saat ini Target RPJMN 15-19: Universal Access Kegiatan Pembangunan Perencanaan Strategis, Tahunan Penganggaran Hanya sarana yang dipakai (sustainable) yang terhitung menjadi akses Pembangunan Baru / Rehabilitasi Perlu Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sarana Operasional Pemeliharaan

Peran Provinsi: Monitoring dan Evaluasi Kondisi sanitasi saat ini Target RPJMN 15-19: Universal Access Kegiatan Pembangunan SKEMA MONEV -menu dalam NAWASIS- Perencanaan Strategis, Tahunan Monitoring perencanaan: kualitas dan ketepatan waktu Penganggaran Monitoring penganggaran dan realisasi anggaran/ pembangunan: Internalisasi dok perencanaan dalam penganggaran formal Pembangunan Baru / Rehabilitasi Kinerja Sarana Monitoring performa sarana: Keberlanjutan sarana Operasional Pemeliharaan

Monitoring Perencanaan Penjaminan Kualitas Dokumen Perencanaan Sanitasi BPS SSK MPS 2014 (98 kab/kot) Nilai >80 Nilai 50- 80 2013 (123 kab/kot) Nilai <50 2012 (108 kab/kot) Nilai SSK di atas 80 hanya 33%-58% dari total peserta tiap tahunnya Nilai SSK konsisten lebih rendah dibandingkan BPS dan MPS

Kebutuhan Anggaran Sanitasi 2015-2019

Input data hanya dari 43% (201/465) dari total kabkota PPSP Monitoring Penganggaran Rencana Investasi Sanitasi 201 Kab/Kota di 25 Provinsi (2012-2018) -wilayah barat- Input data hanya dari 43% (201/465) dari total kabkota PPSP Total Wilayah Timur dan Barat: 71,4 T Lebih besar daripada prediksi kebutuhan 2015-2019 Masih MDGs-oriented (<2015) Hanya <76% yg terangkut ke DPA* Total = 72 T Rata-rata: Air Limbah = 531 M Sampah = 939 M Drainase = 1,8 T PHBS = 106 M Anggaran PHBS masih bisa ditingkatkan

Realisasi Investasi Air Minum dan Sanitasi 2010-2015 (NAWASIS) Monitoring Penganggaran Realisasi Investasi Air Minum dan Sanitasi 2010-2015 (NAWASIS) APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Masyarakat PPP Rp. 329,73 Milyar Rp 44,88 Milyar Rp. 1,41 Trilyun Rp. 0,92 Milyar 102 Milyar Fakta baik: APBD Kab/Kota sudah mendominasi Sumber: Nawasis, Oktober 2015 ..namun.. APBD Provinsi dan masyarakat masih rendah  peluang untuk digali Peluang APBN masih besar  APBN, DAK, Dana Desa Data ini dari jumlah kab/kota yang terbatas (176 kabkota) input nawasis untuk informasi yang lebih baik

Realisasi Investasi Air Minum dan Sanitasi 2010-2015 (NAWASIS) Tren realisasi meningkat (2010-2013) Sumber: Nawasis, Oktober 2015

Realisasi Investasi Air Minum dan Sanitasi 2010-2015 (NAWASIS) Monitoring Penganggaran Realisasi Investasi Air Minum dan Sanitasi 2010-2015 (NAWASIS) APBD Provinsi Data dari 9 Provinsi  Input data masih belum banyak Target: 55 Trilyun (2019) Realisasi jauh dari target! (<1%) Total Realisasi: 44,88 M Rencana yang dialokasikan dalam DPA <50%: Internalisasi masih kurang

Sanitasi Layak, Air Minum Aman, Indonesia Kuat! Terima Kasih