KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161 PALANGKA RAYA (73112) PAPARAN KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rakordal Triwulan II TA. 2017 Palangka Raya, 12 Juli 2017

OUTLINE Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Kab/Kota se-Kalimantan Tengah Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 11 Juli 2017 Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016

1. Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah

Resume Pelaksanaan Kegiatan s/d TW II TA. 2017 Pagu Anggaran Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) Pendapatan Daerah 4.086.898.379.226 Belanja Daerah 3.984.273.203.226 DAK Fisik 276.058.215.500 DAK Non Fisik 111.612.104.000 Dekon 153.089.069.000 TP 300.079.792.000 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI Keuangan Fisik (%) Rp % Pendapatan Daerah 4.086.898.379.226 2.130.584.854.789,82 52,13 Belanja Daerah (BTL + BL) 3.984.273.203.226 1.236.302.450.004,40 31,03 34.01 BTL 2.422.412.546.747 883.970.436.061,32 36,49 39.64 BL 1.561.860.656.479 352.332.013.943,08 22,56 25.28 DAK Fisik 217.858.704.500 18.102.797.146 8.31 21.06 DAK Non Fisik 111.612.104.000 21.529.463.420 19.29 43.55 Dekon 153.089.069.000 41.484.839.856 27.10 32.67 TP 300.079.792.000 75.773.818.447 25.25 35.65

2. Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Kab/Kota se- Kalimantan Tengah

RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW II TA. 2017 JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2016 Pendapatan 15.288.186.356.658 Belanja (BTL + BL) 15.997.619.519.204 DAK Fisik 1.302.624.851.782 DAK Non Fisik 1.029.360.202.141 TP 59.643.747.000 UB 35.304.344.000 Dana Desa 1.165.027.585.930 RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW II TA. 2017 Pagu Anggaran Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN FISIK (%) Rp % Pendapatan 15.288.186.356.658 7.449.163.427.152 48,72 Belanja (BTL + BL) 15.997.619.519.204 5.478.735.809.719 34,25 37,42 BTL 8.059.584.804.944 3.367.510.391.377 41,78 42,39 BL 7.938.034.714.260 2.085.383.054.606 26,60 32,37 DAK Fisik 1.302.624.851.782 219.860.383.627 16,88 15,51 DAK Non Fisik 1.029.360.202.141 234.611.731.118 22,79 30,99 TP 59.643.747.000 34.698.161.758 58,18 64,68 UB 35.304.344.000 12.010.348.472 34,02 40,83 Dana Desa 1.148.844.929.000 497.272.465.597 43.28

3. Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 11 Juli 2017

Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 11 Juli 2017 PENDAPATAN NO. URAIAN TARGET (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp) % I PENDAPATAN 4.086.898.379.226,00 2.132.184.068.487,13 52,17 I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,00 627.039.510.721,96 47,23 I.2 DANA PERIMBANGAN 2.615.492.050.226,00 1.451.554.374.876,00 55,50 I.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.912.195.000,00 53.590.182.889,17 37,24 BELANJA NO. URAIAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN FISIK (Rp) % 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.412.546.747,00 1.023.298.395.564,99 42,42 2 BELANJA LANGSUNG 1.561.860.656.479,00 365.589.801.840,08 23,26 28,65   JUMLAH BELANJA 3.984.273.203.226,00 1.388.888.197.405,07 34,86 37,02

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi Tanggal 11 Juli 2017 NO SKPD PAGU (Rp) REAL KEUANGAN REAL FISIK Rp % 1 2 3 5 6 7 Dinas Pendidikan 218,851,600,000 37,473,438,812 17,12 21.95 Dinas Kesehatan 22,605,680,000 7,246,690,862 32,06 33.82 RSUD drDoris Sylvanus Palangka Raya (APBD) 97,788,352,000 27,525,679,410 28,15 72.55 4 RSUD drDoris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) 110,000,000,000 64,315,854,557 58,47 74.89 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya 16,837,788,000 4,079,384,797 24,23 40.46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 533,317,266,000 87,404,064,750 16,39 12.33 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 58,237,690,000 13,510,762,038 23,00 32.69 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7,583,130,000 2,558,821,368 33,74 34.34 9 Satuan Polisi Pamong Praja 4,493,080,000 2,056,060,089 45,76 47.00 10 Dinas Sosial 9,450,490,000 3,386,538,869 35,83 50.00 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5,490,640,000 1,838,937,280 32,89 33.49 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,567,770,000 3,194,768,905 42,22 52.89 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,009,510,000 1,725,304,510 34,44 37.11

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 11 Juli 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 14 Dinas Ketahanan Pangan 4.543.080.000 1.336.594.427 29.42 33.83 15 Dinas Lingkungan Hidup 5.434.320.000 1.735.096.153 31.93 42.12 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.412.104.000 467.465.093 12.98 20.54 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.486.160.000 2.711.868.278 28.59 30.78 18 Dinas Perhubungan 11.979.240.000 1.878.597.053 15.01 21.11 19 Dinas Komunikasi. Informatika. Persandian dan Statistik 5.590.130.000 2.064.109.897 36.92 39.54 20 Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah 7.192.060.000 2.927.253.542 40.7 42.73 21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4.892.570.000 1.611.371.014 32.94 34.00 22 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.058.340.000 2.983.683.027 29.66 32.96 23 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.843.080.000 2.042.693.223 42.18 54.35 24 Dinas Kelautan dan Perikanan 22.079.870.000 3.252.840.727 14.73 16.45 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.176.670.000 3.198.579.540 34.86 49.51 26 Dinas Tanaman Pangan. Holtikultura dan Peternakan 28.892.420.000 7.104.629.893 24.59 40.88 27 Dinas Perkebunan 18.011.650.000 4.970.737.615 27.6 43.11 28 Dinas Kehutanan 7.749.110.000 2.034.280.757 26.25 27.46 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 53.737.064.500 3.387.890.752 6.3 8.43

REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 11 Juli 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 31 Biro Pemerintahan 4.644.340.000 1.518.725.450 32.7 33.06 32 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 7.950.000.000 2.477.955.704 29.63 36.71 33 Biro Hukum 3.275.520.000 1.192.668.046 35.23 39.22 34 Biro Administrasi Pembangunan 3.075.000.000 737.144.118 23.97 40.00 35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4.000.000.000 1.038.821.665 25.26 27.57 36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 7.496.300.000 777.311.336 10.37 16.57 37 Biro Organisasi 2.795.520.000 957.080.212 34.24 41.61 38 Biro Umum 66.764.688.000 13.809.043.484 20.68 23.65 39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3.404.000.000 567.353.515 16.67 43.99 40 Sekretariat DPRD 44.333.500.000 11.136.240.377 25.12 25.43 41 Badan Penghubung Prov Kalteng 946.542.790 33.86 30.66 42 Inspektorat Provinsi 9.440.000.000 2.597.324.111 27.51 27.16 43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 16.349.790.000 6.099.445.507 37.31 43.29 44 Badan Keuangan Daerah 36.435.123.979 12.198.143.081 28.42 29.34 45 Badan Kepegawaian Daerah 8.700.000.000 2.854.666.260 31.03 33.75 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26.506.260.000 4.412.115.825 16.65 26.72 JUMLAH 1.561.860.656.469 370.001.917.665,08 23.15 28.65

PERMASALAHAN APBD Kegiatan yang bersifat kontraktual masih dalam tahap pengerjaan Adanya mutasi pejabat pengelola keuangan (PA/KPA) Pergeseran pagu kehgiatan/proses perubahan Adanya revisi anggaran kas Adanya kegiatan pada Triwulan II yang belum bias dilaksanakan Karena kendala teknis di lapangan Keterlambatan menerima juklak dan juknis APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI) Pemblokiran pagu anggaran akibat perbaikan nomenklatur

PERMASALAHAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Kegiatan masih dalam tahap kontrak dan lelang Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal seharusnya Proses kontrak yang baru berjalan pada bulan Juni dan Juli 2017 dan kondisi lapangan yang dipengaruhi cuaca tidak bias diprediksi sehingga mempengaruhi kualitas hasil yang kurang maksimal Keterlambatan penerimaan juknis Adanya revisi kegiatan Menunggu pencairan dana tahap selanjutnya DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA Keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Dana Desa TA. 2017 yang merupakan salah satu syarat penyaluran dana tahap I (60%) Keterlambatan desa dalam membuat dan menyampaikan penggunaan dana tahap II TA. 2016 sehingga laporan konsolidasi penggunaan dana TA. 2016 terlambat disampaikan ke Kementerian Keuangan/KPPN Masih dilakukan penyesuaian di tingkat desa Karena TA. 2017, APBDesa harus sudah menggunakan SISKEUDES Kondisi geografis yang cukup sulit sebagai salah satu penyebab keterlambatan desa dalam mengajukan permohonan transfer dana

TINDAK LANJUT Untuk pekerjaan kontraktual agar melakukan proses pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku SOPD yang menangani DAK harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian terkait) dalam pelaksanaan DAK dan harus berkomitmen untuk meningkatkan realisasi keuangan dan fisik Permasalahan dana desa, pihak Bappeda Kabupaten/Kota diminta untuk memberikan dorongan dan saran kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota untuk mempercepat realisasi penyerapan dana desa dan pengumpulan laporan sebagai syarat penyaluran dana tahap selanjutnya.

Terima kasih