RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Advertisements

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
Info PMU.
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
INFORMASI PELATIHAN SMP
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT TEKNIS & LPMP
PROGRAM 2017 SUBDIT KURIKULUM
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
RENCANA program 2017 SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
INFORMASI PELATIHAN SMP
Prof. Suyanto, Ph.D. (Direktur Jenderal).
PENDAMPINGAN KURIKULUM SMP
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
KURIKULUM 2013 PADA JENJANG SEKOLAH DASAR
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pelatihan K-13 TA 2018
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PELATIHAN K13 BAGI KEPALA SEKOLAH dan PENGAWAS SEKOLAH TA 2018
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Kebijakan implementasi
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Transcript presentasi:

RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT PSMA Tahun 2016 Pagu Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Program Indonesia Pintar (PIP) Sarana Prasarana untuk Wajib Belajar 12 Tahun Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum 2013 Peningkatan Mutu SMA Manajemen dan Tata Kelola 2

Pagu Anggaran Ditjen Dikdasmen 2016 (25 Juli 2015) (Rp.000)

Pagu Anggaran Ditjen Dikdasmen 2016 (29 Juli 2015) (Rp.000)

RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (1) PAGU 5.112 T Pusat 4.983 T (98,5%) Program 21 M Perencanaan 8.4 M Monit & Eval. 8.9 M Pengel. Data 3.7 M Kurikulum 506 M Pelat & Pend K13 539.5 M Rintisan Sek. Model 113.5 M Supervisi UN 12.3 M Bahan Ajar 14.7 M Kelemb & SarPras 2.569 T USB 423 M RKB 721 M Sarpras Lain 1.4 T Bimtek Akredit 7.7 M Peserta Didik 1.864 T PIP 1.7 T Lomba2 101.68 M Pend. Karakter 46.8 M Tata Usaha 22 M Gaji & Ops Peralatan Ktr 0.7 M Dekon 128.8 M (1,5%) Workshop KépSek 50.5 M Kemah Pramuka 27.6 M LDK 14.76 M Transport lomba2 17.468 M Perenc & Monit 18 M

RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (2)

RENCANA ANGGARAN DIT. PSMA 2016 (3)

Sasaran PIP SMA Tahun 2016 2 No Direktorat Sasaran 2015 Anggaran (Rp.000) Sasaran 2016 1 SMA 1.353.515 1.382.155.693 1.692.559 1.714.562.267 Catatan: * Alokasi PIP dikembalikan ke rencana semula (sesuai hasil pembahasan DJA dan BAPPENAS) * Kenaikan sasaran sebesar 20%

3 Peningkatan Penyediaan Sarana/Prasarana untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, termasuk daerah APK/mutu rendah dan daerah 3T (Rp.000)

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 222 SMA 1.930.886.000 423.018.822.000 Unit Sekolah Baru adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA Negeri yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Persyaratan: Sertifikat/keterangan BPN, minimal 1 hektar Lahan siap bangun Ada dukungan SMP sederajat disekitar lokasi Mengajukan proposal Beberapa lokasi lahannya akan dibeli Direktorat

RUANG KELAS BARU (RKB) SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 3.500 Ruang 200.000.000 721.000.000.000 Program Ruang Kelas Baru adalah bantuan pembangunan ruang kelas yang diberikan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah tersebut. Persyaratan: Tersedia lahan kosong Jumlah pendaftar > Jumlah yang diterima (Ekspansi) Rombel > Ruang Kelas (Eksisting) Double shift (Eksisting)

LABORATORIUM KOMPUTER SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 2.245 Ruang 200.000.000 461.250.000.000 Program Laboratorium Komputer adalah bantuan penyediaan Laboratorium Komputer yang diberikan kepada sekolah yang belum memiliki laboratorium tersebut. Persyaratan: Memiliki lahan kosong Belum memiliki Lab.Komputer Sekolah mengajukan proposal

PERPUSTAKAAN SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 1.746 Ruang 250.000.000 454.787.340.000 Program Perpustakaan adalah bantuan penyediaan Bangunan Perpustakaan yang diberikan kepada sekolah yang belum memiliki perpustakaan tersebut. Persyaratan: Memiliki lahan kosong Belum memiliki Perpustakaan Sekolah mengajukan proposal

REHABILITASI SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 1.600 Ruang 50.000.000 85.166.320.000 Program Rehabilitasi Ruang adalah bantuan untuk memperbaiki bangunan belajar agar dapat berfungsi kembali. Persyaratan: Sekolah yang bangunan belajarnya rusak sedang dan berat Mengajukan analisis tingkat kerusakan sesuai perhitungan daerah

BANTUAN PENGEMBANGAN SMA DI DAERAH KHUSUS 3T DAN KLASTER IV SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN 30 Paket 700.000.000 22.629.000.000 Bantuan ini ditujukan kepada daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) dan daerah nelayan klaster IV. Program ini bertujuan memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah Persyaratan: Mengajukan proposal Memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial

PEMBANGUNAN SEKOLAH DI PAPUA DAN PAPUA BARAT SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI 64 Paket 450.000.000 31.247.600.000 Program ini adalah salah satu bentuk keberpihakan kepada daerah tertinggal khususnya propinsi Papua dan Papua Barat. Program ini merupakan pemberian bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kepada sekolah di propinsi Papua dan Papua Barat. Persyaratan: Usulan UP4B Memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial

BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BAGI SEKOLAH BERPRESTASI SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) 159 Paket 50.000.000 8.567.476.000 Bantuan ini ditujukan bagi sekolah berprestasi, yakni sekolah-sekolah yang menjadi induk kluster sebanyak 910 di setiap Kabupaten/Kota. Bantuan ini diperuntukan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Persyaratan: Mengajukan program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA

BANTUAN PERALATAN TIK SUMBER DANA JENIS SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI (Rp) APBN Reguler 2.000 Paket 100.000.000 298.273.696.000 Program ini adalah pemberian peralatan TIK kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki ataupun kekurangan peralatan TIK. Persyaratan: Memiliki sumber listrik yang cukup Belum memiliki Alat TIK untuk pembelajaran Memiliki ruangan untuk Laboratorium Komputer

REVITALISASI GEDUNG SMA SUMBER DANA SASARAN SATUAN BIAYA (Rp) ALOKASI APBN 100 Paket 500.000.000 53.130.962.000 Program Revitalisasi Gedung SMA ini adalah bantuan untuk perbaikan dan peningkatan fungsi bangunan sekolah di sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten/Kota. Persyaratan: Mengajukan proposal Masterplan sekolah Rencana tahapan revitalisasi Komitmen dana sharing

SMA 1.164 21 971 2.156 K13 (Kurikulum 2013) 4 Jenjang Rintisan Pemanfaatan anggaran K13. Pelatihan Guru-guru (target 37%) Pendampingan ke Sekolah-sekolah (2.156 + 1.005 SMA) Penyediaan Buku K13 bagi sekolah rintisan pelaksana K13 baru (1.005 SMA) Sasaran Pelaksana K13: Jenjang Rintisan Satu Semester Mandiri Jumlah 1 SD 2.514 - 6.808 9.322 2 SMP 1.421 3 2.663 4.087 SMA 1.164 21 971 2.156 4 SMK 998 409 1.409 Total 6.096 26 10.869 16.991

TAHAP IMPLEMENTASI KURIKULUM NASIONAL SMA Data Dapodikmen : 12.644 SMA K-13: 2.156 SMA (17,05%) Tahap implementasi Kurikulum nasional dengan Pendampingan dan pengimbasan dari sekolah rintisan Juli 2015 SEMUA SMA SEMUA KELAS MENERAPKAN KURIKULUM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 K-2006: 10.471 SMA (82,81%) Semua Kelas K-13: 1.005 SMA (7,95%) Kelas 10 9.483 SMA (75,00%) Kelas 10 & 11 K-13: 4.425 SMA (35,00%) 5.058 SMA (40,00%) K-13: 3,161 SMA (25,00%) K-2013: K-13: 7.586 SMA (60,00%)

4 Kurikulum 2013 (ANGGARAN) (Rp.000) Sasaran Buku K13:

5 Peningkatan Mutu A. Program Rintisan Standar Nasional (Sekolah Rujukan) SMA MODEL Rintisan Sekolah Memenuhi SNP (400 SMA) Rintisan Model Kewirausahaan (170 SMA) Rintisan Model Pendalaman Minat (68 SMA) Video Model Pembelaj (23 Judul) Media Pembela jaran (69 Judul)

Peningkatan Mutu 5 B. Pendidikan Karakter KEPRAMUKAAN LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA PERTUKARAN PELAJAR BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER Pendidikan Karakter / Revolusi Mental

Lomba Debat Bahasa Indonesia 5 Peningkatan Mutu C. Pelaksanaan Lomba-lomba Nasional Olimpiade Sains Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Beasiswa Prestasi

5 Peningkatan Mutu D. Pelaksanaan Lomba-lomba Internasional

5 Peningkatan Mutu E. Anggaran Pelaksanaan Lomba-lomba Nasional dan Internasional (Rp.000)

Tata Kelola/Manajemen 6 Tata Kelola/Manajemen No Kegiatan Anggaran (Rp ribu) 1 Gaji Pegawai dan Operasional Kantor 22.123.140 2 Penyusunan Pedoman/Juknis/Juklak 1.978.550 3 Workshop/Rapat Koordinasi/Sosialisasi 69.788.804 4 Monitoring dan Pelaporan 4.097.425 5 Pengelolaan Data 9.261.908 TOTAL 107.249.827

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Sisa dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) tahun 2013 sebesar Rp.237.379.180 belum disetorkan ke Kas Negara dan minimal senilai Rp.57.880.600 salah disetor ke Kas Daerah Rekomendasi Menginstruksikan para kepala sekolah untuk menyetorkan sisa dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) tahun 2013 ke Kas Negara senilai Rp.237.379.180 Waktu Pelaksanaan: 27 Juli Sampai 30 Nopember 2015

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Penggunaan dana RBOS dan BOS (SMA dan SMK) untuk tahun 2013 dan 2014 (Semester 1) tidak sesuai ketentuan minimal senilai Rp. 4.948.723.533 dan terdapat kelebihan penggunaan dana BOS SMA dan SMK minimal senilai Rp.33.800.000 Rekomendasi Meminta Direktur PSMA dan PSMK untuk memberikan sanksi kepada para Kepala Sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK Terdapat 53.185 Sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS TA 2013 dan 2014 secara lengkap. Rekomendasi Sekolah harus segera membuat pertanggung jawaban BOS masing-masing sekolah untuk BOS Tahun 2013

PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014 Laporan BOS Jan – Juni 2014 per 31 Juli 2015 NO PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 01 DKI JAKARTA 462 156.644 78.322.000.000 148 32,03 02 JAWA BARAT 1.307 515.816 257.908.000.000 303 23,18 03 JAWA TENGAH 855 350.637 175.318.500.000 768 89,82 04 D.I. YOGYAKARTA 162 49.842 24.921.000.000 69 42,59 05 JAWA TIMUR 1.333 456.207 228.103.500.000 863 64,74 06 ACEH 461 139.905 69.952.500.000 405 87,85 07 SUMATERA UTARA 999 325.370 162.685.000.000 699 69,97 08 SUMATERA BARAT 285 133.219 66.609.500.000 194 68,07 09 RIAU 385 132.591 66.295.500.000 358 92,99 10 JAMBI 208 66.681 33.340.500.000 146 70,19 11 SUMATERA SELATAN 550 189.385 94.692.500.000 459 83,45 12 LAMPUNG 449 132.322 66.161.000.000 110 24,50 13 KALIMANTAN BARAT 351 98.984 49.492.000.000 122 34,76 14 KALIMANTAN TENGAH 215 46.142 23.071.000.000 80 37,21 15 KALIMANTAN SELATAN 179 52.319 26.159.500.000 176 98,32 16 KALIMANTAN TIMUR 206 56.618 28.309.000.000 103 50,00

PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014 NO PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 17 SULAWESI UTARA 204 48.681 24.340.500.000 117 57,35 18 SULAWESI TENGAH 183 58.051 29.025.500.000 158 86,34 19 SULAWESI SELATAN 538 207.454 103.727.000.000 128 23,79 20 SULAWESI TENGGARA 259 77.431 38.715.500.000 231 89,19 21 MALUKU 237 63.378 31.689.000.000 115 48,52 22 BALI 78.322 39.161.000.000 112 70,89 23 NUSA TENGGARA BARAT 277 97.257 48.628.500.000 188 67,87 24 NUSA TENGGARA TIMUR 409 150.165 75.082.500.000 75 18,34 25 PAPUA 198 52.929 26.464.500.000 46 23,23 26 BENGKULU 126 42.699 21.349.500.000 69 54,76 27 MALUKU UTARA 34.517 17.258.500.000 13 8,23 28 BANTEN 469 144.928 72.464.000.000 154 32,84 29 KEP. BANGKA BELITUNG 65 19.729 9.864.500.000 54 83,08 30 GORONTALO 51 22.618 11.309.000.000 50,98 31 KEPULAUAN RIAU 101 31.847 15.923.500.000 85 84,16 32 PAPUA BARAT 95 21.565 10.782.500.000 29,47 33 SULAWESI BARAT 71 22.895 11.447.500.000 33,80 34 KALIMANTAN UTARA 14.208 7.104.000.000 55,56 Jumlah 12.060 4.091.356 2.045.678.000.000 6656 55,19

PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014 Laporan BOS Jul – Des 2014 per 31 Juli 2015 No. PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA SUDAH LAP % 01 DKI JAKARTA 414 148.533 74.266.500.000 101 24,40 02 JAWA BARAT 1315 562.020 281.010.000.000 290 22,05 03 JAWA TENGAH 852 375.297 187.648.500.000 705 82,75 04 D.I. YOGYAKARTA 161 52.883 26.441.500.000 58 36,02 05 JAWA TIMUR 1389 505.614 252.807.000.000 733 52,77 06 ACEH 474 150.765 75.382.500.000 200 42,19 07 SUMATERA UTARA 980 342.964 171.482.000.000 789 80,51 08 SUMATERA BARAT 289 142.787 71.393.500.000 179 61,94 09 RIAU 397 142.385 71.192.500.000 120 30,23 10 JAMBI 209 72.673 36.336.500.000 195 93,30 11 SUMATERA SELATAN 555 200.149 100.074.500.000 71,53 12 LAMPUNG 447 144.848 72.424.000.000 85 19,02 13 KALIMANTAN BARAT 364 110.368 55.184.000.000 113 31,04 14 KALIMANTAN TENGAH 219 50.015 25.007.500.000 116 52,97 15 KALIMANTAN SELATAN 185 58.039 29.019.500.000 173 93,51 16 KALIMANTAN TIMUR 205 62.057 31.028.500.000 71 34,63

PERKEMBANGAN PELAPORAN BOS 2014 No. PROVINSI JLH SEK JLH SISWA JLH DANA LAP MASUK PERSENTASI 17 SULAWESI UTARA 206 53.755 26.877.500.000 116 56,31 18 SULAWESI TENGAH 184 64.691 32.345.500.000 121 65,76 19 SULAWESI SELATAN 547 225.291 112.645.500.000 90 16,45 20 SULAWESI TENGGARA 262 86.184 43.092.000.000 219 83,59 21 MALUKU 246 69.607 34.803.500.000 115 46,75 22 BALI 159 84.240 42.120.000.000 105 66,04 23 NUSA TENGGARA BARAT 283 105.834 52.917.000.000 200 70,67 24 NUSA TENGGARA TIMUR 428 174.212 87.106.000.000 66 15,42 25 PAPUA 203 58.308 29.154.000.000 45 22,17 26 BENGKULU 125 46.842 23.421.000.000 60 48,00 27 MALUKU UTARA 166 36.684 18.342.000.000 12 7,23 28 BANTEN 460 157.221 78.610.500.000 89 19,35 29 KEP. BANGKA BELITUNG 67 21.896 10.948.000.000 13 19,40 30 GORONTALO 52 24.973 12.486.500.000 14 26,92 31 KEPULAUAN RIAU 104 34.529 17.264.500.000 99 95,19 32 PAPUA BARAT 100 24.649 12.324.500.000 20,00 33 SULAWESI BARAT 71 25.489 12.744.500.000 11 15,49 34 KALIMANTAN UTARA 53 15.938 7.969.000.000 2 3,77 Grand Total   12171 4.431.740 2.215.870.000.000 5722 47,01

Terima Kasih