Mengamankan MASa depan indonesia dengan PENINGKATAN PERAN Audit sistem informasi Kebutuhan Audit Sistem Informasi dalam mengamankan dampak DE- REGULASI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Advertisements

DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES AUDIT
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Pendahuluan Audit Sektor Publik
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Pentingnya sistem informasi bagi organisasi
PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
ALIRAN STRUKTURALIS Adalah aliran pengembangan ide dasar sosialisme yang muncul di akhir 1940 dan 1950an. Teori strukturalis percaya bahwa pembangunan.
LINGKUNGAN DAN BUDAYA ORGANISASI STMIK DHARMA PUTRA KAMPUS II
Globalisasi Dalam Era Globalisasi, bisnis dan ekonomi ikut terpengaruh. Batasan antar negara menjadi semakin kabur pada saat teknologi komunikasi semakin.
Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov
ASSALAMUALAIKUM Wr.. Wb...
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
& Globalisasi Pendidikan Pancasila.
Kelompok : 1. AZIS BASUKI 2. ANDI FIRMANSAH 3. M.ROFIQUL F 4. M.AMALUDIN 5. YUNUS WIDODO.
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Bentuk Penggabungan Badan Usaha
INTERNATIONAL ECONOMICS
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peran Dewan Komisaris Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
UU NO 11/2014 TENTANG KEINSINYURAN JUNI PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
Bentuk Penggabungan Badan Usaha
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
SISTEM INFORMASI DALAM ORGANISASI
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
VII. ORGANISASI KOPERASI
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Kelompok 3 ABIDATUL AFIYAH AMALIA VIA KARTIKA DEWI LELYANA HADI
TEMUAN KEKURANGAN (DEFICIENCY FINDINGS) DAN PELAPORAN HASIL AUDIT MANAJEMEN Defisiensi atau kekurangan dalam hal ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh.
Pengelolaan Sistem Informasi
PERTEMUAN KE XII PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERANGKA ACFTA (Asean China Free Trade Area )
Globalisasi Tiga Faktor Utama Dalam Globalisasi
Bab 4 Standar Audit dan Akuntansi Global
Globalisasi Tiga Faktor Utama Dalam Globalisasi
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
TEORI SEKTOR PUBLIK
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
MANAJEMEN STRATEGIK (PENDAHULUAN).
Pentingnya Audit Sistem Informasi
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMI.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
KEBIJAKAN OBAT  .
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Otoritas jasa Keuangan
MSDM Indonesia dalam MEA
Pergertian Globalisasi
Kelompok 7 : Adora Aline alfiana (01) Dinda Rakhmawati Setiani (06)
Pusat Kebijakan dan Pembiayaan Manajemen Asuransi Kesehatan
REVOLUSI DIGITAL, LINGKUNGAN BISNIS, DAN RESPON ORGANISASI
Bentuk Penggabungan Badan Usaha
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi
MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
GLOBALISASI. Pengertian Globalisasi berasal dari kata globe/global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk.
Transcript presentasi:

Mengamankan MASa depan indonesia dengan PENINGKATAN PERAN Audit sistem informasi Kebutuhan Audit Sistem Informasi dalam mengamankan dampak DE- REGULASI DAN DE-BIROKRATISASI LAYANAN PUBLIK di indonesia Hari S. Noegroho – IKATAN AUDIT SISTEM INFORMASI INDONESIA

GLOBALISASI mendorong PENYEDERHANAAN LAYANAN PUBLIK Bahwa untuk mengantisipasi dampak globalisasi dan meningkatkan daya saing nasional pemerintah telah melakukan de-Regulasi dan de-Birokratisasi untuk penyederhanaan layanan publik Seluruh kebijakan yang menghambat layanan investasi, fasilitasi perdagangan dan perijinan terpaksa harus dipangkas Terjadi pergeseran risiko karena hilangnya semua unsur pengamanan dini dibanyak bidang antara lain dalam layanan investasi, Import/export dll. Terjadi penyederhanaan proses layanan publik untuk percepatan kinerja layanan, agar bisa bersaing dengan negara lain  layanan manual harus menjadi layanan elektronik Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

DAMPAK BAGI PELAKSANA KEBIJAKAN DAN KENDALI PEREKONOMIAN Tidak ada lagi barrier dalam layanan publik yang diakibatkan oleh kegiatan pengamanan dini saat ijin kerja, Ijin Usaha, ijin investasi, ijin import/export diberikan. Memperingan tugas pelaksana pemberian Ijin kerja, ijin usaha dan pengawasan dini atas lalu lintas barang (Pabean/Karantina) Potensial menimbulkan masalah akibat kemudahan bagi tenaga kerja asing, masuknya barang2 import lebih dari pada barang export, investasi, maupun kegiatan usaha dalam negeri  perlu diproteksi tanpa menimbulkan hambatan ekonomi Perlu strategi pengamanan strategis agar peran pemerintah dan masyarakat dalam membina ketahanan Ekonomi Bangsa Indonesia tetap terjaga Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

SISTEM INFORMASI SEBAGAI MEDIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN BANGSA Deregulasi  nyaris tanpa pengamanan dan proteksi dini bagi kegiatan usaha nasional Meningkatkan risiko pengaruh asing dan kendali kegiatan usaha yang tidak mudah untuk dikendalikan oleh negara. Pengawasan hanya bisa dilaksanakan dengan POST AUDIT  perlu SDM dengan kemampuan memadai agar POST AUDIT dapat dijalankan. Maraknya manipulasi data dan informasi perlu diatasi degan data dan informasi akurat  dilakukan dengan Sistem Informasi Elektronik yang auditable sesuai UU ITE. Diperlukan terapan sistem informasi elektronik bagi kegiatan layanan publik, dengan data yang memadai untuk pelaksanaan POST AUDIT Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

PERAN IKATAN PROFESI DALAM MENGHADAPI DAMPAK GLOBALISASI Dampak Globalisasi membuat suatu Pemerintah suatu Negara tidak mudah melakukan proteksi secara langsung  perlu solusi tidak langsng  peran lembaga non Pemerintah,  lembaga Profesi. Lembaga prosfesi bisa membuat usulan standar nasional bukan hanya Standar profesi, tetapi juga standar yang diperlukan dalam menjalankan peran profesinya  perlu CERDIK Dengan disetujuinya standar yang diusulkan Masyarakat/ Ikatan Profesi oleh pemerintah, maka dapat dilaksanakan terapan standar yang diusulkan secara nasional. Sebagai contoh: Teraapan syarat tenaga kerja asing wajib berbahasa lokal banyak dikecam secara global sebagai proteksi, namun syarat wajib label , SOP, dokumentasi, komunikasi formal dalam bahasa nasional merupakan proteksi tidak langsung yang tidak bisa dikecam secara global,  syarat tersebut umumnya dilakukan atas usulan masyarakat yang disetujui pemerintah. Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

PENINGKATAN PENGETAHUAN AUDIT DALAM MENJAGA KEDAULATAN BANGSA Tekanan Global dan meningkatnya kebutuhan POST AUDIT sebagai solusi pengamanan kebijakan dan standar dalam suatu negara hanya bisa dilakukan secara cepat dan mudah dengan audit berdasar data elektronik Untuk mempersiapkan audit dan data yang bisa di audit  Perlu keahlian Audit Sistem Informasi sejak merancang hingga melaksanakan pemeriksaan  KEBUTUHAN KEAHLIAN PERLU SEGERA DIPENUHI Kemampuan SDM untuk merancang penyiapan proses transaksi elektronik dengan data yang bisa di audit secara praktis menyebabkan keahlian AUDIT SI bukan hanya bagi AUDITOR. Keahlian tersebut harus menyebar di beberapa bidang agar peran AUDIT SI bukan hanya untuk komputer audit tapi untuk terapan pengawasan secara utuh (end2end). Perlu dipersiapkan sejak penyusunan program pendidikan, penyiapan SDM yang mampu mengajar bukan sekedar teoritis tetapi juga terapan praktis, agar menjadi Ilmu pelengkap dari banyak keahlian yang perlu diawasi. Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

TANTANGAN DAN PELUANG BAGI SDM TERDIDIK DAN PERGURUAN TINGGI Peningkatan Kebutuhan SDM dengan keahlian Audit bukan lagi bisa ditunda, karena proses AUDIT harus dijalankan segera di banyak bidang dengan skala besar, karena bukan lagi hanya untuk Audit Keuangan dan Kepatuhan internal saja. SDM terdidik belum tentu bisa mengisi segera kebutuhan tersebut, karena diperlukan pengetahuan praktis lain sesuai dengan bidang yang perlu di periksa dan diawasi, yang merupakan keahlian para Pelaksana Pejabat Pelaksana meski sudah menguasi pengetahuan praktis atas bidang yang diawasinya, namun belum memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan Audit yang menjadi tugas barunya. Para penyedia Informasi juga belum tentu paham bagaimana mempersiapkan data dan informasi agar mudah dipergunakan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan Perlu Kolaborasi pengetahuan Audit, pengetahuan bidang yang diperiksa dan pengetahuan Sistem Informasi. Perlu pendikan penyegaran bagi pelaksana atau pendampingan agar proses Audit yang diperlukan dapat segera dijalankan. Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

Kesimpulan Dibalik masalah yang dihadapi oleh Pemerintah sehingga harus melakukan de Regulasi dan de Birokratisasi telah menyebabkan semakin diperlukannya terapan sistem informasi elektronik yang auditable, dan semakin perlu dilaksanakan Audit berbasis Sistem Informasi Keadaan tersebut menyebabkan peningkatan kebutuhan pengetahuan Audit dan peningkatan penggunaan sistem informasi elektronik. Kebutuhan tersebut belum tentu dapat di isi langsung oleh Auditor SI maupun perancang Sistem Informasi, karena untuk bisa menjalankan diperlukan pengetahuan lain yaitu pengetahuan atas object yang perlu diawasi. Kolaborasi antar keahlian , dan solusi pendidikan penyegaran tentang audit sistem informasi dapat dilakukan sebagii solusi percepatan, untuk itu diperlukan peran aktif para profesional dan Perguruan tinggi untuk menjadi katalisator dalam menunjang pelaksanaan perluasan proses audit di banyak bidang kegiatan Pemerintah dan Layanan Publik. Mengamankan Masa Depan Indonesia Melalui Audit Sistem Informasi

Semoga bermanfaat Terima kasih hNOEGRO@IASII.OR.ID hnoegro@insw..go..id