PENGADAAN BARANG DAN JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
KONSEP DAN PERAN PERILAKU ORGANISASIONAL
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
DINAMIKA PERILAKU DALAM ORGANISASI
Etika & Moral dalam Pembelajaran
Paket 12 PENERAPAN JENIS-JENIS PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN IPS-MI
PENILAIAN RANAH AFEKTIF
KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Ruang Lingkup Manajemen SDM
Professional Ethics Introduction M-1 Tony Soebijono.
BAB ORIENTASI KONSEP PPO
Tujuan Pembelajaran 5th session.
Standard etika publik Diklatpim tingkat iii.
SKENARIO PROGRAM DIKLAT APARATUR
PENGANTAR MANAJEMEN ETIK DAN BUDAYA DALAM ORGANISASI
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Prof. Dr. H. Engking S. Hasan, M.Pd.
KOMPETENSI.
MERUMUSKAN TUJUAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
ETIKA PROFESI Ade mifta zaen ( ) Ali saiin ( )
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
MEMAHAMI PERILAKU INDIVIDU
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
KONSEP DASAR PROFESI PENDIDIKAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
sikap & kepuasan kerja Kelompok 1 Dian Purnama Yuliantini
ORGANISASI, KEPEMIMPINAN & PERILAKU ADMINISTRASI
PENGGERAKAN PERTEMUAN 4.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SD Dr. RATNAWATI SUSANTO., M.M., M.Pd
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bab III Pekerjaan, Profesi, dan Profesional
Drs. HASYIM, MM MANAJEMEN SYARIAH DOSEN MODUL ‘12 Manajemen Syariah 1
Kompetensi Desi Susianti, S.Psi., M.Si.
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Sumber : Perilaku Organisasional
Pertemuan 2 ETIKA PROFESI.
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
KOMITMEN ORGANISASI PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI
BUDAYA DAN ETIKA Perubahan lingkungan semakin turbulen, sistem dan subsitem organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan.
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
PERTEMUAN KE-4 PROFESI ETIS
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
Bab III PEKERJAAN, PROFESI DAN PROFESIONAL
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB….. 
etika Fahrobby adnan S.KOM., MMSI
TAXONOMI & ANALISIS OBYEKTIF PEMBELAJARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
Kompetensi Annisa Julianti.
PENGEMBANGAN PROFESI ESTY ARYANI SAFITHRY, M.PSI, PSI.
BPK Annisa Alya Gabryella Anabell Kristian Harris M. Dicky
Etika Pelayanan Publik
KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
STRATEGI PEMBELAJARAN BERORIENTASI PADA AKTIVITAS SISWA (PBAS)
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN Sekretaris Daerah Prov. Jatim
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Taksonomi Anderson (Revisi Taksonomi Bloom)
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
ETIKA BISNIS & TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana
Manajemen Kepemimpinan yang Sehat
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP DITJEN.PSDKP – KKP
Transcript presentasi:

PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS KOMPETENSI DAN KOMITMEN DR. H. SYARIFUDDIN, M.Pd. STAF PENGAJAR PASCASARJANA UNM Tempat/Tgl.Lahir : Takalar, 8 – 8 1969 No. Hp : 082187583672 Email : syarifuddinmks@gmail.com. SAMARINDA, 13 APRIL 2015

RUANG LINGKUP I DASAR HUKUM II KONSEP DASAR KOMPETENSI III KOMITMEN APARATUR IV KOLABORASI KOMPETENSI DAN KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

DASAR HUKUM Perpres No.172 Tahun 2014 Perpres No. 35 Tahun 2011 Perpres No. 70 Tahun 2012 Perpres No. 54 Tahun 2010 Perpres No. 8 Tahun 2003

KONSEP DASAR KOMPETENSI DARI BEBERAPA AHLI McClelland yang dianggap sebagai pelopor gerakan kompetensi di Amerika Serikat, Spencer & Spencer membagi enam kelompok kompetensi yang dapat memprediksi keberhasilan seseorang melaksanakan pekerjaan : Kelompok hasil, kelompok bantuan/jasa, kelompok manajerial, kelompok berpikir kognitif/penyelesaian masalah, dan kelompok efektifitas personal.

2. Kompetensi pimpinan pelaksana, dan 3. Kompetensi operasional KOMPETENSI PEJABAT Byars dan Rue Sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik dengan karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Tinjauan dari tingkatan tugas aparatur, kompetensi dapat dikelompokkan dalam 1. Kompetensi pimpinan eksekutif, 2. Kompetensi pimpinan pelaksana, dan 3. Kompetensi operasional

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakakti dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. DIMENSI KOMPETENSI Sebagai indikator kemampuan yang menunjuk kepada perbuatan yang bisa diamati. meliputi aspek kognitif, afektif, perbuatan (performance).

PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PNS Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS : 1. Pengetahuan kerja, berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang PNS melalui pendidikan dan pengalaman baik teoritis maupun praktis. 2. Keterampilan Kerja, keterampilan melaksanakan pekerjaan individu, mengelola tugas, merespon dan megelola kejadian, keterampilan khusus dan keterampilan beradaptasi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 3. Sikap Kerja, perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi terhadap objek pekerjaan.

KOMITMEN PEJABAT Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely, serta Robbins. Konsep komitmen pegawai mengandung makna adanya: (1) keyakinan (kepercayaan) pegawai kepada tujuan dan nilai organisasi, (2) kemauan membantu usaha organisasi, dan (3) kesetiaan (loyalitas) pegawai kepada organisasi, (4) kebanggaan diri menjadi anggota organisasi.

Komitmen aparatur Komitmen Organisasi Tujuan Individu DISEPAKATI BERSAMA Individu Tujuan

Kolaborasi kompetensi, komitmen dan pengadaan barang dan jasa DASAR HUKUM TERMASUK ETIKA, NILAI DAN MORAL Pengerjaan Konstruksi Barang/Jasa lainnya Pengadaan Jasa Konsultasi BARANG DAN JASA KOMPETENSI Pimpinan pelaksana KOMITMEN Indivdu Organisasi Pihak ketiga

PERUBAHAN MINDSET PENGUASA MENJADI PELAYAN WEWENANG MENJADI PERANAN JABATAN ADALAH AMANAH YG HRS DIPERTANGGUNG JAWABKAN

Kode Etik dan Konflik Kepentingan Sumber Konflik Kepentingan di Indonesia PERLUNYA KODE ETIK dan KODE PERILAKU Kepemilikan Aset Gratifikasi Kepentingan Pribadi Konflik Kepentingan Pidana Tindak Rangkap Jabatan Hubungan Afiliasi Deklarasi Kepentingan Penyalahgunaan wewenang

Terima kasih!