PERTANGGUNGJAWABAN APBD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
CONCEPTUAL FRAMEWORK.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Bab 2 Akuntansi dan Aktivitas Koperasi
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI
MATERI 2 STRUKTUR TEORI AKUNTANSI.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
Universitas Negeri Semarang
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKUNTANSI KOPERASI a JUNAIDI, SE
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia)
AKUNTANSI DAN AKTIVITAS KOPERASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
REVIEW ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
Media Pembelajaran KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Dominggus Domu Patimara ( ) Sostianus Langga ( ) Elisabeth Teresia Kay ( ) Aripka Panransia.
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
Pendapatan dan Belanja
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Laporan realisasi anggaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH HUSAINI - FIA UNIBRAW

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT(SAPP) SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN POSISI KEUANGAN DAN OPERASI KEUANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP). HUSAINI - FIA UNIBRAW

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD). HUSAINI - FIA UNIBRAW

SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD SISTEM AKUNTANSI PADA KAB/KOTA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD SISTEM AKUNTANSI PADA KAB/KOTA PELAKSANA PPK - SKPD PELAKSANA PPKD - SKPKD HUSAINI - FIA UNIBRAW

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: DAFTAR KEUANGAN YANG DIBUAT AHIR TAHUN ANGGARAN BERASAL DARI AKTIVITAS TRANSAKSI KEUANGAN SELAMA TAHUN ANGGARAN TERDIRI NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PELAKSANA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1. TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) 2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH HUSAINI - FIA UNIBRAW

LAPORAN KEUANGAN PADA PEMDA/PEMKOT LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA LAPORAN ARUS KAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD HUSAINI - FIA UNIBRAW

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENGGAMBARKAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP. XXXX C.TRANSFER DANA RP. XXXX D.SURPLUS (DEFISIT) = (A – (B+C)) RP. XXXX E.PEMBIAYAAN (NETO) RP. XXXX F.SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGRAN(D-E) Rp. XXXX (SILPA / SIKPA) HUSAINI - FIA UNIBRAW

N E R A C A MENGGAMBARKAN POSISI KEUANGAN SUATU ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI MENGENAI ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA. ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA NERACA ASSET KEWAJIBAN ASET LANCAR RP XX KEWAJIBAN JANPEN RP XX INVESTASI JAPAN RP XX KEWAJIBAN JANPAN RP XX ASET TETA P RP XX EKUITAS DANA LANCAR RP XX DANA CADANGAN RP XX EKUITAS DANA INVEST RP XX ASET LAINNYA RP. XX EKUITAS DANA CADANG RP XX TOTAL ASET RP XX TOTAL KEWJ & EKUITAS RP XX HUSAINI - FIA UNIBRAW

LAPORAN ARUS KAS LAPORAN YG MENYAJIKAN INFORMASI MENGENAI : SUMBER, PENGGUNAAN, PERUBAHAN KAS DAN SETARA KAS SELAMA SATU PERIODE AKUNTANSI, YANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN KAS DARI: AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PEMBIAYAAN HUSAINI - FIA UNIBRAW

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. PENJELASAN TENTANG POS POS DALAM LAPORAN KEUANGAN 2. PENJELASAN YG PENTING ATAS LAPORAN KEUANGAN 3. INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI HUSAINI - FIA UNIBRAW

ASUMSI DASAR : ASUMSI DASAR ADALAH ANGGAPAN YANG DITERIMA SEBAGAI SUATU KEBENARAN TANPA PERLU DIBUKTIKAN AGAR STANDAR AKUNTANSI DPT DITERAPKAN. 1. ASUMSI KEMANDIRIAN ENTITAS 2. ASUMSI KESINAMBUNGAN ENTITAS (GOING CONCERN) 3 ASUMSI KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG HUSAINI - FIA UNIBRAW

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 1. BASIS AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI MERUPAKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENENTUKAN KAPAN PENGARUH ATAS TRANSAKSI ATAU KEJADIAN DIAKUI UTK TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN. a. BASIS KAS (CASH BASIS) b. BASIS AKRUAL (ACCRUAL BASIS) c. BASIS KAS MODIFIKASIAN (MODIFIED CASH BASIS) HUSAINI - FIA UB

NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST) ASET  DICATAT SEBESAR HARGA PEROLEHANNYA. KEWAJIBAN  DICATAT SEBESAR JUMLAH KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DIMASA YANG AKAN DATANG. NILAI HISTORIS LEBIH ANDAL KARENA LEBIH OBYEKTIF DAN DAPAT DIVERIFIKASI REALISASI (REALIZATION) PENDAPATAN YANG TERSEDIA, DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG DAN BELANJA PADA PERIODE TERSEBUT MATCHING-COST AGAINST REVENUE PRINCIPLE (PRINSIP LAYAK TEMU BIAYA-PENDAPATAN) TIDAK MENDAPAT PENEKANAN DALAM PRAKTEK AKUNTANSI PEMERINTAHAN, TIDAK SEPERTI AKUNTANSI KOMERSIAL HUSAINI - FIA UB

4. SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL TRANSAKSI ATAU PERISTIWA LAIN HARUS DICATAT DAN DISAJIKAN SESUAI SUBSTANSI DAN REALITAS EKONOMI BUKAN ASPEK FORMALITASNYA. JIKA SUBSTANSI TRANSAKSI ATAU PERISTIWA LAIN BERBEDA ATAU TIDAK KONSISTEN DENGAN ASPEK FORMALITASNYA  DIUNGKAPKAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5. PERIODISITAS KEGIATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIBAGI MENJADI PERIODE-PERIODE. PERIODE UTAMA ADALAH TAHUNAN. PERIODE BULANAN, TRIWULAN, DAN SEMESTERAN. MAKSUD PEMBENTUKAN PERIODESITAS INI AGAR KINERJA ENTITAS DAPAT DIUKUR DAN POSISI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAPAT DIUKUR. HUSAINI - FIA UB

6. KONSISTENSI (CONSISTENCY) METODE AKUNTANSI DITERAPKAN SECARA SAMA DARI PERIODE KE PERIODE. TAPI BOLEH ADA PERUBAHAN METODE AKUNTANSI. METODE AKUNTANSI DAPAT DIRUBAH DENGAN SYARAT METODE YANG BARU MAMPU MEMBERIKAN INFORMASI YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN METODE YANG LAMA 7. PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) LAPORAN KEUANGAN YANG DIBUAT HARUS MENYAJIKAN SECARA LENGKAP INFORMASI YANG DIBUTUHKAN OLEH PENGGUNA. INFORMASI DAPAT DITEMPATKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN ATAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. HUSAINI - FIA UB

8. PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) LAPORAN KEUANGAN YANG TERDIRI : LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, HARUS DISAJIKAN DENGAN WAJAR HUSAINI - FIA UB