KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI Pertemuan 1 Matakuliah : O0222 - Opini Publik Tahun : 2009 KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI Pertemuan 1

Learning Objective Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan konsep kebebasan dan kebenaran dengan opini Bina Nusantara University

Materi Filosofi Kebebasan Mengeluarkan Opini Penilaian tentang Kebenaran Opini dan Norma Kebebasan Mengeluarkan Opini dari Segi Komunikasi Bina Nusantara University

Pendahuluan Sadar maupun tidak manusia tidak dapat lepas dari aktivitas pembentukan opini. Opini yang muncul dari masyarakat atau yang dikenal dengan Opini Publik merupakan salah satu kekuatan sosial yang menentukan nasib suatu bangsa. Dalam kancah politik, Opini Publik menjadi penghubung antara kehidupan sosial dan politik. Selain itu, Opini Publik banyak digunakan juga oleh media massa maupun kaum politisi dan pemerintah untuk memperoleh dukungan masyarakat. Bina Nusantara University

Filosofi Kebebasan Mengeluarkan Opini Pada dasarnya manusia berusaha mengeluarkan opini atas dasar pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan mental. Pada awal abad ke-17 sampai dengan ke-19, paham liberalisme percaya bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat atau beropini dilakukan demi kebenaran atau kebebasan. Dari pemikiran Liberalisme ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kebenaran tidak terpisahkan dengan Opini. Beberapa aliran yang meninjau kebenaran dalam beropini antara lain : Bina Nusantara University

Coherence Theory berpendapat opini-opini yang dimiliki seseorang harus ada kesesuaian sehingga opini merupakan satu kesatuan. Akan tetapi teori ini dibantah oleh ilmu jiwa sosial yang menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat banyak opini-opini dan norma-norma yang bertentangan dan tidak dapat diramalkan. Correspondence Theory menyatakan bahwa pernyataan manusia harus sesuai kenyataan. Opini ini merupakan landasan filsafat, yang menekankan kemenangan dari opini yang benar. Akan tetapi teori ini disangsikan oleh teori jiwa sosial, karena tidak selalu yang benar yang menang. Pragmatisme tumbuh pada akhir abad 19 disebarkan oleh William James. Menurut teori ini, pemikiran kebenaran khususnya setelah PD II tetap dicari karena manusia mudah keliru. Akan tetapi teori ini sangat hati-hati menyatakan sesuatu itu benar, artinya semua opini adalah relatif. Relatif atas dasar prinsip pertanggung-jawaban manusia atas opini-nya. Selain itu dalam pencarian kebenran harus dicari terlebih dahulu apakah dapat dibuktikan di masa lampau, sekarang dan masa depan. Bina Nusantara University

4. Pendapat John Locke dan Leibnitz. Leibnitz berpendapat bahwa kebenaran diperoleh dari analisa dan sintesa, sedangkan Locke mengelompokkannya atas tiga fase : Intuition, tingkat kebenaran yang paling murni dan mendekati kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini tercermin dari perasaan seseorang. Perasaan mampu membedakan benar dan salah. Demonstration, pembuktian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Perception, didasarkan pada hasil indera. Bentuk ini paling kecil kemungkinan kebenarannya karena keabsahan indera dalam menentukan yang benar dan salah. Dari filosofi-filosofi diatas, kita mampu memahami dasar-dasar pembentukan kebenaran khususnya dalam konteks mengeluarkan pendapat atau beropini. Bina Nusantara University

Penilaian Kebenaran Opini dan Norma Selain pembahasan kebenaran berdasarakan filososfi-filosofi diatas, kebenaran ditentukan oleh norma-norma yang dianut masyarakat sesuai tempat, zaman, dan waktunya.Selain itu, membahas masalah apapun, secara tidak langsung juga membahas standar opini atau opini publik. Kebebasan mengeluarkan opini akan diizikan dan ditoleransi selama tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Selain itu kebebasan beropini juga terkait dengan hak asasi. Pembatasan akan kebebasan ini dapat dilakukan dengan sensor. Baik sensor yang bersifat apriori (sebelum terjadi),sesudah terjadi (represif), dan preventif (pencegahan berita-berita yang cenderung kontroversial seperti berita militer dll). Bina Nusantara University

- Setiap individu menikmati kebebasan yang sama besarnya. Peraturan dan Hukum juga merupakan pembatasan kebebasan beropini. Hukum tidak mengartikan kebebasan mutlak setiap individu, akan tetapi hukum mencantumkan dan memerhatikan kebebasan anggota masyarakat lainnya. Kebebasan menurut hukum : - Setiap individu menikmati kebebasan yang sama besarnya. Ada kemungkinan untuk menikmati kebebasan yang utuh dalam hal-hal khusus. Dengan adanya pengaturan-pengaturan diatas, diatur pula batasan kebebasan dalam beropini. Bina Nusantara University

Opini dari Segi Komunikasi Dalam komunikasi pembatasan mengeluarkan opini dihadapkan pada perubahan beberapa teori (lebih dikenal dengan Sistem Pers Dunia) : Authoritarian theory mencapai puncaknya pada zaman absolutisme (abad ke16 dan ke-17). Pada zaman ini, kebebasan mengeluarkan opini hanya diperbolehkan apabila sudah membayar pajak. Libertarian theory lahir pada abad ke-18. Di masa ini, pers sudah memiliki tugas memberi penerangan. Dasar pemikiran awalanya yaitu prinsip memajukan masyarakat dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Bina Nusantara University

3.Responsibility theory muncul setelah PD II, khususnya setelah perumusan “Commosion of Freedom of the Press di AS” pada tahun 1947. Pada masa ini peran Pers berkurang hanya menjadi alat politik saja. 4.Communist Theory tidak jauh berbeda dengan authoritarian theory dalam membatasi kebebasan opini. Media diawasi secara ketat. Pengawasan ini dianggap sebagai mendidik mental dan pembentukan kebudayaan baru. Selain itu, Pers diarahkan kepada pendukung dan pengukuhan diktator proletar. Bina Nusantara University

Kesimpulan Dalam opini publik terdapat dua konsep terpenting, yaitu kebenaran dan kebebasan. Kebenaran dalam beropini didefinisikan berbeda oleh pada filsuf seperti Locke, Leibnitz, William James dan John Dewey. Pembedaan konsep kebenaran ini memberikan gambaran akan proses pembentukan opini. Konsep kedua yaitu kebebasan sangat terkait erat dengan opini publik. Kebebasan-lah yang menjamin munculnya opini publik, akan tetapi kebebasan ini juga harus diatur agar opini berjalan dengan baik yaitu dengan pembatasan-pembatasan dari segi hukum, norma, dan hak asasi. Bina Nusantara University