PERENCANAAN GEOMETRIK DAN PERKERASAN JALAN Ir. HM. Yusuf. MD. MT

Pantura

Road Planning in Indonesia Jalan dan Jembatan Kelok Sembilan, Payakumbuh

Toll Road

Penampang Jalan Penjelasan Pasal 33 PP No. 34/2006 tentang Jalan

Sistem Jaringan Jalan Primer UU 38/2004 dan PP 34/2006

Sistem Jaringan Jalan Sekunder UU 38/2004 dan PP 34/2006

Payung Hukum Jalan UU No. 38/2004 tentang Jalan PP No.26/1985 tentang Jalan UU No. 38/2004 tentang Jalan PP No. 34/2006 tentang Jalan PerMen PU tentang Persyaratan Teknis Jalan (direncanakan terbit tahun 2009) PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol

Definisi Jalan (UU no. 38/2004) Adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

Definisi Jalan (UU no. 38/2004) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;

Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No. 38/2004 tentang Jalan Jalan Umum Diperuntukkan bagi lalulintas umum (termasuk jalan tol) Jalan Khusus Tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan secara khusus jalan di dalam kawasan pelabuhan jalan kehutanan jalan perkebunan jalan inspeksi pengairan jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah

Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No. 38/2004 tentang Jalan Jalan umum dikelompokkan menurut: SISTEM JARINGAN, yang terdiri atas: Sistem jaringan jalan primer (antar kota) Sistem jaringan jalan sekunder (kawasan perkotaan) FUNGSI JALAN, yang dikelompokkan menjadi: Jalan arteri Jalan kolektor Jalan lokal Jalan lingkungan

Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 6 - 10 UU No. 38/2004 tentang Jalan Jalan umum dikelompokkan.. lanjutan: STATUS JALAN, yang dikelompokkan menjadi: Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Kota Jalan Desa KELAS JALAN, yang dikelompokan menjadi: jalan bebas hambatan jalan raya jalan sedang jalan kecil

Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 7 dan 8 UU No Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 7 dan 8 UU No. 38/2004 tentang Jalan

Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 9 dan 10 UU No Klasifikasi Jalan di Indonesia Pasal 9 dan 10 UU No. 38/2004 tentang Jalan

Kriteria Teknis Jalan Primer Pasal 13 dan 16 UU No Kriteria Teknis Jalan Primer Pasal 13 dan 16 UU No. 38/2004 tentang Jalan

Kriteria Teknis Jalan Sekunder Pasal 17 dan 20 UU No Kriteria Teknis Jalan Sekunder Pasal 17 dan 20 UU No. 38/2004 tentang Jalan

Dimensi Maksimum dan MST UU 14/1993 ttg LLAJ dan (PP 43/1993)

DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR Kriteria Kelas Jalan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KELAS JALAN FUNGSI JALAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR MUATAN SUMBU TERBERAT Panjang Lebar Tinggi (meter) (Meter) (Ton) Kelas I Arteri Kolektor ≤ 18 ≤ 2,50 ≤ 4.200 10 Kelas II Lokal Lingkungan ≤ 12 8 Kelas III ≤ 9 ≤ 2,10 ≤ 3.500 ≤ 8 *) Kelas Khusus > 18 > 2,50 >10 Catatan: *) dalam keadaan tertentu, MST dapat lebih kecil dari 8 Ton.

Tipikal Kendaraan Terbesar pada Jalan Kelas III

Tipikal Kendaraan Terbesar pada Jalan Kelas II

Tipikal Kendaraan Terbesar pada Jalan Kelas I

Permen PU No.11/2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Buku/bahan bacaan dalam perkuliahan ini adalah : Directorate General of Highways Ministry Of Public Works “Indonesia Highway Capacity Manual” 1993 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.”Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan” 1988 The Asphalt Institute. “Asphalt Technology And Construction Practices”1983 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. “Standar Produk Untuk Jalan Perkotaan” 1992 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. “Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan” 1990 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. “Petunjuk Pelaksanaan Perkerasan Kaku 1990 dan “Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)”1991

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. “Tata cara Pelapisan Ulang Dengan Campuran Aspal Emulsi”1992 Laboratorium Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM dan UII Yogyakarta. “Panduan Pratikum Jalan Raya”1988 Departemen Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan PU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jalan. ” Penyempurnaan Studi Perencanaan Campuran Dan Metoda Pelaksanaan Lataston dan Laston”1992 Departemen Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan PU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jalan. ” Panduan Pengujian CBR Laboratorium”1987 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004” Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Silvia Bukirman. ”Perkerasan Lentur Jalan Raya” 1992

Selesai