Kode Unit Kerja dan Penggunaannya

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Advertisements

PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PENCABUTAN Bimbingan Teknis Legislative Drafting Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Jakarta, 11 November.

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.

TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.

Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.

TINDAK PEMERINTAHAN NYATA HUKUM PRIVAT PUBLIK BERBAGAI PIHAK SEPIHAK UMUM INDIVIDUAL KONGKRITABSTRAK KONGKRITABSTRAK.

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011

PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pembiayaan Pembangunan

PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal

PERUMUSAN KALIMAT PENGATURAN

KEWENANGAN PENANDATANGAN TATA NASKAH DINAS Muchamad Ali Safa’at

Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal

Contoh Surat Undangan Kepala Naskah Dinas ditulis dengan huruf Times New Roman, ditutup dengan garis tebal tunggal ukuran 2 ¼ pt, berjarak 4,5 cm dr tepi.

REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya

TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI

PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PERUBAHAN modul kuliah perancangan peraturan negara SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS

Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA

    Peraturan Rektor Nomor : 24 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas  

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sosialisasi Administrasi Akademik Online

BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN

SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri

AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pembiayaan Pembangunan

ILMU TANAMAN PAKAN TERNAK Matakuliah

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2

SURAT PRIBADI & SURAT DINAS

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

KORESPONDENSI SURAT DINAS.

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA

PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019

DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Legal Aspek Tenaga Kesehatan

ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )

Perubahan alamat Perusahaan

AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

Transcript presentasi:

Kode Unit Kerja dan Penggunaannya Herman Tolle Pendidikan & Pelatihan Penyusunan Naskah Dinas Universitas Brawijaya

LANDASAN Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Universitas Brawijaya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang KODE UNIT KERJA FAKULTAS, PASCASARJANA, LEMBAGA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PERTOR No.24 .. (1) BAB XI KODE SURAT Pasal 246 Pasal 247 Pasal 248 (1) Surat harus menggunakan kode surat yang terdiri atas Kode Unit Kerja, dan kode hal. (2) Surat yang bersifat rahasia diberi kode RHS diantara Unit Kerja dan kode hal. Pasal 247 (1) Kode Unit Kerja merupakan tanda dari Unit Kerja yang membuat atau mengeluarkan surat. (2) Kode hal merupakan tanda dari hal atau subjek surat. Pasal 248 Kode Unit Kerja dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

KODE UNIT KERJA Kode Unit Kerja merupakan tanda dari Unit Kerja yang membuat atau mengeluarkan surat. (Pasal 247) Disusun dengan pendekatan pola kode yang: mudah untuk dikenali, dapat mengakomodasi perubahan / perkembangan pada setiap unit kerja dapat mengakomodasi berbagai variasi struktur unit kerja

PERTOR No.24 .. (2) Pasal 249 Pasal 250 (1) Kode Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 berupa kode nomor urut dan diberikan kepada fakultas/Pascasarjana, lembaga, biro, jurusan/bagian, program studi, laboratorium, pusat-pusat pengembangan dan kajian, UPT, dan unit usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor. Pasal 250 Penulisan kode hal masing-masing dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

PEDOMAN PENOMORAN KODE UNIT KERJA UN10.XYY.WW.UU UN10. XYY. WW. UU KODE KETERANGAN UN10 Kode Universitas Brawijaya X menyatakan jenis unit kerja, misalnya: Biro, Fakultas, Lembaga, dan lain-lain. YY Menyatakan nomor urut 00  99 WW menyatakan kode unit kerja di bawahnya 00  99 UU menyatakan kode unit kerja di bawahnya 00  99 (jika diperlukan)

Kode Lengkap ada pada lampiran PERTOR Nomor 33 2016

PERTOR No.24 .. (3) Pasal 251 Pasal 252 Kode surat ditulis setelah nomor urut surat dengan urutan kode Unit Kerja, kode RHS apabila surat bersifat rahasia, kode hal, dan tahun pembuatan surat yang penulisannya masing-masing dibatasi dengan garis miring. Pasal 252 Pemberian nomor dan kode surat dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 3 dan Nomor 4 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pemberian Nomor dan Kode Surat Dinas

Pemberian Nomor dan Kode Nota Dinas

Terima Kasih