Yurisdiksi Kekuasaan atau kompetensi hukum sebuah negara terhadap orang, benda ataupun peristiwa hukum. Yurisdiksi: Legislatif: membuat dan menetapkan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

KEDAULATAN DAN YURISDIKSI

HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

POKOK-POKOK HUKUM PIDANA oleh : Susan Fitriasari Heryanto,M.Pd

BELA NEGARA Pengertian Bela Negara

UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.

POKOK-POKOK HUKUM PIDANA

State Jurisdiction / Yurisdiksi Negara Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

HUKUM PIDANA LANJUTAN Ramdhan Kasim SH.

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL

Hakikat Bangsa dan Negara

PENGERTIAN LINTAS Lintas berarti navigasi melalui territorial dan perairan kepulauan (khusus negara kepulauan) untuk keperluan : Melintasi laut tanpa.

Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

MATA KULIAH : HUKUM PIDANA KELAS F

Yurisdiksi negara dalam Hukum Internsional

Yurisdiksi Negara.

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982

HOT PERSUIT (PENGEJARAN SEKETIKA)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Yurisdiksi dalam Penegakan Hukum Cyber Crime

Konsep dasar Politik dan pemerintahan

menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL

HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Asas nasional aktif Asas ini sering disebut asas personal.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU & TEMPAT

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum

Pentingnya Perwakilan Diplomatik

PKNI4310 Subjek Hukum Internasional

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

Politik dan Negara Ahmad Nasher.

YURISDIKSI NEGARA IKANINGTYAS, SH.,LLM.

Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Prof. Hikmahanto Juwana

19/05/2018 Pend. Kewarganegaraan

BERPARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA

SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn

PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.

HUKUM PIDANA LANJUTAN YUSRIANTO KADIR.

HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)

HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX

Hukum Internasional 10/03/12.

Agis Ardhiansyah, SH, LL.M

HUKUM INTERNASIONAL Pada hakikatnya keberadaan hukum internasional mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum.

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

ILMU NEGARA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Terjadinya Perbuatan Pidana

pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum

HUKUM PIDANA BAB I PENGANTAR I. PENGERTIAN HUKUM PIDANA Secara Umum

YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian dan Definisi Negara

ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA

KULIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

KEDAULATAN NEGARA VERSUS KEKEBALAN DIPLOMATIK AMINUDDIN ILMAR.

SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

YURISDIKSI NEGARA DISUSUN OLEH :

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.

Transcript presentasi:

Yurisdiksi Kekuasaan atau kompetensi hukum sebuah negara terhadap orang, benda ataupun peristiwa hukum. Yurisdiksi: Legislatif: membuat dan menetapkan peraturan Eksekutif : menegakkan peraturan Yudikatif: mengadili

Jenis Yurisdiksi Yurisdiksi Perdata Yurisdiksi Pidana Kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara- perkara yang menyangkut keperdataan, baik nasional maupun internasional (HPI) Yurisdiksi Pidana Kewenangan pengadilan suatu negara terhadap suatu perkara- perkara kepidanaan, baik nasional maupun internasional

Prinsip Teritorial Setiap negara berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya, termasuk terhadap setiap benda, orang dan peristiwa hukum Terbagi 2: Prinsip teritorial subjektif Dimana peristiwa mulai dilakukan Prinsip teritorial objektif Dimana peristiwa diakhiri Berlaku terhadap: Hak lintas di laut teritorial Prinsip teritorial terhadap kapal berbedera asing di laut teritorial dan yang singgak di pelabuhan Orang asing di wilayah negara Pelaku tindak pidana Pengecualian: Kepala negara asing Perwakilan diplomatik dan konsuler Kapal pemerintah Angkatan bersenjata negara asing Organisasi internasional

Prinsip personal Negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan yang dilakukan di manapun juga Terdiri dari: Yurisdiksi personal aktif Terhadap warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri, harus diekstradisi terlebih dahulu Yurisdiksi personal pasif Terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri terhadap warga negaranya

Prinsip perlindungan Negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaannya Prinsip ini dapat dijumpai di zona tambahan

Prinsip Universal Setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu apabila dianggap mengancam keamanan masyarakat internasional

Yurisdiksi pada pesawat udara Syaratnya: Kejahatan itu dilakukan di wilayah negaranya Kejahatan terhadap atau di atas pesawat yang terdaftar di negaranya Pesawat tersebut mendarat di wilayahnya dan pelakunya masih dalam pesawat.