RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Rencana Aksi Perubahan
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
LOGO Oleh : Dra. MURTINI BALAKA,M.Si NIP PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLII KELAS F PKP2A LEMBAGA.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
LABORATORIUM KEPEMIMPINAN: MEMIMPIN PERUBAHAN DI ORGANISASI
KONSEPSI PROYEK PERUBAHAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
“Peran Profesor Riset dalam Mempercepat Pelaksanaan Kegiatan Prioritas BATAN Tahun ” Oleh: Efrizon Umar Bogor, 3 Juni 2016.
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU MENUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA MEMBACA
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
AGENDA SOSIALISASI PENILAIAN KRITERIA INDIKATOR DAN TAHAPAN OUTCOME
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Selamat Datang Di Tahap Ke 3
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
LABORATORIUM KEPEMIMPINAN: MEMIMPIN PERUBAHAN DI ORGANISASI
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN Diklatpim Tk IV Angkatan ke-107 BPS Tahun 2018, Pusdiklat Badan Pusat Statistik, 2 s.d. 3 Mei April 2018 Arbi Setiyawan S.St.,MT.
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
E-SEJATI (Selfi Jadi Bukti Kehadiran)
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN 51 KABUPATEN GRESIK PENYUSUNAN PEDOMAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI REFERENSI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN GRESIK Disusun Oleh : M. RUM PRAMUDYA, S.H.

LATAR BELAKANG Public Hearing Ranperda Pelayanan Kesehatan Ruang Rapat DPRD tanggal 30 Mei 2015

LATAR BELAKANG BAB IV SUMBER DAYA KESEHATAN BAB V STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BAB VI PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB VII PELAYANAN KESEHATAN OLEH SWASTA

TUGAS SEKRETARIAT DPRD PENINGKATAN KAPASITAS DPRD LATAR BELAKANG TUGAS SEKRETARIAT DPRD PENINGKATAN KAPASITAS DPRD FUNGSI LEGISLASI DPRD PROJECT CHARTER PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENINGKATAN KUALITAS PENGAMBILAN KEBIJAKAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DESKRIPSI Proyek Perubahan PERSETUJUAN MENTOR PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN BAGIAN HUKUM PEMETAAN KEBUTUHAN DENGAN BADAN PEMBENTUK PERDA DPRD PENYUSUNAN PEDOMAN : TEKNIK EVALUASI & ANALISASA, DATA BASE PERATURAN PEDOMAN BASIS DATA PENYUSUNAN PEDOMAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI REFERENSI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN GRESIK IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RANPERDA OLEH DPRD BAGIAN HUKUM SKPD

TUJUAN DAN MANFAAT TUJUAN Jangka pendek Terbentuknya Tim Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan Jangka menengah Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang baik Jangka panjang Anggota DPRD Kabupaten Gresik paham dan mampu mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan MANFAAT Dengan adanya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya dan tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggota DPRD mendapat pengetahuan dan mampu mengimplemantasikan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Ruang Lingkup Proyek Perubahan Pembentukan Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan Penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Kriteria Keberhasilan Terbentuknya Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan 5 (lima) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang akan dibahas pada masa sidang ke-2 tahun 2015 Diundangkannya 5 (lima) peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah dibahas pada masa sidang ke-2 tahun 2015

Output Kunci Proyek Perubahan – indikator JANGKA PENDEK Terbentuknya Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, yaitu ditetapkannya Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik tentang penetapan susunan keanggotaan Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Diketahuinya data perundang-undangan di daerah, dalam hal ini diketahuinya Data judul Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan penting lainnya Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah, yaitu data elektronik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan penting lainnya Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, berupa draf buku pedoman Tersedianya data elektronik perundang-undangan di daerah dan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, tersedia dalam bentuk cakram padat data elektronik peraturan dan buku cetak pedoman evaluasi dan analisa.

Lanjutan……Output Kunci Proyek Perubahan Jangka menengah Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status keberlakuannya, dari data elektronik yang telah ada ditambah dengan status keberlakuan peraturan tersebut. Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Dalam setiap perancangan peraturan daerah, teknik evaluasi dan analisa dan data peraturan tersebut dipakai sebagai bahan acuan. Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah yang baik dari inisiatif DPRD. Diundangkannya produk hukum peraturan daerah yang baik secara teknik penyusunannya dan harmonis dengan peraturan lainnya. Jangka panjang Anggota DPRD Kabupaten Gresik paham dan mampu mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan sehingga kualitas Peraturan daerah hasil inisiatif DPRD dapat tersusun dengan baik

Pentahapan Proyek Perubahan (Milestones) TAHAP UTAMA Waktu Jangka pendek Konsultasi dengan Mentor Membentuk Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rapat koordinasi Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan stakeholder untuk menyusun identifikasi permasalahan dan penentuan jenis data elektronik yang akan disajikan Penetapan kriteria permasalahan dasar untuk evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pengujian teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Hukum untuk penyempurnaan data dan hasil Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pencetakan Buku Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dan penggandaan cakram padat yang digunakan untuk menyimpan data elektronik peraturan daerah Penyampaian Buku Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dan cakram padat data elektronik peraturan daerah kepada anggota DPRD 1 hari, Minggu II Juni 2 hari Minggu II Juni 1 hari, Minggu III Juni 3 hari, Minggu III Juni 30 hari, Minggu III Juni s/d minggu IV Juli 30 hari, Minggu III Juni s/d minggu II Juli 1 hari, Minggu III Juli 7 hari, Minggu I Agustus 1 hari Minggu II Agustus

Pentahapan Proyek Perubahan (Milestones) TAHAP UTAMA Waktu Jangka Menengah Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status keberlakuannya Penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah yang baik dari inisiatif DPRD Jangka panjang Anggota DPRD Kabupaten Gresik paham dan mampu mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan sehingga kualitas Peraturan daerah hasil inisiatif DPRD dapat tersusun dengan baik Minggu III Agustus s/d Maret 2016 Oktober - November 2015 Januari 2016 1 tahun

Tata Kelola Proyek Perubahan Mentor SUTARMO, S.H. M.H. Kepala Bagian Humas Dan Perundang-Undangan Project leader M. RUM PRAMUDYA, S.H., Coach Ir. BAMBANG BASUKI H., MM Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Stakeholder : DPRD (Badan Pembentuk Perda), Bagian Hukum Setda, SKPD

Stakeholders 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Anggota DPRD Kabupaten Gresik No Nama Stakeholder Jenis Stakeholder Sifat Stakeholder Kelompok stakeholder Uta-ma Penun-jang Kunci Influence Interest Inter nal eksternal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Anggota DPRD Kabupaten Gresik Sekretaris DPRD Kepala Bagian Humas Dan Perundang – Undangan Kepala Subbag. Pengkajian Perundang-Undangan Kepala sub Bagian Informasi, Publikasi Dan Dokumentasi Staf Bagian Humas Dan Perundang – Undangan Bagian Hukum setda SKPD di Kabupaten Gresik  Tinggi Rendah

Faktor Kunci Keberhasilan Seluruh anggota tim memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim dan mereka mau bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut. Pembagian peran kepemimpinan, anggota tim saling berbagi peran dalam kepemimpinan Tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan baik, tim juga mampu berhubungan dengan lingkungan dengan baik. Kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua anggota tim untuk ikut serta mensukseskan pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan ; Koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. Semakin besar keragaman yang ada ( keahlian, pengetahuan dan pengalaman) akan semakin mudah dalam pencapaian tujuan proyek perubahan Kecermatan dalam penyusunan pedoman sesuai dengan keilmuan hukum dan peratuan yang berlaku, basis data, pemantauan dan evaluasi anggota tim dalam setiap pentahapan pekerjaan. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan setiap pentahapan pekerjaan proyek perubahan

Target Capaian Proyek Perubahan Langkah-langkah Hasil Target 8 9 10 Konsultasi dengan Mentor, Sekretaris DPRD, Kepala sub Bagian Informasi, Publikasi Dan Dokumentasi Membentuk Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rapat koordinasi Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan stakeholder untuk menyusun identifikasi permasalahan dan penentuan jenis data elektronik yang akan disajikan Penetapan kriteria permasalahan dasar untuk evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pengujian teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait 100 %

Lanjutan …Target Capaian Proyek Perubahan Langkah-langkah Hasil Target 8 9 10 Koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Hukum untuk penyempurnaan data dan hasil Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pencetakan Buku Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dan penggandaan cakram padat yang digunakan untuk menyimpan data elektronik peraturan daerah  Penyampaian Buku Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dan cakram padat data elektronik peraturan daerah kepada anggota DPRD Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status keberlakuannya Penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah yang baik dari inisiatif DPRD 100 %

TERIMA KASIH