Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PAUD DI MASYARAKAT Aam Kurnia, M.Pd
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PADA TAHUN 2025 UNY MENJADI UNIVERSITAS KEPENDIDIKAN KELAS DUNIA BERLANDASKAN KETAQWAAN, KEMANDIRIAN DAN KECENDIKIAAN Disusun Oleh Anggita Sayushi, S.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PERKENALAN N A M A : ANDANG TERUNA, SH N I P :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PERAN KORKOT.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PEREKONOMIAN INDONESIA
PARTISIPASI PERAN SERTA
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BPMPKB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
KONSEP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PENDAMPINGAN.
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PEMBERDAYAAN KELUARGA
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PAPARAN PUS Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah Disampaikan pada Studium General PLS FIP UNY Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, 5 September 2016

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BPMPKB Pengembangan potensi peghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat : Kemiskinan Turun BPMPKB Peningkatan partisipasi dan kualitas perempuan dalam pembangunan segala bidang IPM meningkat

Indikator Kinerja BPMPKB Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat Tindak lanjut terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak Peserta KB aktif meningkat Angka Unmet need turun

Capaian Kinerja BPMPKB Tahun 2015 No. Indikator Kinerja Capaian 1 Nilai akuntanbilitas pemerintahan BB 2 Partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan perdesaan 15.48 3 Indeks Pembangunan Gender 82.27 4 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan 100 5 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak 6 Persentase Peserta KB Aktif 80.82 7 Angka Unmet Need 8.28

IPM Kab. Gunungkidul

Capaian IPG Kab. Gunungkidul

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan anak di Kab Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan anak di Kab. Gunungkidul 2015

Perserta KB Aktif dan Unmet need 2015 di Gunungkidul

Kegiatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa Fasilitasi Pengembangan Peningkatan pengelolaan aset produktif desa ( pasar desa) Pendampingan pengelolaan BUMDES

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan Peningkatan kapasitas organisasi perempuan Peningkatan kemampuan ekonomi dan ketrampilan perempuan Mendorong pengarusutmaan gender dalam pembangunan

Kegiatan Bidang Keluarga Berencana Penyuluhan KB Pelaynanan alat kontrasepsi Pembinaan keluarga sejahtera

Hubungan Keberdayaan masyarakat dan Kemiskinan Keadaan Sosial ekonomi rendah Kualitas Kehiupan Rendah (IPM Rendah) Keberdayaan masyarakat rendah

Peran Pemberdayaan Masyarakat dan PLS Peningkatan akses sumber produksi/ekonomi Faktor Ekonomi Kemiskinan Faktor Non Ekonomi (sosial, politik, hukum dll) Peningkatan keberdayaan Masyarakat Peran PLS

Peran PLS dlm Pemberdayaan Masyarakat Agen perubahan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin Pendorong terciptanya transformasi sosial agar terciptanya keseimbangan pembangunan Agen Perubahan tata nilai masyarakat agar beretos kerja baik dan mandiri

Beberapa profesi sarjana PLS dalam pemeberdayaan masyarakat: Masih banyaknya sektor pembangunan di Indonesia khusunya yang berkaitan dengan kemiskinan di daerah , maka masih sangat banyak peluang bagi Sarjana PLS untuk berpartisi secara aktif dalam berbagai program pembangunan di daerah. Khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: Tenaga Pendamping Desa Pendamping kelompok ekonomi produktif Pendampingan kelompok perempuan miskin Penyuluh keluarga berencana

Selalu ada ruang pengabdian untuk sebuah ilmu pengetahuan Sekian, Terima kasih