Sistem Politik indonesia 2 Ahmad Nasher

Pengertian Sistem Politik Secara etimologis, system politik berasal dari 2 kata, yaitu system, dan politik. Sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “systema” yang berarti 1. keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich, 1974: 115) Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979:4)

Pengertian Sistem Politik Ciri pokok dari system yaitu Mempunyai tujuan Mempunyai batas Memiliki sifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungan Terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling bergantung dan berhubungan Melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran Memiliki mekanisme control dengan memanfaatkan umpan balik

Pengertian Sistem Politik Sedangkan politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana cara kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat (Rod Hague, 1998:3) Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Andrew Heywood, 1997:4)

Pengertian Sistem Politik Jadi Sistem Politik adalah kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan Negara. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok satu sama lain atau dengan Negara.

FUNGSI SISTEM POLITIK Sistem Politik tentunya memiliki fungsi , ada 3 Fungsi sistem politik yaitu Sosialisasi Politik Dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran politik dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini

FUNGSI SISTEM POLITIK Rekruitmen Politik Rekruitmen politik dalam hal ini merupakan sebuah proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan,pertemuan,dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang kan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.

FUNGSI SISTEM POLITIK Komunikasi Politik Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem meyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang ada. Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 645 K/Sip/1975 mengandung semangat ini: ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan

Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku social melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia Sistem Politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya

Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada system yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya Negara Indonesia sampai sekarang. Sistem Politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar Negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real

Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR.

Lanjutan 4. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 5. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas, meskipun Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Jika Presiden dalam melaksanakan tugas menyimpang dari Konstitusi, maka MPR melakukan Impeachment atau Pemakzulan (Pemberhentian Jabatan)

Baron Secundar de Montesquieu (1689-1755): (Mantan Hakim Perancis yang lari ke Inggris) Mengembangkan TEORI TRIAS POLITICA Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan): Kekuasaan Legislatif : Membuat UU Kekuasaan Eksekutif : Melaksanakan UU: termasuk Fungsi pertahanan & diplomasi (hublu) Kekuasaan Yudikatif/Yudisial : Mengawasi Pelaksanaan UU (Menjalankan peradilan/menghakimi)

Thank You !