UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDIDIKAN YANG MEMERDEKAKAN Manajemen Pengembangan Akademik Guru dan Dosen Berwawasan Kearifan Budaya Lokal.
Advertisements

1 HASTARI MAYRITA, S.PD., M.PD.  UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana.
PANCASILA sebagai NILAI UTAMA
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
Pendidikan Pancasila.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
PENDIDIKAN KARAKTER Universitas Negeri Yogyakarta Oleh:
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
Program Studi Statistika Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin 2016.
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
Pancasila sebagai sistem Filsafat
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI
Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, 57126
REKONSTRUKSI PENDIDIKAN PANCASILA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
PENDAHULUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Pertemuan 1 Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (POKOK-POKOK BAHASAN):
PENDIDIKAN PANCASILA DOSEN PENGAMPU: PUTU ADI SUPRAPTO, S.H., LL. M
Pancasila sbg Pendidikan Moral dan Karakter
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
GEMILANG MAJU TEXINDOTAMA
Fungsi dan peranan koperasi
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE SISWA KELAS IV SDN SIDOMULYO 04 Oleh Ayu Hardaniati.
Sejarah kebijakan Kesehatan PERTEMUAN 5 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
Pendidikan kewarganegaraan
KOORDINATOR DRS. SYAMSU RIDHUAN, M. PD MATAKULAIH UMUM UNIVERSITAS
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN PERTAMA
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
Nurul Afifah Rizqi A / A Pendidikan Akuntansi
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
KONSEP DASAR ORGANISASI KESEHATAN
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pertemuan 1 Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PENGANTAR ISBD (Ilmu Sosial dan Budaya Dasar) Oleh: Dra. Mardiani, MM
Pentingnya informasi karier dalam memilih studi lanjut
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Dr. Anita Trisiana, SPd.MH
PRA-MUSRENBANG USU T.A Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis.
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Perancangan Basis Data
Pancasila sbg Pendidikan Moral dan Karakter
PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM KASUS.
Transcript presentasi:

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS UKM DI FAKULTAS HUKUM UNS) Disusun Oleh : ARGADHIA ADITAMA (E0012056) DEWI AYU PAMBUDI ( E0012107) ZHASKIA AJENG S. ( E0012418) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

Latarbelakang PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL UNIT KEGIATAN MAHASISWA TERENCANA, TERPADU, BERKELANJUTAN PENDIDIKAN KARAKTER *PANCASILA SILA 2 UUD RI 1945 PASAL 31 * UU no 12 tahun 2011 MELALUI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI * PP no 17 tahun 2010 UKM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL SOLUSI

Rumusan masalah

Apakah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berperan dalam pembangunan hukum nasional ?

Bagaimana kondisi aktual dan peran konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pembangunan hukum nasional ?

Pembahasan Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dalam Pembangunan Hukum Nasional 1

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS KSP Principium KORFAH Novum Fosmi Delik KMK Gopala Valentara PMK

Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS dalam Pembangunan Hukum Nasional

Diagram 1. Pendidikan Karakter Berperan Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Diagram 2. Hasil Survey Mengenai Apakah UKM Merupakan Wujud Dari Pendidikan Karakter

Pembahasan Kondisi Aktual dan Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dalam Pembangunan Hukum 2

Kondisi Aktual Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS

Diagram 3. Kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa

Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional KSP Principium KORFAH Novum Fosmi Delik KMK Gopala Valentara PMK

Kesimpulan

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berperan dalam pembangunan hukum nasional

Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional adalah melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatannya

Terimakasih :*