N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
Advertisements

STANDAR 7.
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
DAN LANGKAH OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2011
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN TAHUN 2011
RAPAT EVALUASI HASIL PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Strategy Map and Balanced Scorecard
PENCAPAIAN SERTA LANGKAH-LANGKAH 6 BULAN KEDEPAN BIDANG KS & PK
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
TUGAS POKOK DAN OUTPUT Output
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Strategy Map and Balanced Scorecard
C1 C2 F1 P1 P2 P3 P4 L1 L2 Balanced Scorecard Map -
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN
REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
EVALUASI PROGRAM KKBPK
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
SHIP PARTNER.
PARTISIPASI PERAN SERTA
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MATERI PENGENDALIAN ANGGARAN
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
REPOSISI PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
EVALUASI PROGRAM KKB TAHUN 2012 DAN STRATEGI OPERASIONAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh Dinas PMDPPKB Kab.Tanah Datar 2019, drsafriwaltanjung BINA KEBINA.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI PENGENDALIAN PENDUDUK 1 Penyerasian Kebijakan Kependudukan Dokumen kebijakan Legalitas keserasian kebijakan kependudukan 2 Perencanaan Penduduk Parameter kependudukan % stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan parameter kependudukan dalam operasioanal dan pengambilan kebijakan 3 Pendidikan Kependudukan (masuk sales) Pengarusutamaan kependudukan % kebijakan pembangunan lainnya yang berwawasan kependudukan Analisis kebijakan fertilitas, mortalitas dan mobilitas Data tentang fertilitas, mortalitas dan mobilitas diseluruh provinsi, kab/kota (cpr, mobilitas,dsb) % kab/kota yg mempunyai peta data fertilitas, mortalitas dan mobilitas Pengarusutamaan kependudukan (masuk promosi) 4 Penduduk Rentan dan Lanjut Usia Profil, Struktur dan dinamika kependudukan (perubahan culture dan lifestyle) % kab/kota yang mempunyai profil, struktur dan dinamika kependudukan % kab/kota yang memanfaatkan untuk dasar pembangunan 5 Peningkatan Produktivitas Penduduk Penyerasian Kebijakan kualitas penduduk % kebijakan pembangunan lainnya yang s ensitif kependudukan (sektor yg melaksanakan pembangunan sektor kependudukan )

N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA 1 Jaminan Kesertaan KB Ketersediaan sarana prasarana KB % kab/kota yg mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan KB (cross check dg bina mitra) % sarana prasarana yang disiapkan oleh pusat untuk pengelolaan. % mitra kerja yang mendapatkan dukungan sarana prasarana 2 Pengembangan Sumber Daya Pelayanan KB kab/kota dan mitra kerja yang mampu memberikan pelayanan KB yang bermutu % kab/kota yang melayani KB sesuai standar (SOP) % mitra kerja yang mampu memberikan pelayanan KB yang terstandarisasi (SOP) 3 Bina Remaja dan Hak-hak Reproduksi kab/kota dan mitra kerja yang melaksanakan PKBR % kab/kota yang melaksanakan program PKBR % mitra kerja yang melaksanakan program PKBR Jumlah PIK-Remaja /mhs yang dibentuk oleh kab/kota Jumlah PIK-Remaja /mhs yang dibentuk oleh mitra kerja 4 Bina Ketahanan Keluarga kab/kota dan mitra kerja yang melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga % kab/kota yang melaksanakan program pembinaan ketahanan keluarga % mitra kerja yang melaksanakan program pembinaan ketahanan keluarga Jumlah kelompok bina-bina keluarga yg dibentuk oleh kab/kota Jumlah kelompok bina-bina keluarga yg dibentuk oleh mitra kerja % PUS anggota bina keluarga yang menjadi peserta KB 5 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Komitmen kab/kota yang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga Peran mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi keluarga % kab/kota yang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi keluarga % PUS anggota UPPKS yg menjadi peserta KB % KPS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS Jumlah kelompok UPPKS yang mengakses permodalan dari mitra kerja

N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI PROMOSI 1 Advokasi Komitmen SH dan MK % SH yang mempunyai kebijakan dalam Pengendalian penduduk dan pembangunan KB % mitra kerja yang berperan serta dalam pengendalian penduduk dan pembangunan KB 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Meningkatkan PSP masyarakat, SH dan MK dalam pengendalian penduduk dan pembangunan KB % tingkat pengetahuan masyarakat % pendayagunaan data dan informasi kependudukan untuk operasional SH dan MK 3 Pengembangan Media Komunikasi Prototipe bahan dan produksi media advokasi dan KIE % kab/kota yang mendayagunakan Prototipe bahan dan produksi media advokasi dan KIE Jumlah mitra kerja yang mendayagunakan Prototipe bahan dan produksi media advokasi dan KIE 4 Pengembangan Publikasi Media advokasi dan KIE % kab/kota yang mendayagunakan media advokasi dan KIE Indeks kepuasan pelanggan (masy, SH dan MK) 5 Bina Komunikasi Jejaring komunikasi PKPK Jumlah kab/kota yg mempunyai jejaring komunikasi PKPK % kab/kota yang mendayagunakan jejaring komunikasi PKPK

N0. SUB PROGRAM OUTPUT KPI PENGGERAKAN DAN PELEMBAGAAN 1 Bina Hubungan Pusat dan Daerah Bahan pengendalian pelaksanaan PKPK (equal dg. HOTL dan pengawasan) Zero defect (tidak ada cacat dalam pelaksanaan NSPK) % Kab/kota yang melaksanakan NSPK PKPK % kab/kota yg mendayagunakan IMP 2 Bina Mitra Kerja Bahan pengendalian pelaksanaan PKPK di lingkungan mitra kerja Zero defect (tidak ada cacat dalam pelaksanaan PKPK) % mitra kerja yg berpartisipasi dalam PKPK 3 Bina Peran Serta Masyarakat Kesepakatan mekop Jejaring IMP % Masyarakat dalam memahami keterkaitan aspek kependudukan dengan lingkungan sekitarnya Tingkat partisipasi masyarakat dalam PKPK Mitra kerja teladan % IMP yg aktif melaksanakan KIE penggerakan masyarakat 4 Bina Lini Lapangan Komitmen SH dalam pemberdayaan lini lapangan % pemenuhan kebutuhan PKB % PKB yang terampil dan kompeten 5 Bina Penggarapan Wilayah Khusus Pola penggarakan wilayah khusus % kab/kota yg mampu mendayagunkan pola penggarapan wilayah khusus

N0. SUB PROGRAM KPI OUTPUT DATA DAN INFORMASI 1 Pencatatan dan Pelaporan 2 Analisis dan Evaluasi 3 Penyajian dan Penyebarluasan Informasi 4 Teknologi Informasi 5 Pengembangan Telematika

N0. SUB PROGRAM KPI OUTPUT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 1 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Program 2 Pelatihan dan Kerjasama Internasional 3 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 4 Penelitian dan Pengembangan KB dan KR 5 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan

N0. SUB PROGRAM KPI OUTPUT SEKRETARIAT UTAMA 1 Sumber Daya Manusia 2 Tata Usaha 3 Perencanaan 4 Keuangan dan Perbekalan 5 Humas, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

N0. SUB PROGRAM KPI OUTPUT INSPEKTORAT 1 Program 2 Keuangan dan Perbekalan 3 Ketenagaan dan Administrasi Umum