RUU versi DPR RUU versi KLHK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

USULAN PENYEMPURNAAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.
Skema Hasil Diskusi 14 September Posisi Private Sektor Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan.
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Baleg, 29 November Proses Penyusunan Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
Persaingan usaha.
KOMNAS HAM.
Disampaikan pada acara :
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Bab IV: Sumber daya Genetik, Perbenihan dan Perbibitan
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
ARAH PERUBAHAN UU 5/90 Rinekso Soekmadi
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
PENYELESAIAN SENGKETA
SISTEM PEMBUKTIAN DAN BARANG BUKTI
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
POTRET HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DISUSUN OLEH: Heru setyawan
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Konsep Pemidanaan Anak Dalam RKUHP
APBN DAN APBD.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pelestarian Keanekaragaman Hayati
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
PERKULIAHAN II.
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
Inisiatif Penyusunan RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
KEANEKARAGAMAN HAYATI. DIBAGI MENJADI 3 1. Keanekaragaman tingkat gen 2. Keanekaragaman tingkat jenis 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

RUU versi DPR RUU versi KLHK Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan Perencanaan Pelindungan Pemanfaatan Pemulihan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masyarakat Hukum Adat Data dan Informasi Pendanaan Peran Serta Masyarakat Kerjasama Internasional Pengawasan Larangan Penyelesaian Sengketa Sanksi Adminsitratif Penyidikan Pidana Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati Ketentuan Umum (memuat asas, tujuan dan ruang lingkup) Pelindungan Penyangga Kehidupan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (termasuk pemulihan) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Pengamanan Penyidikan, Alat Bukti dan Barang Rampasan Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Para Pihak Pendanaan Konservasi Kerja Sama Internasional Kelembagaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Insentif dan Disinsentif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

RUU versi DPR RUU versi KLHK Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan Perencanaan Pelindungan Pemanfaatan Pemulihan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masyarakat Hukum Adat Data dan Informasi Pendanaan Peran Serta Masyarakat Kerjasama Internasional Pengawasan Larangan Penyelesaian Sengketa Sanksi Adminsitratif Penyidikan Pidana Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati Ketentuan Umum (memuat asas, tujuan dan ruang lingkup) Pelindungan Penyangga Kehidupan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (termasuk pemulihan) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Pengamanan Penyidikan, Alat Bukti dan Barang Rampasan Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Para Pihak Pendanaan Konservasi Kerja Sama Internasional Kelembagaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Insentif dan Disinsentif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Usulan Pak Joko/ TA Komisi RUU versi DPR RUU versi KLHK Usulan Pak Joko/ TA Komisi Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan Perencanaan Pelindungan Pemanfaatan Pemulihan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masyarakat Hukum Adat Data dan Informasi Pendanaan Peran Serta Masyarakat Kerjasama Internasional Pengawasan Larangan Penyelesaian Sengketa Sanksi Adminsitratif Penyidikan Pidana Judul: Konservasi Keanekaragaman Hayati Ketentuan Umum (memuat asas, tujuan dan ruang lingkup) Pelindungan Penyangga Kehidupan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (termasuk pemulihan) Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Pengamanan Penyidikan, Alat Bukti dan Barang Rampasan Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Para Pihak Pendanaan Konservasi Kerja Sama Internasional Kelembagaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Insentif dan Disinsentif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Judul: Rancangan UU Konservasi Kehati dan Lingkungan Konservasi (KKLK) Ketentuan Umum Asas Ketentuan dan Ruang Lingkup Perlindungan Pendanaan dan Pembiayaan (menyangkut anggaran pemerintah dan non-pemerintah) Sistem Informasi Manajemen KKLK Ketentuan Peradilan atau Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan dan Penutup