KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan pada acara :
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Kelembagaan Lingkungan Hidup
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
MENGENAL EITI Disampaikan dalam kegiatan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENGENAL EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
based of Pengertian LPS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
Sesi 4 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU NO 15/2004
Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik
ISTILAH-ISTILAH DALAM AUDIT LINGKUNGAN
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
Akuntansi Sektor Publik
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Keuangan Sekolah/Madrasah
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Badan Pemeriksa Keuangan
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Sosialisasi Open Data Wonosobo
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
Profil Badan Supervisi Bank Indonesia
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
Organisasi.
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF SOSIALISASI LAPORAN EITI INDONESIA 2010-2011 HOTEL MERCURE, BANJARMASIN 9 OKTOBER 2013

DASAR HUKUM Pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 26/2010. Penerbitan Perpres No. 26/2010 sejalan dengan niat Indonesia melaksanakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) – standar internasional mengenai transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif. “Pemanfaatan sember daya alam ekstraktif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip transparansi yang meliputi : keterlibatan pemangku kepentingan , ….” (Butir b Perpres No. 26/2010) 2

TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF Tim Transparansi Industri Ekstraktif (Tim Transparansi) dibentuk dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu. Tim Transparansi terdiri dari unsur: Pemerintah (pusat dan daerah) Asosiasi perusahaan Lembaga swadaya masyarakat 3

MEKANISME TRANSPARANSI (Pasal 14 ayat (1) ayat (3) Perpres No. 26/2010) Verifikasi dan rekonsiliasi oleh rekonsiliator independen PERUSAHAAN Melaporkan pembayaran TIM PELAKSANA PEMERINTAH Melaporkan penerimaan 4

IMPLEMENTASI EITI DI INDONESIA Diterima sebagai anggota EITI (2010) Laporan EITI I Tahun Pelaporan 2009 (2013) Laporan EITI II Tahun Pelaporan 2010-2011 (2014) 72 perusahaan minerba 57 perusahaan migas 194 perusahaan minerba 67 perusahaan migas 5

MANFAAT PENERAPAN EITI (Bagi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat) Terbentuk Kepercayaan (Trust) diantara stakeholders. Peningkatan Citra (bagi perusahaan dan pemerintah). Akuntabilitas pengelolaan sumber daya ekstraktif yang tidak terbarukan. Ketersediaan data dan informasi penerimaan negara dan daerah bagi publik. 6

FAQ (Frequently Asked Questions) oleh PERUSAHAAN yang BERPARTISIPASI DALAM PELAPORAN EITI Pelaporan EITI jadi beban tambahan karena perusahaan sudah melakukan semua kewajiban keuangn kepada pemerintah. Rahasia keuangan perusahaan akan diketahui oleh publik secara luas Apakah data-data yang dilaporkan akan diaudit (ulang) jika ternyata ditemukan ketidakcocokan dengan data pemerintah? Ada tidaknya sanksi jika perusahaan tidak melapor? 7

TERIMA KASIH