Sesi 3 Perencanaan Penggunaan Dana BOS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
TAHUN 2014 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2011 Disampaikan Sosialisasi Program BOS 2011 di Hotel Sahid Jakarta Tanggal Desember 2010.
TAHUN 2014 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BOS MADRASAH ALIYAH MADANI BINTAN
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
STANDAR PEMBIAYAAN SDLB
Oleh: Darsono Jl Soekarno-Hatta 126 Margorejo Metro Telp. (0725) 44021; HP darsono
Pemanfaatan Dana BOS untuk Berlangganan Internet
Analisis Standar Proses
PEDOMAN PENYUSUNAN RKAS. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Prioritas Program Unggulan Sekolah 2. 8 Standar ( Sesuai dengan sumber dana BOS/BOPDA ) 3.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Bismillahirrohmaanirrohiem
Prof. Suyanto, Ph.D Dirjen Mandikdasmen
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Anggaran Event Management
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
INFORMASI PELATIHAN SMP
SOSIALISASI PENYUSUNAN RAPBS bagi Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH TAHUN 2016
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
TAHUN 2015 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168/PMK
SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS TAHUN 2015 KEMENAG KAB. DEMAK
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Kegiatan KKG atau KKKS.
Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BOS MADRASAH ALIYAH
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BOS TAHUN ANGGARAN 2013
2. WORKSHOP & RAPAT KOORDINASI
Program Sekolah Gratis
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
INFORMASI PELATIHAN SMP
Inspektorat Kabupaten Sleman
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2017
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Manajemen Keuangan Kelompok 5 Eny Andarningsih ( )
Kelembagaan Menginduk pada SMK Rujukan dan SMA berakreditasi A
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
Nelly Wedyawati, S.Si, M.Pd
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DALAM RANGKA WAJAR 9 TAHUN YANG BERMUTU TAHUN 2009.
SUPERVISI ADMINISTRASI ENDIDIKAN
Sesi 4 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Sesi 6 Perumusan RKT dan RKAS/M
RAPAT KOORDINASI KEPALA SMP NEGERI/SWASTA SE-KAB
Muhammad Nurudin Syah, S.Kom
BOSREG 2018.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Persiapan dokumen.
Transcript presentasi:

Sesi 3 Perencanaan Penggunaan Dana BOS PELATIHAN TIM KAB/KOTA PROGRAM BOS 2009

Perencanaan Penggunaan Dana BOS Harus didasarkan kepada kesepakatan dan keputusan bersama antara: Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah

Rencana Kerja Sekolah Partisipatif Apa? Berwawasan Kedepan Mengapa? Siapa? Bagaimana? Partisipatif Berwawasan Kedepan Transparan Akuntabel

Aspiratif Transparan Penyusunan RKS T A P A Akuntabel Partisipatif

Prinsip RKAS = SMART(T) S : Specific (Mempunyai tujuan khusus, jelas, terinci) M : Measurable (Terukur) A : Attainable (Terjangkau) R : Reliable (Dapat Diandalkan) T : Time – Phased (Berjangka waktu) (T) : Tangible (Teramati)

Langkah Penyusunan RKS Kondisi Sekolah Harapan Sekolah Visi & Misi Analisis Kekuatan dan Kelemahan Alternatif Pemecahan Kesenjangan

RKAS Pemilihan Prioritas Kegiatan Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pemilihan Prioritas Kegiatan Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Perhitungan Rencana Biaya kegiatan RKAS Alternatif Pendanaan

Penyusunan RKAS Hasil dari penyusunan RKS mempunyai jangka waktu selama 4 tahun. Untuk kegiatan yang lebih terinci maka RKS di perinci menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mempunyai jangka waktu selama 1 tahun atau yang selama ini sering disebut dengan RAPBS

Penggunaan Dana BOS (1) Untuk membeli buku teks pelajaran (BOS Buku) Sebagian dana BOS harus untuk membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumlah siswa. Harga buku harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Depdiknas. SD: buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d 6) SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9) Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru.

Penggunaan Dana BOS (2) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan sekolah Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan

Penggunaan Dana BOS (3) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)

Penggunaan Dana BOS (2) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli Genset.

Penggunaan Dana BOS (5) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.

Penggunaan Dana BOS (6) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, prahu penyeberangan, dll) Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi satu orang penyusun laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

Penggunaan Dana BOS (7) Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar siswa: maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP dalam satu tahun anggaran. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.

Khusus untuk SMP Terbuka Dana BOS digunakan juga untuk Kegiatan Pembelajaran Supervisi Kepala Sekolah (Rp. 110.000 / bulan) Supervisi Wakil Kasek (Rp. 110.000 / bulan) Tatap Muka di sekolah induk oleh Guru Bina secara proporsional, Rata-rata Rp. 100.000/bulan. Pembimbingan di TKB oleh guru Pamong Rp. 110.000/bulan Administrasi ketatausahaan petugas tata usaha (1 orang) Rp. 60.000/bulan Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh pengelola TKB maksimum Rp. 110.000/bulan

Khusus untuk SMP Terbuka (2) Dana BOS digunakan juga untuk Bahan dan ATK Alat tulis, Rapor, Buku Induk, Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian akhir siswa. Biaya Trannsfortasi Guru Bina dan Guru Pamong Transportasi guru bina ke TKB Transportasi guru pamong ke sekolah induk Transportasi kepala sekolah dan wakil dalam rangka supervisi ke TKB Transportasi pengelola TKB Mandiri ke sekolah Induk dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan pelaporan

Larangan Penggunaan Dana BOS (1) Disimpan untuk dibungakan Dipinjamkan kepada pihak lain Kegiatan non prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar: studi banding, studi tour dan sejenisnya Bonus dan transportasi rutin untuk guru Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi ( bukan inventaris sekolah)

Larangan Penggunaan Dana BOS (2) Rehabilitasi sedang/berat membangun gedung/ruangan baru Membeli bahan/alat yang tidak mendukung PBM Menanamkan saham Kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pemerintah pusat atau pemda secara penuh/secara wajar (misalnya guru kontrak/ bantu), Membeli HP, Pulsa HP

PEDOMAN PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN

Ketentuan yang harus diikuti (1) Membeli Buku teks pelajaran: hak ciptanya ada pada pemerintah/Depdiknas diprioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar digunakan sesingkat-singkatnya selama 5 (lima) tahun. Buku teks yg dibeli harus buku baru bukan buku bekas Buku teks sebagai buku acuan wajib Buku teks pelajaran yang sudah dibeli, menjadi koleksi perpustakaan, inventaris sekolah, dan harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa serta boleh dibawa pulang.

Ketentuan yang Harus Diikuti (2) Di akhir tahun pelajaran/semester, siswa harus mengembalikan buku yang dipinjam, agar dapat dipakai oleh adik kelasnya. Tidak boleh memungut biaya dari orang tua siswa untuk membeli & merawat buku teks pelajaran yang sudah dibiayai BOS.

PenggunaanDana Bos Buku (1) Sekolah dapat menggunakan dana BOS buku dan dana BOS reguler untuk beli buku sekaligus/ bertahap dengan catatan sebelum tahun ajaran baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan: Buku yang dibeli/digandakan adalah buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah Pemilihan dan penetapan buku teks harus sesuai Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku. Prinsip satu siswa satu buku. buku yang dibeli/digandakan merupakan hasil rapat pendidik

Penggunaan Dana Bos Buku (2) Buku tingkat SD: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas 4, 5 dan 6 dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk kelas 1 s/d 6. Buku tingkat SMP: adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 7 s/d 9 dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 7 s/d 9. Untuk SDLB/SMPLB, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa, mutu tetap diperhatikan Jika sebagian buku telah tersedia, maka sekolah harus membeli kekurangannya, dan dapat membeli buku untuk mengganti yang telah rusak

Mekanisme Pembelian Buku (1) Penetapan judul buku yang akan dibeli dan mekanisme pembeliannya dituangkan dalam berita acara rapat sekolah Sekolah dapat langsung membeli buku ke distributor buku atau pengecer buku dengan pertimbangan: harga ekonomis, ketersediaan buku dan kecepatan pengiriman. Harga mengikuti Permendiknas tentang harga eceran tertinggi

Mekanismen Pembelian Buku (2) Buku harus telah dibeli oleh sekolah sebelum pelajaran dalam sauatu semester dimulai Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman harus disimpan sekolah Jika terdapat buku dengan judul dan pengarang yang sama tetapi digandakan oleh lebih dari 1 penerbit, sekolah memilih buku dengan harga paling ekonomis

Mekanismen Pembelian Buku di Daerah yang Tidak ada Pengecer Pengadaan buku di daerah terpencil yang tidak ada pengecer, maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip: Meminta ijin Mendiknas Buku sesuai permintaan sekolah Buku diterima oleh sekolah tepat waktu dan sesuai permintaan sekolah Mengikuti peraturan yang berlaku: Keppres 80 thn 2003 dan peraturan lain yang relevan