KEBERLANJUTAN DESA PASCA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
Advertisements

PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011.
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEGIATAN DESA SASARAN BARU
PROGRES PELAKSANAAN PAMSIMAS
Prosedur Operasional Baku Uji Petik 2014
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
PENINGKATAN PERAN QAS DALAM MENJAMIN KUALITAS DESAIN SARANA AIR MINUM KUALITAS KEGIATAN PELAKSANAAN RKM.
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
PROSES SELEKSI DESA DALAM PROGRAM PAMSIMAS III
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
Direktur Pengembangan PLP
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
Pengantar Penjaringan Minat dan Desk Verifikasi Dokumen
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM PAMSIMAS-II DAN EVALUASI KINERJA POKJA AMPL DAN PAKEM PROPINSI SUMATRA BARAT Oleh : Misdar Putra (Koordinator Propinsi.
Paparan Capaian Progres Pelaksanaan Pisew dan Hasil Monev
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS BERBASIS LESS PAPER
Ringkasan Hasil Survey
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Oleh: Ir. FAUZIAH, MSi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, 1-2 Agustus 2018.
LAPORAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KARHUTBUNLAH TAHUN 2018 Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Karhutbunlah Griya.
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
PROGRAM PAMSIMAS III PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok ROMS – 2 Rapat Regional I Program PAMSIMAS Batam, 29 Oktober 2015

KEBERLANJUTAN DESA PASCA Status Keberfungsian Desa Pasca Provinsi Jumlah Desa Pasca Status Keberfungsian Berfungsi Berfungsi Sebagian Tidak Berfungsi Sumsel 636 446 155 35 Jambi 33 21 4 8 Lampung 20 18 1 Bengkulu 40 24 Bangka Belitung 14 13 -

Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca Banyak kualitas air yang mengandung karat (kandungan besi dan manggan tinggi), bangunan SAM tidak dilengkapi dengan aerator dan filter, jumlah pemanfaat jadi berkurang/sedikit sehingga sarana tidak dimanfaatkan. Sumber air baku dari sungai membutuhkan biaya pengolahan yang mahal. Pengaruh daya listrik PLN yang tidak stabil (kurang). Banyaknya opsi SAM dari sumur air dalam, sedangkan penyedia jasa pengeboran yang mempunyai alat/mesin bor dan kemampuan/berpengalaman sangat sedikit. Penetapan tarif/iuran air rendah, tidak cukup untuk pemeliharaan dan pengembangan.

Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca Peningkatan kapasitas BPSPAMS Rapat Koordinasi SKPD Tingkat Provinsi Pengesahan Asosiasi SPAMS Tingkat Provinsi Penerbitan JUKNIS Pergub No. 25 Tahun 2015 Tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Air Minum dan Sanitasi yang Sudah Terbangun Melalui Program Pamsimas. Menambah pengetahuan pelaku Pamsimas (Dinas PU Kabupaten) tentang sumur bor air tanah dalam meliputi pengetahuan teknis dan peraturan pemerintah terkait ijin pengeboran.

Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Rencana Tindak Lanjut Target Pembentukan Ogan Kemiring Ulu Pembentukan Asosiasi Desember 2015 Empat Lawang Bungo Merangin Sarolangun Kerinci Rejang Lebong Kepahiyang Bengkulu Selatan Kaur Lampung Selatan Bangka Bangka Tengah

PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 Desa Belum Selesai 100% Provinsi Tahun Pelaksanaan Total Desa Belum 100% …. 2010 2011 2012 2013 2014 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Sumsel 1 2. Provinsi Jambi Desa Reguler APBD 1. Provinsi … 2. Provinsi … 3. …. Desa Replikasi 3. …

Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% Desa Seleman di Kabupaten Muara Enim Sumsel belum selesai karena intervensi Kepala Desa Desa Sungai Jambu di Kabupaten Kerinci Jambi belum selesai karena sumber air hilang akibat peremajaan kebun teh.

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% Kepala Desa dan KKM desa Seleman berjanji ke Kejasaan setempat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada 31 Oktober 2015 Untuk desa Sungai Jambu, sumber air dipindah, namun dana tidak cukup, kekurangan dana sdh dianggarkan Pemda di APBD Kabupaten sebesar Rp 71 jt.

PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 Status Desa 2015 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 T-2 T-3 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Sumsel 77 75 47 2. Provinsi Jambi 26 16 3. ProvinsiBengkulu 28 4. ProvinsiLampung 5. ProvinsiBabel 14 12 Desa Reguler APBD 11 8 7 4 2 3 Desa Replikasi

Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 Desa HID 1. Provinsi Sumsel 6 33 Desa HIK 1. Provinsi Sumsel 2 Desa HKP 4 28

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Sumsel T-1 75 2 T-2 47 28 T-3 2. Provinsi Jambi 16 8 10 26 3. Provinsi Bengkulu 14 12 4. Provinsi Lampung 4. Provinsi Bangka Belitung

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBD 1. Provinsi Sumsel T-1 12 13 T-2 T-3 25 2. Provinsi Jambi 8 3 3. Provinsi Bengkulu 7 1 4 4. Provinsi Lampung 4. Provinsi Bangka Belitung 2

Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Replikasi 1. Provinsi Sumsel T-1 4 T-2 T-3 Desa HID 33

Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa HIK 1. Provinsi Sumsel T-1 2 T-2 Desa HKP 28

Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 Adanya revisi DIPA utk dana hibah desa Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses pencairan termin. Jumlah opsi sumur bor cukup banyak, penyedia jasa pengeboran yang mempunyai peralatan dan pengalaman kerja yang bagus sangat sulit/sedikit sehingga mendatangkan dari luar provinsi. Terbatasnya supplier pipa SNI , perlu mendatangkan dari luar provinsi atau dari luar pulau/Jawa. Adanya desa yang mundur disebabkan adanya pembangunan SPAM dari sumber dana lain dan tidak adanya sumber lainnya Banyaknya FM yang mundur sehingga perlu waktu utk merekrut dan melatih ulang

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 Melakukan Rakor tingkat provinsi Mengefektifkan OJT di tingkat kabupaten Tim regional dan provinsi segera turun ke kabupaten atau desa yang bermasalah. Mengajukan usulan diterbitkan nya surat edaran dari pusat terkait kabupaten yang revisi DIPA nya belum terbit

KESIAPAN DESA TAHUN 2016 Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Provinsi Kabupaten Jumlah Mempunyai Longlist Kesiapan Dana APBD Rata-rata Desa APBD Rata-rata Desa APBN 1. Provinsi Sumatera Selatan 10 9 4.968 M 4 2. Provinsi Jambi 2,2 M 3 6 3. Provinsi Bengkulu 2,4 M 2 8 4. Provinsi Lampung 1.33 M 5. Provinsi Babel 1 1.25 M

Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 Perlunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sumur Bor Dalam Perlunya pelatihan penyegaran terhadap Pakem, agar proses pemilihan desa lebih baik. Perlunya pelatihan penyegaran bagi DPMU dan Satker Kabupaten, khususnya bagi DPMU dan Satker yg belum dilatih agar pemahaman terhadap program Pamsimas lebih baik. Perlunya kecukupan waktu utk proses pemberdayaan di masyarakat agar proses pelaksanaan lebih baik utk meningkatkan rasa memiliki bagi masyarakat.

Terima Kasih