RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
BISNIS PAKAN UNGGAS SKALA RUMAH TANGGA
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Bahan Kuliah ke-7 UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Memahami isi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERUNDANGAN PETERNAKAN 2015
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
MANAJEMEN PROGRAM KESMAVET
Alur pikir implementasi “Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Agroindustri, Program Studi Peternakan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERATURAN TENTANG PEMBIBITAN
Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kambing dan Domba Disampaikan pada : SILATNAS dan JAMBORE 2015 Peternak.
Arah Kebijakan Persusuan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu: (PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
PRODUKSI TERNAK UNGGAS
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Arah Kebijakan Persusuan
SISTEM PRODUKSI SAPI PERAH
BREEDING KELOMPOK 2 RIZA PAMUNGKAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PETERNAKAN Sub Sektor Dalam Mendukung Swasembada Daging Nasional
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
“Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
AGRIBIS TERNAK POTONG INOVASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SDG-H UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI PETERNAKAN (SAPI POTONG)
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Program Penyehatan Makanan
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
BAB 1 DAN BAB 2 KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN PETERNAKAN 1.
Transcript presentasi:

RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN 2010 - 2014 RATMAWAT I MALAKA

PENDAHULUAN

Tugas Dirjen Peternakan (Peraturan Menteri Pertanian no. 299/Kpts/OT Penyiapan Perumusan Kebijakan (pembibitan, budidaya ternak, keswan, kesmavet) Pelaksanaan kebijakan Penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Pelaksanaan administrasi

Potensi dan Permasalahan Kebijakan : pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih, good governance yang yang bersih dan berwibawa, terkait/terintegrasi dengan program lainnya Permasalahan : Kewenangan terbatas, otonomi daerah, SDM terbatas, SOP belum lengkap, reward and punishment belum terealisasi, anggaran belum memadai, Koordinasi belum bagus, alokasi anggaran belum maksimal, pelatihan profesionalisme masih kurang. Potensi : Sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak

Tujuan dan Sasaran Tujuan : Pelaksanaan Pembangunan Peternakan secara nasional, Menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengembangkan serta mengharmonisasikan bahan penyusunan peraturan perundangan di bidang peternakan. Sasaran : tersusunnya draft peraturan perundang-undangan, terciptanya persamaan persepsi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang peternakan.

Arah, Kebijakan dan Strategi Arah : revitalisasi pembangunan peternakan melalui penguatan kelembagaan, yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program. Kebijakan : Peningkatan Koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan melalui peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Strategi Umum : penyiapan SOP untuk setiap kegiatan Strategi Khusus : Evaluasi dan mengkaji peraturan yang ada, Bantuan dan pertimbangan hukum, penyebaran informasi perundang-undangan di bidang peternakan, keswan dan kesmavet.

Program dan Kegiatan Program : (1) Program Penerapan Pemerintahan yang Baik; (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kegiatan : Pembangunan Peternakan dalam 5 tahun mendatang, penerbitan peraturan perundang-undangan

Rencana dan trategis 5 tahun (2010 - 2014 Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia melalui penerapan Good Farming Practices (GFP), pengaturan perwilayahan, integrasi ternak dan tanaman, pendayagunaan bahan pakan lokal, dan pemberdayaan peternak Peningkatan ketersediaan mutu benih dan bibit ternak melalui optimalisasi kelembagaan pembibitan dan sertifikasi, pemurnian, persilangan, biteknologi ET dan IB

Sambungan Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak non-ruminansia melalui restrukturisasi perunggasan, percepatan peningkatan populasi unggas lokal, penataan usaha babi ramah lingkungan, peningkatan ternak puyuh, kelinci, rusa, pemberdayaan peternak, peningkatan ketahanan dan keamanan pakan unggas, pengembangan alat dan mesin. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi, mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan menular strategis

Sambungan Pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan produk rekayasa genetik, peningkatan penerapan kesejahteraan hewan Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternak untuk kebijakan dan pengambilan keputusan

Indikator Ketersediaan protein hewani asal ternak perkapita meningkat 0,03% pertahun (g/kapita/ perhari). Produksi daging meningkat 4,10% pertahun Produksi telur meningkat4,42% pertahun Produksi susu meningkat 15,56% pertahun Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%)