MENGAWAL KKBPK DI ERA UU DESA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003

Advertisements

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERANCANGAN PERATURAN DESA

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.

Advokasi Program KB di Era Desentralisasi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

MANAJEMEN KEUANGAN DESA

PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

PENGANGGARAN SANITASI

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD

KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN

PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pertemuan 15 Keuangan Desa.

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

2 Bab APBN dan APBD.

APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pertemuan 14 Pemerintah Desa.

Lembaga Pemerintahan Desa

Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..

PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN

PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.

Pertemuan 14 Pemerintah Desa.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016

Planning Process at Village LeveL Adopted and modified from

OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A

Karyawan Karyawati DINPERMADES

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

Muara badak, jumat, 26 desember 2014

RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

CHANGE! DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBDES 2018

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM

BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO. 6/2014) Oleh: Ir

DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,

STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MATERI RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.

KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA

PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Transcript presentasi:

MENGAWAL KKBPK DI ERA UU DESA Dra. Romlah Kepala Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang

KEISTIMEWAAN UU DESA NO 6 TH 2014 Melalui perdebatan panjang selama 7 tahun Disetujui pada hari Rabu 18 Dsember 2013 .Unjukrasa Kepala Desa dg massa yang besar Ditolak hanya oleh kepala desa se Sumatra Barat.

MENGATUR TENTANG APA UU DESA ? 1. Dana Milyaran Rupiah masuk ke Desa Pasal 72 ayat 1 mengenai sumber pendapatan Desa ( 10 % dari dana perimbangan yg diterima Kabupaten.)

2. Penghasilan Kepala Desa Pasal 66 ( Kepala Desa atau yg disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yg diterima oleh Kab./Kota ditetapkan oleh APBD, Selain penghasilan tetap yg dimaksud Kades dan Perangkat Desa jg memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yg syah.

4. Kewenangan Kepala Desa 4. Kewenangan Kepala Desa. Kepala Desa berkuasa penuh untuk mengatur dan membangun Desanya bersama dg Badan Permusyawaratan Desa.

4. Masa Jabatan Kepala Desa 4. Masa Jabatan Kepala Desa. Ps 39 ( masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau idak secara berturut turut. Demikian pula BPD.

5. Penguatan Fungsi Badan permusyawaratan Desa. ( Pasal 55 ) BPD mempunyai fungsi : 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa . 3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Strategi Penganggaran KKBPK di Desa Jun-Sept Jun-Sept Strategi Penganggaran KKBPK di Desa SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

Out come Pokja KB Desa Menurunkan angka kemiskinan Meningkatkan kualitas SDM Menurunkan jumlah kelahiran Meningkatkan capaian program KB MKJP Menurunkan angka pernikahan dini Meningkatkan angka harapan hidup Lansia

No Kecamatan Alokasi dana desa Bagi hasil pajak & retribusi daerah total 1 Getasan.55 347.800.000 45.795.000 420.595.000 2 Nogosaren 415.003.000 46.050.000 461.053.000 3 Tolokan 621.235.000 64.917.000 686.152.000 4 Sumogawe 380.303.000 45.932.000 426.235.000 5 Manggihan 395.011.000 41.347.000 436.358.000 6 Samirono 398.247.000 49.666.000 447.913.000 7 Tajuk 579.249.000 50.803.000 630.052.000 8 Getasan 425.554.000 78.879.000 504.433.000 9 Batur 664.292.000 58.233.000 722.525.000 10 Kopeng 547.897.000 57.309.000 605.206.000 11 Jetak 531.990.000 46.155.000 578.145.000 12 Polobogo 469.617.000 41.248.000 510.865.000 13 wates 436.528.000 48.612.000 485.140.000 JUMLAH 6.239.726.000 674.946.000 6.914.672.000

Terima Kasih