TATA CARA PENGISIAN MATRIK RPJM-DESA.-

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Membangun negara dari desa
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Kegiatan ekonomi masyarakat
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN POSDAYA LPM UNIVERSITAS JEMBER Disampaikan pada
POTENSI PEMANFAATAN DANA DESA
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Arah Kebijakan Persusuan
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
SWASEMBADA SWAKARYA SWADAYA (Bulak Baru 2016)
PLPBK Desa Karamat Mulya
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
TAHAP AWAL KKN POSDAYA OBSERVASI.
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Model-Model Usaha Agribisnis
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Arah Kebijakan Persusuan
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
KELOMPOK WANITA TANI NUSA INDAH DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN.
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Doden FE Untag Banyuwangi
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

TATA CARA PENGISIAN MATRIK RPJM-DESA.-

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

Cara Pengisian Bidang dan Jenis, No. 1 dari Kolom b s.d. d Bidang/ Jenis Kegiatan Bidang   Sub Bidang Jenis Kegiatan a b c. d 1. Bidang Penyeleng-garaan Pe-merintahan Desa a. Sub Bidang Pe-rencanaan Umum, Pengendalian dan Tata Pemerintahan Desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2. Penyusunan Profil Desa. 3. Kerjasama Pembuatan Gerbang Batas Desa 4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi b. Sub Bidang Tata Ruang Desa Penyusunan Tata Ruang Desa Penyelenggaraaan Musyawarah Desa. Pengelolaan Informasi Desa. Penyelenggaraan Perencanaan Desa. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa; Saluran Irigasi Desa Pemeliharaan Jalan Desa. . . . . . . . .

Sambungan Nomor 1 Kolom “c” s/d. “g” Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakiraan Volume No. Jenis Kegiatan c d f g 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Padang Panjang 4 Dokumen 2. Penyusunan Profil Desa 3 Dokumen 3. Kerjasama Pembuatan Gerbang Batas Desa 1 Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi 12 Bulan Penyusunan Tata Ruang Desa 1 Dokumen Penyelenggaraaan Musyawarah Desa.   Pengelolaan Informasi Desa. Penyelenggaraan Perencanaan Desa. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. . . . . . . . .

Sambungan Nomor 1 Kolom “g” s/d. “p” Prakiraan Volume Sasaran/ Manfaat Prakiraan Biaya, Sumber Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Tahun 1 (Rp. 1.000,-) Tahun 2 (Rp. 1.000,-) Tahun 3 (Rp. 1.000,-) Tahun 4 (Rp. 1.000,-) Tahun 5 (Rp. 1.000,-) Tahun 6 (Rp. 1.000,-) Jlh (Rp. 1.000,-) Sumber g h i j k l m n o p 10 Dokumen Tertib dan Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.000 30.000 40.000 50.000 230.000 APBDes 7 Dokumen Tertib dan lancarnya Perencanaan Desa 10.000 70.000 4 Kegiatan Terselenggaranya kebutuhan Kerjasama agar Desa .......  10.000  5.000 5.000  35.000 1 Kegiatan Tersedianya Sistem Informasi Pembangun-an Desa 1 Dokumen Tertib dan lancarnya Pembangunan Desa berwawasan daya tam pung dan daya dukung lingkungan desa yang berkesinambungan..-

Sambungan Nomor 1 Kolom “g” s/d. “p” Prakiraan Pola Pelaksanaan Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga q r s   ü

Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan 2.   Bidang Pembangunan Desa a. Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa 1. Pembuatan / Pengadaan Tambatan Perahu; Pembuatan / Pengadaan Jalan Permukiman. 3. Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian. 4. Pembangkitan Listrik Tenaga Mikrohidro; 5. Lingkungan Permungkiman Masyarakat Desa; 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai Kondisi Desa. b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Air Bersih Berskala Desa. Sanitasi Lingkungan Pelayanan Kesehatan Desa (Posyandu, dll). Sarana dan Prasarana Kesehatan (sesuai Kondisi Desa) c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan. Pembangunan/Pengadaan /Pemeliharaan (pilih salah satu) Taman Bacaan Sapras PAUD. Balai Pelatihan Masyarakat Desa. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan lainnya (Sesuai Kondisi Desa).

Bidang Pembangunan Desa   d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekono-mi: 1. Pembangunan /Pembuatan Pasar Desa; 2. Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa. 3. Penguatan Permodalan BUM Desa. 4. Pembibitan Tanaman Pangan. 5. Pengembangan Usaha Penggilingan Padi. 6. Pengembangan Lumbung Desa. 7. Pembukaan Lahan Pertanian. Bidang Pembangunan Desa 8. Pengelolaan Usaha Hutan Desa. 9. Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan. 10. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan. 11. Pengadaan "Cold Storage" (Gudang Peyimpanan Dingin. 12. Rehab/Sedang/Berat tempat pelelangan ikan. 13. Dana Bergulir Usaha Tambak garam. 14. Dana Bergulir Kandang Ternak. 15. Dana Bergulir Instalasi Bio Gas. 16. Pengembangan Usaha Mesin Pakan Ternak. 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya (Sesuai dengan kondisi desa). e. Pelestarian Lingkungan Hidup (Penghijauan, Perlindungan Mata Air, Pembuataan Te-rasiring dll). Penghijauan Desa. Pembutan Terasiring. Pemeliharaan Hutan Bakau. Perlindungan Mata Air. Pembersihan Daerah Aliran Sungai. Perlindungan Terumbu Karang. . . . . . . . . . (sesuai dengan kondisi desa).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    a.   Sub Bidang Bina Lembaga Kemasya- rakatan.  1. Pembinaan Lembaga Kemasyrakataan; RT. N Desa X 2. Penyelengaraan Ketenraman dan Ketertiban; Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; 4. Pengadaan Sarana dan Prasana Olah Raga; 5. Pembinaan Lembaga Adat; 6. Pembinaan Kesetiaan dan Sosial Budaya Masyarakat ; 7. . . . . . . . . . 8. Kegiatan Lain (sesuai kondisi desa).

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat huruf “a” Pelatihan usaha ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan; 1. Pelatihan Keterampilan Usaha Pengolahan Hasil-hasil Pertanian. RT. N Desa X 2. Pelatihan usaha jasa weding organizer.   3. Pelatihan Pembibitan Ikan Air tawar. 4. Usaha Tambak Ikan Bersama. 5. Pendirian Koperasi Usaha Bersama. 6. . . . . . (Sesuai dengan kebutuhan desa).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat “b” s.d. “d” Pelatihan teknologi tepat guna; 1. Pelatihan pembuatan Pembangkit Listrik Independent (Tanpa BBM). RT. N Desa X   2. Pelatihan Pembuatan BBM dari Sampah Plastik. 3. Pelatihan Pembuatan Instalasi Bio Gas. 4. Pengadaan Jasa Pelatihan Pembuatan Mobil Bertenaga Sinar Matahari (Solar Cel). 5. Pelatihan Pembuatan Pembangkit Listrik Micro Hidro. c. Pendidikan, Pelatihan, Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan dan Penyuluhan bagi Anggaran Desa. Kepala Desa, Perang- Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa. kat Desa, dan Badan Bimtek Penyusunan RPJMDes. Pemusyawaratan De- Bimtek Penyusunan RKPDes. sa; Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa. 6. Hal-hal lain yang perlu di Desa. d. Peningkatan Kapa- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; sitas Masyarakat Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; Kelompok Perempuan; Kelompok Tani; Kelompok Masyarakat Miskin; Kelompok Nelayan; 7. Kelompok Pengrajin; 8. Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak; 9. Kelompok Pemuda;dan 10. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

Disusun di Tanjung Tanggal . . . . . . . 20 .. . a.n. Tim Penyusun RPJMDes, Ketua, . . . . . . . . . . . Mengetahui Kepala Desa, . . . . . . . . . . . . . . . .

TERIMAKASIH