MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Advertisements

PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
PENGARAHAN DEWAN PENGAWAS LPP RRI
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.
Disampaikan pada acara
(Kepala Biro Kepegawaian)
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
100.
PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI LPP RRI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Badan Kepegawaian Negara
SINERGITAS PERENCANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 & GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2016 DIREKTORAT SDM DAN UMUM MARTOYO

DIREKTORAT SDM DAN UMUM Peningkatan kenaikan tipe 10 Stasiun dari Tipe C menjadi tipe B Perpindahan status PNS Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebanyak 4.500 PNS dari Kementerian Keuangan RI ke Kementerian Kominfo RI. Dengan Status Pegawai RRI adalah Pegawai Kementerian Kominfo yang DIPERBANTUKAN di LPP RRI (Diperbantukan, diartikan sebagai pemberian hak otonomi pada Pegawai LPP RRI untuk mengelola kepegawaiannya secara penuh) Penyesuai jabatan fungsional tertentu sesuai uu asn dari tiga jabatan fungsional menjadi dua yaitu pranata siaran dan teknisi siaran. Menyelesaikan proses kenaikan Fungsional tertentu pegawai lpp rri dari gol. ruang pembina (iv/a) Ke pembina tk.I (iv/b).

DIREKTORAT SDM DAN UMUM Proses tunjangan kinerja bagi pegawai LPP RRIb(pns dan pbpns) Telah memasuki proses teknis realisasi pembayaran . Penetapan SK Kelas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum bagi staf pns dan pbpns sebanyak 6.500 pegawai di lingkungan LPP RRI. Membuat pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai lpp rri. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN LPP RRI sampai dengan November 2015. FILE PROSES E-PUPNS LPP RRI Draft final Renstra LPP RRI Tahun 2015-2019 Bersama TIM

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI LPP RRI TAHUN 2016 Komitmen yang kuat dari pimpinan Melibatkan seluruh pemangku kepentingan Membentuk tim reformasi birokrasi GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI LPP RRI TAHUN 2016 Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan) Menerapkan manajemen berbasis kinerja Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi LPP RRI Memuat secara detil rencana perbaikan terhadap 8 area perubahan dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai. Memuat secara detil rencana perbaikan terhadap 8 area perubahan dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai. Memuat secara detil rencana perbaikan terhadap 8 area perubahan dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai.

MARTOYO TERIMA KASIH