APBN DAN APBD

Pengertian APBN APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003) APBN biasanya dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun anggaran. Di dalam APBN tercantum besarnya penerimaan dan pengeluaran, serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

Fungsi APBN Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilitas

TUJUAN APBN Memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya Melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Sebagai bentuk pertanggungjawaban perintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak.

Sumber Pendapatan Negara Pajak Denda dan Sita Retribusi Pencetakan Uang Keuntungan Sumbangan BUMN/BUMD Hadiah Hibah

Pengeluaran Negara Belanja pemerintah pusat Pengeluaran pembangunan

Pengertian APBD APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetpkan setian tahun dengan peraturan daerah. (UU No. 17 Tahun 2003) APBD adalah daftar tererinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun yang telah disahkan DPRD.

FUNGSI APBD Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilitasi

Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yangakan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apasaja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. 

Sumber Penerimaan Daerah Pajak Daerah, Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota) Retribusi Daerah Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pengeluaran Daerah Pengeluaran Rutin: Belanja Pegawai  Belanja Barang  Belanja Operasional dan Pemeliharaan  Belanja Perjalanan Dinas  Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pengeluaran Pembangunan: Sektor Industri  Sektor Perdagangan  Sektor Pertanian dan Kehutanan  Sektor Tenaga Kerja  Sektor Pertambangan dan Energi  Sektor Hukum dan lain-lain