Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Advertisements

Kegiatan Statistik Kehutanan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
APBN-P T.A
Direktur Perlindungan Tanaman Direktorat Jenderal Hortikultura
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Paparan Capaian Progres Pelaksanaan Pisew dan Hasil Monev
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
Balikpapan, Oktober 2018 Mekanisme Desk
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Semester I Tahun Anggaran 2019
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian PANDUAN PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 Medan, 28 Maret2015 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

REALISASI ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN PANDUAN PENGUKURAN FISIK KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN

REALISASI ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN

REALISASI ANGGARAN BKP NASIONAL KEWENANGAN PAGU HARIAN REALISASI SP2D PERSEN 1 Kantor Pusat 121.827.176.000 12.621.663.933 10.36 3 Dekonsentrasi 412.103.628.000 5.212.796.974 1.26 4 Tugas Pembantuan 194.999.875.000 1.944.382.000 1.00 TOTAL 728.930.679.000 19.778.842.907 2.71 Keterangan : s/d 28 Maret

REALISASI ANGGARAN BKP NASIONAL PER BELANJA AKUN (2 DIGIT) PAGU HARIAN REALISASI SP2D PERSEN 51 BELANJA PEGAWAI 21.304.141.000 4.531.396.907 21.27 52 BELANJA BARANG 706.114.838.000 15.246.042.000 2.16 53 BELANJA MODAL 1.511.700.000   - TOTAL 783.064.320.000 19.777.438.907 2.71 Keterangan : s/d 28 Maret 2016

REALISASI ANGGARAN BKP NASIONAL PER KEGIATAN PAGU HARIAN REALISASI SP2D PERSEN 1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 261.091.641.000 3.310.591.113 1,60 1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 253.034.600.000 3.404.798.116 1,35 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 164.862.388.000 1.433.749.949 0,87 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 104.075.691.000 11.629.703.729 11,17 TOTAL 783.064.320.000 19.778.842.907 2,71 Keterangan : 28 Maret 2016

KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. BURU SELATAN PARTISIPASI SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 YANG TIDAK MENGISI APLIKASI SMART (29 SATKER DARI 154) PROV. MALUKU UTARA (DK) PROV. MALUKU UTARA (TP) PROV. PAPUA BARAT PROV. KALIMANTAN UTARA KAB. ASAHAN KAB. MANDAILING NATAL KAB. PASAMAN KAB. SIJUNJUNG KAB. ROKAN HULU KAB. DONGGALA KAB. BANGGAI KAB. MOROWALI KAB. MALUKU TENGGARA KABUPATEN BURU KAB. MALUKU TENGAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. BURU SELATAN KAB. JAYAWIJAYA KAB. NABIRE KAB. MIMIKA KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. KEPULAUAN SULA KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. PANDEGLANG KAB. FAK-FAK KAB. MAMASA

PERMASALAHAN Petugas penginput simonev, merangkap penginput kegiatan lain. Perubahan/mutasi pegawai.

PANDUAN PENGUKURAN FISIK KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN

LATAR BELAKANG Salah Satu Penyebab Tidak Terlaporkannya Perkembangan Capaian Output Fisik Adalah Kesulitan Pemanfaat Anggaran ‘Menilai’ Tingkat Capaian Output, Sementara Pelaporan Capaian Output Menjadi Kewajiban Seperti Diamanatkan Dalam PMK 249/2011, Yang Dilakukan Secara Bulanan. Acuan Dalam Mengukur Capaian Output Fisik Bulanan pada Kegiatan yang Didanai Oleh APBN Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Output : Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan Yang Bersumber dari Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). Laporan Kinerja Satker/Instansi oleh Kementan dan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu dasar pengajuan anggaran tahun berikutnya.

Langkah pengukuran fisik output kegiatan Penilaian Kinerja Dilakukan Melalui Pembobotan. Setiap Output Diberi Bobot 100%, Kemudian Bobot Ini Didistribusikan Ke Seluruh Tahapan Kegiatan. Jika Tahapan Suatu Kegiatan Telah Selesai Seluruhnya, Maka Capaian Kinerja Output Selesai 100%. Namun Jika Masih Ada Tahapan Kegiatan Yang Belum Realisasi maka Capaian Kinerja Output Dihitung dengan Mengakumulasi Jumlah Bobot Sesuai Dengan Tahapan Kegiatan Yang Sudah Selesai. Mengingat pelaksanaan kegiatan kabupaten masuk dalam dana dekonsentrasi (kec Maluku dan Maluku Utara), maka kabupaten dapat membantu dalam menginput keterangan kegiatan yang sudah dilaksanakan, maupun memberikan laporan secara manual.

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETAIL contoh KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETAIL TARGET VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp.000) BOBOT (%) REALISASI FISIK (%) PROGRES PEKERJAAN (%)   April Pengembangan Ketersediaan Penangangan Rawan Pangan 120.000 33 1 Jumlah Desa Mandiri yang di Berdayakan Desa 55.000 46  7,92 A Pendampingan Kawasan Mapan 15.000 13 1,67 - Identifikasi 2.000 2 - Bantuan Pemerintah 10.000 8 B Pembinaan dan Pemantauan 40.000 6,25 - Konsultasi ke Pusat 4,17 - Pembinaan dan Pemantauan ke Kab 30.000 25 2,08 Kajian Ketersediaan Pangan Lap 25.000 21 Bahan Rapat Koordinasi 5.000 4 C Penyusunan Kajian 18.000 15 3 Dst dst

penjelasan Point 1.A. Point 1.b. Identifikasi telah dilaksanakan semua, maka pengukurannya adalah anggaran identifikasi (rp. 2 juta) dibagi anggaran pendampingan kawasan mapan (rp. 15 juta) dikalikan bobot pendampingan kawasan mapan (13 persen). Hasilnya 1,67 persen. Point 1.b. Konsultasi ke pusat baru dilaksanakan i op dengan anggaran rp. 5 juta, maka pengukurannya adalah rp. 5 juta dibagi anggaran konsultasi ke pusat (rp 10 juta) dikalikan bobot pembinaan dan pemantauan (33 persen). Hasilnya 4,17 persen. Pembinaan dan pemantauan ke kabupaten baru dilaksanakan 5 op dengan anggaran rp. 2,5 juta, maka pengukurannya rp. 2,5 juta dibagi anggaran pembinaan dan pemantauan ke kabupaten (rp. 30 juta) dikalikan bobot pembinaan dan pemantauan (33 persen). Hasilnya 2,08 persen. Total progres pekerjaan pembinaan dan pemantauan adalah 6,25 persen

PARTISIPASI SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 SUDAH INPUT APLIKASI SMART PROV. JAWA BARAT PROV. JAWA TIMUR PROV. ACEH PROV. KALIMANTAN BARAT PROV. KALIMANTAN TENGAH PROV. SULAWESI UTARA PROV. SULAWESI TENGAH PROV. SULAWESI TENGGARA PROV. MALUKU (DK) PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 10 SATKER DARI 48 SATKER

Terima Kasih