ALASAN PENYEMPURNAAN SPOPP Badan Pertanahan Nasional
1. PENAFSIRAN BAKU PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN
TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN MELIPUTI : Dokumen Pengurusan setiap jenis pelayanan Tahapan Kegiatan Waktu tahapan kegiatan Biaya setiap pelayanan
4. PENYEDERHANAAN PROSEDUR 5. KEADILAN DALAM PELAYANAN PERTANAHAN
5. TUJUAN : Umum Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik Memenuhi transparansi Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat Mengurangi KKN Khusus Bermanfaat bagi semua lapisan organisasi termasuk masyarakat Produk yang memberikan kepastian hukum hak atas tanah
6. MATERI PELAYANAN : Jenis Pelayanan Dasar hukum Persyaratan Permohonan Prosedur Pelayanannya Kepastian waktu penyelesaian Biaya yang diperlukan (tidak termasuk BPHTB,PPH surat keterangan, perijinan yang dikeluarkan instansi di luar BPN
7. SPOPP DIBATASI KRITERIA: Tidak bertentangan peraturan perundang-undangan Sederhana Menjamin keakuratan produk Waktu terukur Transparansi dan akuntabilitas Keterukuran biaya Tidak menimbulkan kerugian Negara
8. HAL-HAL YANG DIHARAPKAN : Mewujudkan Good Governance Memenuhi azas pemenuhan hak-hak sipil Mengurangi keluhan dan pengaduan masyarakat Penerapan fungsi kontrol terhadap kinerja kantor Meningkatkan kepercayaan masyarakat
Tidak membedakan ekonomi masyarakat 9. PENYEMPURNAAN PP 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAU JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BPN Tidak progresif Tidak membedakan ekonomi masyarakat Tidak membedakan tanah produktif dengan tanah yang tidak produktif Pengalokasian dana kurang memperhatikan aparat.