PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Elizabeth Goenawan Ananto, Ph.D, FIPRA 14 Juni 2011.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
Keterbukaan Informasi Publik
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Dr. ARDAN ADIPERDANA., Ak., MBA., CA., CFrA., FCMA., CGMA
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Negara yang Independen
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peranan Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Badan Pemeriksa Keuangan
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP Kejaksaan Republik Indonesia PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP Jakarta, 23 Agustus 2016

Tema Rakornas Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Upaya untuk meningkatkan kesadaran kita bersama bahwa pengawasan menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Semoga acara ini dapat mampu mengoptimalkan koordinasi dan sinergi pengawasan intern untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan Negara.

TELAH MERDEKA SELAMA 71 TAHUN INDONESIA TELAH MERDEKA SELAMA 71 TAHUN TETAPI ... Cita-cita dan tujuan nasional masih belum tercapai Disebabkan Oleh : Pengelolaan keuangan negara belum optimal sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran Diperburuk dengan praktik curang dari penyelenggara negara

Audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk terwujudnya good corporate governance dan clean government dalam mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari KKN

Optimalisasi Tugas dan Fungsi APIP : ANGGAPAN MASYARAKAT APIP hanya sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan Intervensi terhadap APIP Rekomendasi APIP diabaikan APIP dianggap musuh dalam selimut Optimalisasi Tugas dan Fungsi APIP : Penempatan APIP sebagai organ pemerintah yang independen atau mandiri

APIP SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM UU Nomor 23 Tahun 2014 APIP melakukan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemda Provinsi. APH koordinasi dengan APIP sebelum tindak lanjuti laporan dugaan penyimpangan ASN di instansi Daerah UU Nomor 30 Tahun 2014 APIP melakukan pengawasan penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Meneruskan laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada APIP

APARAT PENGAWAS KEJAKSAAN PRIME MOVER (PENGGERAK UTAMA) PRIMUS INTER PARES (INISIATOR)

PENYALAHGUNAAN WEWENANG Upaya administrasi sebagai Premium Remedium Penindakan Hukum sebagai Ultimum Remedium Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Koordinasi dengan APIP apabila terdapat indikasi / temuan dalam pelaksanaan proyek guna mencegah penyimpangan Peningkatkan jaringan, kerjasama, koordinasi dan sinergi, sehingga tercipta kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad / semangat dalam memerangi korupsi

PELAKSANAAN KEWENANGAN APIP Profesional Proporsional Akuntabel Bertanggung jawab Berintegritas JIKA TIDAK .... Berpotensi menimbulkan korupsi dan menjadi tempat berlindung koruptor agar tidak ditindak secara hukum

Kejaksaan Republik Indonesia TERIMA KASIH