Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
KESIMPULAN Tiadanya koherensi-konsistensi kebijakan, dan tidak adanya leading sector agency implementasi kebijakan saling berseberangan menimbulkan pemaknaan.
BAB 3 MONITORING DAN EVALUASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
GOOD GOVERNANCE.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
DESENTRALISASI KESEHATAN
PERENCANAAN.
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Strategi Pembangunan Asia
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Kebijakan Kesehatan.
PENDAHULUAN.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
KEBIJAKAN FISKAL.
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
OTONOMI DAERAH.
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
Peran Manajemen Kinerja
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
GKM dan TQM Istilah Gugus Kendah Mutu (GKM)
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UTANG LUAR NEGERI.
Keprihatinan lebih lanjut muncul Reaksi awal Dewan Dewan merasa tercemar Dewan dikritik karena kelalaiannya.
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MILITER DAN POLITIK.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK UGM
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
Hukum Investasi dan Pasar Modal
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
Peran Manajemen Kinerja
Peran Manajemen Kinerja
PENDAHULUAN Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang Pertemuan 3 Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang

Amerika Latin Di Amerika Latin, sebagian besar pemerintah telah “mendelegasikan sejumlah fungsinya kepada pemerintah daerah” dalam berbagai bentuk. Seperti negara lain di Asia dan Afrika, beberapa negara di Amerika Latin telah mengalihkan kewenangannya dalam rangka demokratisasi.

Kolombia pertama kali menerapkan otonomi daerah pada tahun 1960 Kolombia pertama kali menerapkan otonomi daerah pada tahun 1960. Namun, realitasnya, praktik pemerintahannya masih sangat sentralistik sampai tahun 1990-an. Kebijakan otonomi daerah di Kolombia diberlakukan lebih luas jangkauannya. Kolombia menjalankan proses desentralisasinya dibawah sistem “partisipasi bersama”

Kemajuan pokok yang dicapai dari proses otonomi daerah di Kolombia ialah bahwa kotapraja-kotapraja di Kolombia telah beralih dari menerapkan pendekatan berdasar penawaran (top-down) menjadi berdasar permintaan (bottom-up) dalam pelayanan publiknya.

Mexico Mexico telah lama concerned terhadap otonomi, namun penerapannya sampai tahun 1990 masih lemah. Akhir-akhir ini, proses otonomi daerah mendapatkan momentumnya dengan munculnya agenda pemerintahan yang baik dan program demokratisasi.

Mexico terlibat sepenuhnya dalam proses otonomin daerah dan upaya demokratisasi serta pembangunan. Mexico telah meredistribusikan proses pengambilan kebijakan di sepanjang tiga level pemerintahan Di Mexico, penerapan otonomi daerah bukan lagi mengenai peraturan otonomi daerah, namun menyatu dengan wacana mengenai modernisasi dan program-program efisiensi.

Negara-Negara Afrika Ghana, mulai proyek desentralisasinya dengan melakukan reformasi otonomi daerah berbasis distrik pada tahun 1989. Di banyak negara afrika dorongan untuk melakukan otonomi daerah berasal dari faktor-faktor internal, seperti persoalan politik dalam negeri dan juga tekanan eksternal yang berasal dari lembaga – lembaga donor internasional.

Nigeria, memulai upaya desentralisasinya pada tahun 1970-an, di dalam kerangka rezim militer. Nigeria berhasil mencantumkan reformasi otonomi daerah yang menyangkut: 1) dibentuknya sebuah lembaga permanen untuk menghimpun dan membagi pendapatan fiskal diantara pemerintah federal, 2) pembentukan badan-badan khusus,3) adopsi model manajemen SDM yang utuh.

Asia Tiga tren utama otonomi daerah di Asia: Otonomi daerah sebagai buah ketidakpuasan politik Pembangunan kemmapuan dan peran dewan pembangunan daerah Efek multiguna otonomi daerah