Kebijakan pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan tenaga lulusan d3 keperawatan pada tatanan pelayanan kesehatan DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

Persatuan Perawat Nasional Indonesia
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
KEPERAWATAN SEBAGAI PROFESI
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
LEGISLASI DAN SERTIFIKASI KEPERAWATAN DI INDONESIA
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K).
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM JENJANG KARIR PERAWAT
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Model Praktik Keperawatan
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
SEJARAH KEPERAWATAN GIGI DI INDONESIA
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
PELUANG DAN TANTANGAN TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI ERA MEA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
PERAWAT Sebagai PROFESI
Kesiapan Kolegium Menghadapi Masuknya Dokter Spesialis WNA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Aplikasi proses kewenangan klinis
SISTEM PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
SJSN.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPERAWATAN SEBAGAI PROFESI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN DI KOMUNITAS
IMPLEMENTASI PERAN PPNI dalam meningkatkan kesejahteraan perawat
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
PENGANTAR KEPERAWATAN PROFESIONAL (Bagian Ke-1)
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
PENCATATAN DAN PELAPORAN dalam perkesmas
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Dasar Organisasi pada Institusi Pelayanan Kesehatan
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
GAMBARAN KOMPETENSI PENGELOLA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
ETIK DAN KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT KEPERAWATAN PALIATIF Dosen pembimbing : Ns.Sri Fauziyah,M.Kep Kelompok 1 :  Windi Candra  Rudi Yanto.
Transcript presentasi:

Kebijakan pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan tenaga lulusan d3 keperawatan pada tatanan pelayanan kesehatan DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN Disampaikan pada Lokakarya Kurikulum D3 Keperawatan oleh AIPDIKI Jakarta, 6 Maret 2013

SISTEM KESEHATAN NASIONAL ( PERPRES No. 72 /2012) Meliputi Peningkatan : Upaya Kesehatan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Pembiayaan kesehatan Sumber daya manusia kesehatan Sediaan farmasi, alat kesehatan Manajemen informasi dan regulasi kesehatan Pemberdayaan masyarakat B. Dilaksanakan secara berjenjangan di pusat dan daerah

Millenium Development goals (mdgS) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim Pemerataan pendidikan dasar Mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan Mengurangi tingkat kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Menjamin daya dukung lingkungan hidup Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

sjsn DAN BPJS (2014) UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional → Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak UU No.24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial → Badan Hukum penyelenggara program jaminan sosial

Perkembangan yankes di era global Joint Commission International (JCI) → World Class Hospital Perdagangan Jasa : Mutual Recognition Agreement (MRA) → ASEAN 10 Negara Services (Mode 3) PMA Mode 4 MNP : Unbound → 2015 dibuka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Dan lain-lain (terus berkembang) WHO Nursing & Midwifery Services Strategic Directions 2011-2015

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN 2010-2014 ARAH DAN STRATEGI NASIONAL DALAM RPJPM “Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok mengengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TEMA: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PENETAPAN UPAYA REFORMATIF DAN AKSELERATIF DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Dilakukan melalui: (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal, (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi, (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal

ARAH KEBIJAKAN DIT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK Peningkatan kemampuan dan peran SDM Peningkatan mutu pelayanan Upaya Binyanwat KM Peningkatan advokasi, kordinasi, Binwas Peningkatan jejaring, kemitraan LP/LS Penguatan regulasi

STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN

STRATA UPAYA KESEHATAN DAN LINGKUP PELAYANAN KEPERAWATAN KETIGA (TERTIER) YANKEP TERTIER STRATA KEDUA (SEKUNDER) YAN KEPERAWATAN SEKUNDER STRATA PERTAMA (PRIMER) PELAYANAN KEPERAWATAN PRIMER PERKESMAS / PHN : Deteksi dini, promotif preventif, keluarga binaan, wilayah/ desa binaan

BENTUK PRAKTIK KEPERAWATAN Institusi (RS, Puskesmas, Balai) Mandiri (rumah keperawatan, HHN dan Swasta/ Klinik Pengembangan Praktik : Sosiologi, psikologis, Komplementer

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 1 DEFINISI PERAWAT: Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 148 tahun 2010)

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN DEFINISI PERAWAT (2): Nurse refers to a natural person who has completed the required professional training and conferred the professional nursing qualification; and has been assessed by the Nursing Regulatory Authority of the Country of Origin as being technically, ethically and legally qualified to undertake professional nursing practice; and is registered and/or licensed as a professional nurse by the Nursing Regulatory Authority of the Country of Origin (Definisi dalam MRA on Nursing Services)

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 2 JENIS DAN KOMPOSISI Jenis : Vokasi dan Profesional Komposisi kualifikasi perawat pada strata yankep premier, sekunder dan tersier

Kualifikasi PERAWAT SESUAI TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA KETIGA (TERTIER) YANKEP TERTIER NERS KONSULTAN NERS SUB SPESIALIS NERS SPESIALIS + SERTIFIKASI NERS + SERTIFIKASI PERAWAT VOKASIONAL + SERTIFIKASI STRATA KEDUA (SEKUNDER) YANKEP SEKUNDER NERS SPESIALIS NERS + SERTIFIKASI PERAWAT VOKASIONAL + SERTIFIKASI STRATA PERTAMA (PRIMER) YANKEP PRIMER NERS & PERAWAT VOKASI

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 3 JENJANG KARIR Jenjang Karir merupakan sistem utk meningkatkan kinerja & professionalisme, sesuai dgn bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi Pengembangan sistem Jenjang Karir bagi perawat membedakan antara pekerjaan (job) dan Karir (career)

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 3 JENJANG KARIR PK IV PM IV PP IV PR IV PK V PM III PP III PR III PM II PK I PK II PM I PP II PP I PR II PR I PK III PR V PP V PM V

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 3 JENJANG KARIR Implementasi Jenjang Karir pada keperawatan mata vision Elderly

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 3 JENJANG KARIR Implementasi Jenjang Karir Bekerja Sama Dengan Jica (2013-2017) → Program 5 (lima) tahun mengembangkan model jenjang karir perawat di 9 RS oleh tim dari RS, Fakultas, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan BPPSDMK

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 4 JABATAN FUNGSIONAL perawat terampil-ahli  Dlm proses evaluasi, analisis, integrasi dgn jenjang karir perawat

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 5 Kondisi saat ini : : 80-90% 10-20% Vokasi Profesional

PERAWAT SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEPERAWATAN 6 Prediksi Kondisi yang akan datang TAHUN VOKASIONAL PROFESIONAL 2011 80-90% 10-20% 2014 60% 40% 2019 50% 2025

Upaya dan peluang Fasyankes : RS, Puskesmas Penguatan fungsi Kepala Bidang → Staffing Penguatan fungsi Komite Keperawatan → Profesionalisme Kajian Rasio Implementasi sistem pemberian asuhan keperawatan (tim, PN, dll) Implementasi Jenjang Karir Perawat

Upaya dan peluang Program preceptorship perawat baru Penguatan peran-peran pada : upaya promotif-preventif: Advanced Practice Perluasan peran → holistic care

TERIMA KASIH