Garis Besar tentang Standar Kompetensi Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Sumber Daya Manusia City Plaza - JAKARTA, 21 Juli 2014

RPJPN 2005-2025 RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 MP3EI SDM : Berdaya Saing Lembaga Pendidikan Pengalaman di tempat Kerja Lembaga Pelatihan Nilai tambah ↑ Di setiap wilayah/ koridor 2

Kebutuhan Kompetensi TK pada Setiap Koridor Ekonomi Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Energi Nasional "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, MIGAS dan Pertambangan Nasional'' Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan Koridor Sumatera Koridor Jawa Koridor Papua - Maluku Koridor Bali - Nusa Tenggara “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional" "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" ''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional''

3 Strategi Utama MP3EI PENYIAPAN TENAGA KERJA KOMPETEN DAN PROFESIONAL

PENYIAPAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN HARMONISASI REGULASI PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI PENYIAPAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN PERKUATAN LEMBAGA DIKLAT PERKUATAN LEMBAGA SERTIFIKASI

Standar Internasional SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL Pemberlakuan Akreditasi LDP MRA Penerapan Standar Pelatihan berbasis kompetensi Lisensi LSP Sertifikasi Kompetensi SDM Profesional Kompeten Kompetitif SKKNI, Standar Khusus, Standar Internasional Pengembagan Standar Harmonisasi Standardisasi Kerjasama Pembinaan dan Pengendalian Notifikasi PERMENAKERTRANS NOMOR 5 TAHUN 2012

PROSES PENGEMBANGAN SKKNI PEMETAAN KEBUTUHAN SKKNI RIP SKKNI KAJI ULANG SKKNI PERUMUSAN RSKKNI KOMITE SKKNI VERIFIKASI RSKKNI = RSKKNI 1 PENERAPAN SKKNI VALIDASI > PRA KONVENSI = RSKKNI 2 PENETAPAN SKKNI PEMBAKUAN > KONVENSI = RSKKNI - 3 VERIFIKASI – RSKKNI 2 PERMENAKERTRANS NOMOR 8 TAHUN 2012

Prinsip SKKNI Relevan dengan kebutuhan dunia usaha/industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha; Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah; Akseptabel oleh para pemangku kepentingan; Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

PEMETAAN SKKNI Pemetaan SKKNI disusun dalam susunan fungsi pekerjaan yang mencakupi: Tujuan utama (main purpose). Fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main purpose). Fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key function), dan Fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama (major function) dari lapangan usaha pada klasifikasi kategori, golongan pokok, golongan dan atau sub golongan usaha tertentu. Fungsi dasar (basic function) diidentifikasi sebagai unit kompetensi

PEMETAAN KOMPETENSI RMCS (Regional Model Competency Standards) Fungsi Dasar (JudulUnit Kompetensi) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN SUMBER 40 QUESTIONS ON LABOUR COMPETENCIES Fungsi Utama Tujuan Utama Fungsi Kunci Fungsi Dasar (JudulUnit Kompetensi) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN WHAT FOR WHAT NEEDS TO BE DONE, HOW 10 10

KUALIFIKASI STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN ATAU PEKERJAAN UNIT-UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSI KUALIFIKASI KRITERIA UNJUK KERJA BATASAN VARIABEL PANDUAN PENILAIAN

IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMY ERA of the KNOWLEDGE WORKER New world facing by HR IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMY These shifts will drive HR‟s adaptation for survival.. ERA of the KNOWLEDGE WORKER THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION This will be the world in which HR must evolve and adapt ... The HR Technologist Increasing Complexities in the LEGAL and REGULATORY Arena STRATEGIES for ATTRACTING and RETAINING Employees of the Future THE CHANGING WORKFORCE traditionalists, baby boomers, Generation X and Generation Y (Source : Raw Henson, 2009)

SKKNI (National Standard Competency) 362 HR..?

ASEAN Economic Community Pilar Free flow of goods Free flow of services Free flow of investment Free flow of capital Free flow of skilled labour 1 Single Market and Production Base CompetitiveEconomic Region 2 Free flow of skilled labour Equitable Economic Development 3 Integration into the Global Economy 4

INDONESIA 2015... A Glimpse... SINGAPOREAN MALAYSIAN HIRED VIETNAMESE

Institution/ Consultant Stakeholders Mapping Government BNSP HR Practitioners ASEAN regional alignment Workers’ competitiveness As “Instansi Teknis” of MSDM Competency standard User for licensing LSP and MRA Competency Standard Opportunity for competency development Go global Union/ Society HRM Profession Competency Model Competent HR Professional HR Profession Association Industry Strengthen HR capability Integrity of prefession Competent HR Professional Development opportunity User feedbacks HR Experts HR Certification Institution/ Consultant Universities Strengthen HR capability Refresh HR Expertise Synchronize the curriculum Align with the HR development strategy Synchronize the curriculum Align with the HR development strategy

Process & Timeline Perumusan Verifikasi Validasi 1 (Pra-Konvensi) 28 Feb-4 Mar 2014 7 April 2014 29-30 April 14 21 July 2014 August 2014 Perumusan Verifikasi Validasi 1 (Pra-Konvensi) Validasi 2 (Konvensi) Penetapan What Draft SKKNI Rancangan SKKNI-1 Rancangan SKKNI-2 Validated SKKNI tahap final SKKNI How - Studi literatur - Perbandingan dengan negara lain - Melibatkan para praktisi dan ahli mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI Pelatihan Tim Perumus Verifikasi draft SKKNI Validasi SKKNI-1 dihadiri min 2/3 peserta diteruskan ke Dirjen Standarisasi Validasi SKKNI-2 dihadiri min 2/3 peserta diteruskan ke Dirjen Standarisasi Penetapan SKKNI dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Tim Verifikasi kualifikasi verifikasi std kompetensi menguasai substansi teknis Maks 14 hari proses Maks 15 hari proses Who Komite Standar Kompetensi & Pemangku kepentingan secara selektif Komite Standar Kompetensi & Pemangku kepentingan secara luas Kemenakertrans Tim Perumus kualifikasi perumus standar kompetensi menguasai substansi teknis dapat dibantu Narasumber

Milestones Signing SK Menakertrans August14 KONVENSI 21 July 14 SK Tim Perumus & Tim Verifikasi 23 Dec 13 Penyerahan Surat PMSM 11-12-13 Core Team Pra-Konvensi 29-30 April 14 Pelatihan & Penyusunan SKKNI 28 Feb – 4 March 14

Penerapan SKKNI pelatihan kerja sertifikasi kompetensi pengembangan skema sertifikasi kompetensi pengembangan program pelatihan (disusun Instansi Teknis) lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (oleh BNSP) akreditasi lembaga pelatihan kerja (oleh LALPK) asesmen kompetensi surveilans pemegang sertifikat kompetensi pengembangan kurikulum, silabus dan modul evaluasi hasil pelatihan SKKNI dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi. Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh BNSP.