KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBANGUNAN SOSIAL Fadli Abdul Aziz ( )
Advertisements

Analisis Kebijakan Kesehatan
STRATEGI PEMERATAAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA Mata Kuliah : PANCASILA Dosen : MUJIYANA Mahasiswa : ANA ELVIA JAKFAR NIM : UNIVERSITAS.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
Negara Maju dan Negara Berkembang
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberal Yeni Puspita, SE., ME.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI. Membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan Negara lain.
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB I
Perkembangan Ekonomi Indonesia
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Good Governance Etika Bisnis.
Sistem Ekonomi Indonesia
ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI
Pendidikan kewarganegaraan
Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Demokrasi Pengertian Demokrasi
SOCIAL WELFARE POLICY kebijakan kesejahteraan sosial
ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI
Demokrasi.
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
DR. Dewi Kurniasih.
C.Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Berkelas.
Sistem Ekonomi Pasar.
ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI
Devisa Sektor Pariwisata (Miliar Dollar AS) Perkembangan Pariwisata Indonesia Tahun Wisatawan Nusantara Jumlah Perjalanan (juta kali) Total Pengeluaran.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Sejarah dan Definisi Civics
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
Sistem Administrasi negara kesatuan republik indonesia
Universitas Muhammadiyah Surakata
ASAL KATA Bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan“,
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Negara Maju dan Negara Berkembang
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL Materi kuliah pengantar ilmu sosial
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Di susun oleh: Diding Suhendi NPM:  Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
BAB VI Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran.
Transcript presentasi:

KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT Bahan -7 Etika Administrasi Administrasi Negara, F.ISP, Universitas Sebelas Maret 2016

Pertimbangan Moral dalam Kebijakan Publik Mengapa perlu membicarakan moral dalam kebijakan publik ? Konsep welfare state (otto van bismarck, 1850) adalah a form of government in which the states assumes responsibility for minimum standards of living for every persons. Sejak RI diproklamirkan 17 Agustus 1945, sebagai negara kebangsaan & negara kesejahteraan, wujud negara kesejahteraan itu belum tampak. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

WELFARE STATE & PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL BELUM MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA LUAS. INDIKATOR UTAMANYA ADALAH MASIH TINGGINYA KETIMPANGAN & KEMISKINAN. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

PEMBANGUNAN EKONOMI JELAS SANGAT MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAKMURAN SUATU NEGARA. NAMUN PEMBANGUNAN EKONOMI TIDAK BISA DISERAHKAN SEPENUHNYA PADA MEKANISME PASAR. MESKI DI NEGARA MAJU MENUNJUKKAN BAHWA MEKANISME PASAR MAMPU MENGHASILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TAPI GAGAL UNTUK MENCIPTAKAN PEMERATAAN PENDAPATAN & PEMBERANTASAN MASALAH SOSIAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

“ The welfare state is an attempt to break away from the stigma of the Poor Law. It was not designed for the poor, it was supposed to offer social protection for everyone, to prevent people from becoming poor “ (Paul Spicker, 2002:6) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

4 MODEL WELFARE STATE 1. MODEL UNIVERSAL 2. MODEL INSTITUSIONAL 3. MODEL RESIDUAL 4. MODEL MINIMAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

MODEL UNIVERSAL : DIANUT NEGARA NEGARA SKANDINAVIA (SWEDIA, NORWEGIA, DENMARK, FINLANDIA) PEMERINTAH MENYEDIAKAN JAMINAN SOSIAL PADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA MELEMBAGA & MERATA. ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM SOSIAL MENCAPAI > 60 % DARI TOTAL BELANJA NEGARA. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

MODEL INSTITUSIONAL DIANUT OLEH JERMAN & AUSTRIA JAMINAN SOSIAL MELEMBAGA & LUAS, NAMUN KONTRIBUSI TERHADAP BERBAGAI SKIM JAMINAN SOSIAL BERASAL DARI 3 FIHAK (PAYROLL CONTRIBUTION), YAITU PEMERINTAH; DUNIA USAHA; PEKERJA/BURUH. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

MODEL RESIDUAL DIANUT OLEH AS, UK, AUSTRALIA, NEW ZEALAND JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH LEBIH DIUTAMAKAN PADA KELOMPOK LEMAH, SEPERTI ORANG MISKIN, CACAT, & PENGANGGUR PEMERINTAH MENYERAHKAN SEBAGIAN PERANNYA PADA ORGANISASI SOSIAL & LSM MELALUI SUBSIDI BAGI PELAYANAN SOSIAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

MODEL MINIMAL DIANUT OLEH NEGARA LATIN (PERANCIS, SPANYOL, YUNANI, PORTUGIS, ITALI, CHILE, BRAZIL) & ASIA (KOREA SELATAN, FILIPINA, SRILANKA) ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM SOSIAL SANGAT KECIL, DIBAWAH 10 % DARI TOTAL PENGELUARAN NEGARA JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH DIBERIKAN SECARA SPORADIS, TEMPORER, & MINIMAL. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

WELFARE STATE VERSI INDONESIA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA SESUNGGUHNYA MENGACU PADA KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN. SILA KE-5 PANCASILA MENEKANKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL & SECARA EKSPLISIT KONSTITUSI UUD 1945 PASAL 27 & PASAL 34, MENGAMANATKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DLM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KULTUR AGRARIS http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

PARTISIPASI MASYARAKAT DLM KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT PRINSIP PENGEMBANGAN MEKANISME KEBIJAKAN PARTISIPATIF. PROSES KEBIJAKAN PARTISIPATIF TIDAK BERGULIR MANAKALA MEKANISME BARU YG DIRUMUSKAN TIDAK DIYAKINI MASYARAKAT AKAN BISA DITERAPKAN. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

JIKA MASYARAKAT APATIS THD MEKANISME YG ADA MAKA DOMINASI PEJABAT DLM PROSES KEBIJAKAN TETAP BERLANGSUNG, & AGENDA PENGEMBANGAN PARTISIPASI AKAN KANDAS. PENGEMBANGAN PARTISIPASI HARUS MENJANGKAU ASPEK SUPPLY (PELUANG BERPARTISIPASI)& DEMAND (GERAKAN SOSIAL POLITIK UNTUK MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KEBIJAKAN) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

 THE END … http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id