PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Pembukuan & LPJ Bendahara
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Pembiayaan Pembangunan
Laporan Operasional / LO
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Selvia Nurindah Sari JP081280
Pembiayaan Pembangunan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan realisasi anggaran
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Transcript presentasi:

PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’) KELOMPOK 4 Eny Eka Zahidatur R (125030500111067) Ely Agustin (125030501111002) Zezen Dharma S (125030501111003) Muhammad Rifaldi (125030502111001) Jamaludin Haq (125030505111066) Taufik Tri Wahyuda (125030502111003) Ade Rizky (125030502111002) ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

KONSEP PELAPORAN ANGGARAN Munawir (1991) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan/aktivitas suatu perusahaan PP RI No 8 Th 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan  informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu (PP 08/2006).

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 TATA CARA PENYUSUNAN LAP. ANGGARAN Pada Pelaporan anggaran, terdapat aturan (Perdir 57/2013): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyusun LPJ berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. Penyusunan Laporan Barang pada Kementerian Negara/Lembaga berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 JANGKA WAKTU PELAPORAN ANGGARAN Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN yakni 1 Januari-31 Desember ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 JANGKA WAKTU PELAPORAN ANGGARAN Penyajian jenis dan periode penyampaian laporan selain Laporan Keuangan diatur sebagai berikut: Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN : UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); Kantor Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama (UB). UAKPA dengan satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan laporan triwulanan sebagai berikut: ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan Keuangan periode pelaporan semesteran (periode yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan) dan untuk periode tahunan (periode yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan). ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN POKOK Pernyataan Telah di review Ringkasan Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab Neraca Laporan Realisasi Anggaran ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  realisasi pendapatan, belanja, transfer,  surplus/defisit, dan pembiayaan dari  suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisas Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih  lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014 RUANG LINGKUP LRA Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya Cakupan entitas pelaporan Periode yang dicakup Mata uang pelaporan Satuan angka yang digunakan Periode Pelaporan Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.   ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

Laporan Realisasi Anggaran ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014  Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya  mencakup pos-pos sebagai berikut:  Anggaran  Pendapatan Belanja Transfer  Surplus atau deficit Penerimaan pembiayaan  Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)  Beberapa teknik akuntasi yag biasa digunakan pada pelaporan anggaran: Akuntansi anggaran Akuntansi pendapatan Akuntansi belanja Akuntansi surplus/defisit Akuntansi pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan Akuntansi pengeluaran pembiayaan Akuntansi pembiayaan netto Akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH 2014

Terimakasih 