PEMBAGIAN SISTEM POLITIK 1. Sistem Ketatanegaraan indonesia adalh sistem pemerintahan “presidensil”, ciri-cirinya : -penyelenggara negara  presiden -kabinet (dewan mentri) dibentuk presiden -presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen -presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. 2. Sistem politik demokrasi (ps.1 ayat 2 uud 1945) adalah kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hakekat demokrasi adalah kekuasaan dalam negara berada ditangan rakyat.

3. Sistem politik demokrasi (Samuel Hutington; 2001) didasarkan atas nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. 4. Sistem politik non demokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut dan sitem komunis. Sistem politik non demokrasi bertentangan dengan sistem politik demokrasi

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Hendry B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya prinsip kebebasan politik. Samuel Hutinton : menyatakan demokrasi sebagai sistem politik sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui Pemilihan Umum yang LUBER-JURDIL dimana para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara

PENGERTIAN POLITIK (BAHASA YUNANI) Politik berasal dari kata “POLIS” yang berarti negara dan “TAIA” yang berarti urusan. Jadi politik berarti “ URUSAN NEGARA” Apabila kita membicarakn politik berarti membicarakan urusan negara, berkaitan dengan ilmu politik juga mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta dengan negara lainnya. Kata politik tidak sama dengan ilmu politik karena seorang ahli ilmu politik belum tentu seorang politikus ataupun tokoh politik. Sistem politik adalah kumpulan elemen atau unsur yang satu sama lainnya saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapi tujuan bersama. elemen / unsur yang saliang terkait antara lain : Badan legislatif, partai politik, kelompok kepentingan (interst group), pemilu, birokrasi, eksekutif, yudikatif, partisipasi politik, budaya politik, dan fungsi sistem politik.

PENGERTIAN STRUKTUR POLITIK Struktur politik terdiri dari dua kata, yaitu: struktur berarti badan atau organisasi , sedangkan politik berarti urusan negara jadi struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara, yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaaan. kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menyakinkan, mengendalikan dan memerintah orang lain. Kekuasaaan adalah fokus inti dari politik, sedangkan politik sendiri memiliki fokus utama adalah keputusan menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dipaksakan berlakunya.

Struktur politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut : A. Infra struktur politik (mesin politik informal) adalah mesin politik yanng ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam keputusan politik negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU dan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakt dan bernegara. seperti contoh : golongan tani, golongan profesional, golongan pekerja/buruh, partai politik, tokoh politikdan lain-lain. B. Supra struktur politik (mesin politik formal) adalah mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti : perubahan UUD, pembuatan UU dan pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidpan bermasyarakat dan bernegara. sebagai contoh : kekuasaan/lembaga legislatif sebagai pembuat UU Eksekutif sebagai pelaksana UU Yudisial/yudikatif sebagai pelaksana peradilan

Fungsi supra struktur politik Membuat Undang-Undang (rule making) Fungsi ini dilaksanakan oleh badan legislatif yang melliputi : DPR, DPRD I, DPRD II, DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah. b. Melaksanakan Udang-Undang (rule application) Fungsi kedua ini adalah fungsi terhadap pelaksanaan UU yang telah dibuat oleh badan legislatif, sebagaimana yang dimaksud dengan rule making. Badan ini adalah merupakan badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. c. Mengadili pelaksanaan Undang-Undang (rule adjudication) Badan ini memiliki fungsi peradilan yang meliputi; MA, MK, KY serta bandan peradilan yang ada sampai di aerah, PT, PN dan PTUN.

Fungsi infra struktur politik Pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Media pendidikan politik meliputi : surat kabar, radio, TV Artikulasi kepentingan adaalh lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat, seperti : LSM, ORMAS, OKP Agregasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti LSM, ORMAS, OKP melalui lembaga partai politik. Rekruitment politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungakan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat sebagai sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.

KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) Pengertian - adalah institusi seperti; ORMAS, LSM, OKP, Organisasi profesi, yayasan, himpunan yang berusaha dan bekerja untuk membela dan memperjuangkan aspirasi kelompoknya kepada negara/lembaga negara. - setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. - kelompok kepentingan (interest group) diperlukan untuk mewadahi setiap individu dalam masyarakat (kelompok/organisasi) yang memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu negara.

Tujuan Kelompok Kepentingan Untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan dari pemerintah atau negara Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan.

3. Saluran dan tuntutan artikulasi kelompok kepentingan Demontrasi dan kekerasan (anarkhis) Hubungan pribadi (personality), media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik. Perwakilan langsung yang bersifat resmi, seperti; legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya. Saluran formal dan institusional lainnya, seperti; media cetak, elektronik dan partai politik.

Partai Politik Pengertian partai politik Uraian Budiarjo; partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki. - Carl J. Friedrich; partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Menurut UUD No. 2 Tahun 2008 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945

Tujuan Partai Politik Tujuan Umum mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatTujuan khusus Tujuan khusus meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan anggota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan dengan mengedepankan etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Partai politik sejatinya merupakan “JEMBATAN” antara rakyat dan pemerintah karena parpol merupakan satu pilar dan institusi demokrasi yang sangat penting dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Kualitas dan keberadaban politik dimaksudkan bahwa parpol dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat karena fungsi parpol antara lain mencakup; (1) sosialisasi politik, (2) parisipasi politik, (3) rekrutmen politik, (4) komunikasi politik, (5) mengelola konflik, (6) kontrol politik, dan (7) pendidikan politik .

Partai politik sebagai sarana sosialisi politik adalah memberikan pemahaman kepada konstituennya tentang nilai, norma, aturan ataupun kebiasaan politik yang benar, lebih umum lagi kepada masyarakat. Karena nilai, norma, aturan dan kebiasaan dalam bentuk perilaku dan tindakan plitik lainnya dapat dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, secara sederhana sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik yang santun. Baik dilakukan dalam kegiatan formal dan terukur maupun non formal yang bersifat antar personal untuk mengenalkan jati diri partai politik itu sendiri yanng harus dijaga dan dikawal oleh konstituennya.

2) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik salah satu tugas parpol adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi warga masyarakat dan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang, pendapat dan aspirasi masyarakat digabungkan (diagregasi) kemudian dirumuskan dalam bentuk yang teratur sesuai kepentingan, sehingga diperlukan keterampilan menganalisa untuk bisa menjadi sebuah keputusan politik. Disamping itu parpol juga mempunyai fungsi menyebarluaskan informasi, berita dan keterangan-keterangan yang diputuskan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik karena parpol juga sebagai salah satu mitra pemerintah dalam mengkomunikasikan keputusan-keputusan pemerintah.

3) Partai politik sebagai saran rekrutmen politik tujuan utama parpol adalah turut terlibat dalam politik praktisi kepemerintahan maka sudah barang tentu salah satu fungsi dari parpol adalah melakukan rekrutmen guna mengisi posisi-poosisi yang dibutuhkan dalam lembaga negara. rekrutmen politik minimal melaksanakan seleksi dan pemilihan serta mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam parpol dan pemerintahan, melalui cara-cara yang konstitusional dan prosedural baik dalam rekrutmen secara terbuka maupun tertutup melalui voting. 4) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik dalam hal ini menjurus pada kegiatan warga negara dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan ikut serta dalam menentukan kepemimpinan pemerintah. Parpol berkewajiban mengumpulkan kehendak, kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Semua itu merupakan bentuk dari partisipasi publik dapat didengar oleh pemerintah yang berkuasa sehingga keputusannya dapat menyentuh kepentingan konstituennya/masyarakat.

5) Partai politik sebagai sarana mengelola konflik Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakanhal yang wajar, jika sampai terjadi konflik parpol harus mampu untuk mengakomodasi dan memadu berbagai perbedaan didalam masyarakat untuk dicarikan titik temunya melalui dialog, sehingga menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai. Mengingat masyarakat sanagt heterogen yang rentan akan terjadinya konflik akibat perbedaan kebutuhan dan kepentingan, kompromi politik baru dapat dilakukan oleh partai politik bila kedua belah pihak atau lebih yang bertikai mau membuka diri dan bersedia untuk duduk bersama dan berniat untuk menyelesaikan konflik.

6) Partai politik sebagai sarana kontrol politik kontro politik sangat dibutuhkan dalam negara demokratis. Ia tidak saja sebagai sarana untuk menyediakan nuansa CHECKS and BALANCES yang aktual, tetapi juga kontrol politik berupa kegiatan mengkritisi penyimpangan yanng dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Parpol yang tidak duduk di pemerintahan (kabinet) menjadi oposisi loyal pemerintah karena dengan adanya oposisi dari partai politik maka tujuan pemerintah yang akuntabel, transparan dan berdaya guna dapat menjadi benar adanya artinya untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang terjadi

7) Partai politik sebagai sarana pendidikan politik yaitu pendidikan politik bagi warga masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui CIVIL EDUCATION (pendidikan warga), VOTER EDUCATION (pendidikan pemilih), dialog terbuka atau apapun namanya. Yang terpenting parpol bisa membentuk pemilih yang beretika dan rasional, punya pemahaman publik mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat(konstituen) agar dapat mewujudkan partisipasi politiknya baik dalam pemilu, pembuatan petisi, memberikan masukan berupa agenda akademik ataupun agenda publik menjadi saluran-saluran partisipasi politik konvensional yang konstruktif bagi terwujudnya iklim politik yang beradab dan berkualitas.