IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PENYUSUNAN dan PENELAAHAN
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Pembiayaan Pembangunan
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BUDGETING)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA PENGUKURAN KINERJA CONTOH PBK

DASAR HUKUM: UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI DASAR HUKUM: UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 20 Tahun 2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah PP No 21 Tahun 2004 ttg Penyusunan Ren cana Kerja dan Anggaran Kementerian Neg/ Lembaga

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN PARADIGMA LAMA VISI : MELAKSANAKAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN BERDASARKAN GBHN MISI : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN BERDASARKAN PENDEKATAN MENURUT PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN PARADIGMA BARU VISI : MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA PRESIDEN TERPILIH MISI : PELAKSANAAN KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DI TUANGKAN DLM RKP ANGGARAN DISUSUN BERDASARKAN RKP DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA

PARADIGMA BARU PARADIGMA LAMA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PARADIGMA BARU PARADIGMA LAMA PENGANGGARAN BERBASIS PENGE LUARAN RUTIN & PENGELUARAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN : 1. ANGGARAN TERPADU 2. KPJM 3. ANGGARAN KINERJA

DEFINISI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut”. (mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PP No.21/2004) Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004) DEFINISI

TUJUAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Penjelasan PP 21/2004): UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI TUJUAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Penjelasan PP 21/2004): Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang ter-batas Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan: mendukung perbaikan efisiensi dan efektivi-tas dalam pemanfaatan sumber daya, dan Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah

KONDISI YANG DIHARAPKAN DARI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI KONDISI YANG DIHARAPKAN DARI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Meningkatkan efektifitas alokasi anggaran melalui perancangan program/ kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang ditetapkan; Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penentuan satuan biaya keluaran; Oleh karenanya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas.

3 2 4 1 8 5 7 6 SIKLUS ANGGARAN KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI 3 2 SIKLUS ANGGARAN KINERJA PENETAPAN SASARAN: OUTPUT & OUTCOME PENETAPAN KEGIATAN/ SUB KEG. 4 PENETAPAN JENIS & BESARAN INPUT 1 PENETAPAN PROGRAM MENGHITUNG ANGGARAN DG STANDAR BIAYA 8 PENGUKURAN KINERJA 5 7 1 s/d 5 dimuat didalam dokumen anggaran PERTANG-GUNG JAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN & PEMBELANJAAN 6

Bagan Pelaksanaan Anggaran Kinerja PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI Bagan Pelaksanaan Anggaran Kinerja OUTCOME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OUTCOME OUT INPUT OUTCOME PUT OUTCOME PENGUKURAN KINERJA

5 KOMPONEN POKOK DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI 5 KOMPONEN POKOK DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 3. KELUARAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN 1. SATUAN KERJA 4. STANDAR BIAYA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS 2. KEGIATAN 5. JENIS BELANJA RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

KEMENTERIAN SATUAN LEMBAGA KERJA UNIT ORG ESELON I SATKER SATKER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEMENTERIAN SATUAN LEMBAGA KERJA PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM UNIT ORG ESELON I PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN OUTPUT UNIT ORGANISASI SATKER SATKER SATKER PENANGGGUNG-JAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT

SATUAN KERJA SATUAN KERJA PUSAT ESELON I SATUAN KERJA PUSAT ESELON II UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI SATUAN KERJA PUSAT ESELON I SATUAN KERJA PUSAT ESELON II SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L) SATUAN KERJA

FUNGSI KEGIATAN SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI MENUNJUKKAN TUGAS PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA KEGIATAN SUBFUNGSI MENUNJUK-KAN TUGAS K/L DALAM MENJABAR-KAN TUGAS PEMERINTAH 11 FUNGSI PROGRAM MENUNJUKKAN TUGAS UTAMA UNIT ESELON I K/L KEGIATAN 79 SUB FUNGSI MENUNJUKKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA SUB KEGIATAN 221 PROGRAM MENUNJUKKAN GAMBARAN KELUARAN YANG DICAPAI 1.356 KEGIATAN

KELUARAN Output, Outcome & Input UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI KELUARAN Output, Outcome & Input KELUARAN (OUTPUT) Barang atau jasa yang terukur yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program & kebijakan HASIL (OUTCOME) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program MASUKAN (INPUT) Segala sumber daya (orang, barang dan jasa) yang diukur dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran (output)

KHUSUS UMUM STANDAR BIAYA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI KHUSUS UMUM STANDAR BIAYA STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

Penyusunan Standar Biaya UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU Penyusunan Standar Biaya 4 DEPARTEMEN KEUANGAN 5 Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan 3 INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH

Standar Biaya Keluaran UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gram Rp. 25.000,- Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp. 10.000.000,- Honorarium Narasumber Rp. 450.000,- Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Rp. 400.000,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp. 250.000,- Biaya buku panduan Paket A per buku Rp. 100.000,- Penambahan ruang kelas per m2 Rp. 750.000,-

Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Output : Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta : Rp. 10.000.000.- Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran : 30 x Rp. 10.000.000,- = Rp.300.000.000,- Outcome : (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas

PENGUKURAN KINERJA MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PENGUKURAN KINERJA MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). Diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/ kinerja. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA EFISIENSI INDIKATOR KINERJA KUALITAS

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (1) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (1) Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs Subkegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru Input : Biaya lokakarya Indikator kinerja Kegiatan : Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan), Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan) Indikator kinerja Program : Jumlah & presentase murid yang menamatkan pendidikan sembilan tahun (outcome)

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (2) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (2) Indikator efisiensi : Biaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan) Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit satuan dari output kegiatan) Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga per unit satuan dari outcome program) (contoh lain) Biaya pelayanan asrama haji per peserta ibadah haji

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (3) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (3) Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan : Presentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada evaluasi) Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan (contoh lain) Presentase jemaah haji yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan ibadah haji yang disediakan Pengelola Asrama Haji

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (4) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (4) Indikator kualitas program (outcome) Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi. (contoh lain) Jumlah & prosentase masyarakat yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan kehidupan beragama yang diberikan Departemen Agama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI Terima Kasih “Give a silly answer to a silly question, and the one who asked will realize that he’s not as clever as he thinks”