ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pendekatan Penyusunan Anggaran
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN Rizal Effendi.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Pertemuan 4
ANGGARAN PERUSAHAAN BUDI SULISTYO.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Anggaran (Budget) Anggaran: rencana operasi pengelola-an sumber (SDM, aset, dan dana), estimasi pendapatan dan belanja (pengeluaran) dalam periode waktu.
BAB IV Lanjutan.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
SIKLUS APBN dan APBD.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
STIE DEWANTARA - CIBINONG
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Penganggaran Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
STRUKTUR & PENGANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN SPM
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Universitas Negeri Semarang
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI
ANGGARAN NEGARA.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
ANGGARAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Kelompok 3 Aini Musfiroh
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Keuangan Sekolah/Madrasah
Jenis – jenis anggaran sektor publik
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Anggaran Sektor Publik Pertemuan 6 KELOMPOK 6 : Ni Made Mia Damayanti Ni Putu Santa Oktaviani
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Transcript presentasi:

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Pengganggaran (Budgeting) Penganggaran (budgeting) adalah suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber daya, khususnya sumber daya keuangan. Anggaran (Budget) adalah pernyataan kuantitatif dari rencana tindakan dan suatu alat bantu untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana.

Fungsi Anggaran Planning,  merupakan gabungan planning & programming dengan resource acquisition dan resource allocation. Memfokuskan pd tipe, kuantitas dan kualitas tertentu dari pelayanan yang akan disediakan kepada kostituennya, mengestimasi biaya jasa dan menentukan bagaimana mengukur biya dari layanan. Controlling and Administrating,  anggaran membantu dlm memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan dibelanjakan sesuai dgn yg direncanakan. Manajer menggunakan anggaran untuk memonitor arus sumber daya dan juga untuk kebutuhan penyesuaian operasional. Badan Legislatif seperti DPRD memanfaatkan anggaran untuk memantau pelaksanaan kewenangan pemanfaatan sumber daya oleh eksekutif yang dimanfaatkannya untuk melaksanakan kewenangan tersebut kepada bawahannya (dinas, badan, kantor). Reporting and evaluating,  anggaran menjadi dasar untuk pelaporan akhir periode dan evaluasi. Perbandingan realisasi dgn anggaran menggambarkan apakah mandat untuk meemperoleh pendapatan dan menggunakan belanja telah dilaksanakan dgn baik. Lebih penting lagi jika dihubungkan dgn tujuan organisasi, anggaran dpt memfasilitasi dlm mengukur efektivitas dan efisiensi.

Anggaran Daerah (APBD) Adalah gambaran kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan pengeluaran maupun kebijakan penerimaan pemerintah daerah, serta realisasi anggaran tahun lalu Anggaran adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD

FUNGSI ANGGARAN Pedoman Pemda dalam mengelola Sistem instrumen pengawasan Instrumen penilai kinerja Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi Per. Adm Ngr Per. Ekonomi

Anggaran Sbg Fungsi Alokasi Kegiatan Penyusunan Anggaran merupakan sarana untuk penyediaan barang dan jasa sosial dalam rangka pemenuhan pelayanan publik. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan alokasi untuk barang sosial dan pelayanan publik karena keduanya memiliki karakter khusus yang tak tergatikan oleh adanya penawaran pasar

Anggaran sebagai fungsi distribusi Penyusunan Anggaran merupakan mekanisme pembagian secara merata dan berkeadilan atas berbagai sumber daya dan pemanfaatannya. Diperlukan pola distribusi penyesuaian melalaui mekanisme pembayaran pajak dan transfer agar terjadi pemerataan dalam menikmati sumber daya. Fungsi ini dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang tergolong mampu dengan masyarakat yang tidak mampu

Anggaran sebagai fungsi stabilisasi Pajak dan pengeluaran akan mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan pajak dan pengeluaran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilisasi ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian laju inflasi

PRINSIP PENYUSUNAN APBD YANG BAIK Transparan Partisipatif Disiplin Keadilan Efisiensi & Efektivitas

Transparan Dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan

Partisipatif Pelibatan masyarakat dilakukan untuk menjamin adanya kesesuaian antara kebuthan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Partisipasi masyarakat menciptakan fungsi kontrol.

Disiplin Anggaran disusun mendasarkan aturan yang berlaku (UU, PP, Kepmen, Perda, Peraturan KDH) secara konsisten dan tepat

Adil Anggaran disusun dengan alokasi sedemikian rupa sehingga seluruh warga masyarakat diberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi

Efisien dan Efektif Karena sumber daya terbatas maka anggaran disusun untuk mendorong terciptanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang hemat dan tepat sasaran

Rasional dan Terukur Pendapatan dianggarkan secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

ASPEK-ASPEK PENYUSUNAN APBD Aspek Perencanaan Aspek politik Aspek Ekonomi Aspek Akuntansi

Aspek Perencanaan Anggaran merupakan instrumen perwujudan visi, misi, program dan kegiatan pemerintah daerah

Aspek politik Perumusan dan penetapan anggaran merupakan proses politik karena memuat mekanisme pemilihan kebutuhan dari berbagai fihak yang berbeda

Aspek Ekonomi Alokasi sumber daya merupakan fungsi ekonomi yang penting

Aspek Akuntansi Perumusan dan penetapan anggaran merupakan proses akuntansi dimana informasi tentang pengeluaran dan penerimaan disusun berdasarkan item penerimaan dan pos pengeluaran yang memudahkan untuk pengawasan, evaluasi, dan pengendalian manajemen.

Jenis Anggaran Tradisional Budget (indicative budget): Appropriation budget Incremental budget Alocatif budget Line Item Modern Budget (performanced budget) : Planning Programing Bugeting System (PPBS),  alokasi sumber daya keuangan berdasarkan program/ kegiatan pemerintah dan pelayanan yg diberikan kpd masyarakat. Zero-Based Budgeting,  justifikasi anggaran tdk tergantung pd thn anggaran sebelumnya, tetapi seluruh perubahan anggaran dievaluasi. Activity-Based Budgeting,  memfokuskan pd biaya yg ditimbulkan oleh cost driver untuk setiap kegiatan. Kaizen Budgeting,  pendekatan penganggaran yg memproyeksikan biaya dgn basis perbaikan masa depan dan bukan metode dan praktek saat ini. Target-Based Budgeting,  varian lainnya dari zero-based budgeting, biasanya digunakan untuk instansi yg menerima pajak dan retrbusi, target belanja ditetapkan dgn berdasarkan pd forecast pendapatan Outcome-Based Budgeting,  pengukuran kinerja pd tingkatan tujuan dan sasaran yg merupakan outcomes dr kegiatan menjadi dasar dlm penetapan besaran anggaran.

ANGGARAN KINERJA (PRESTASI KERJA) KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA: RENCANA-REALISASI INPUT; INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN); RENCANA-REALISASI OUTPUT

SEKIAN